Senin, 16 Februari 2009

Peremajaan Hercules di Dalam Negeri



JAKARTA - Mulai 2010, peremajaan pesawat angkut Hercules C-130 B yang dimiliki TNI AU akan dilakukan di dalam negeri. Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Subandrio mengatakan, sembilan pesawat asal AS milik TNI AU semuanya akan diremajakan.

Tahap pertama, telah ditandatangani kontrak empat pesawat. Dari jumlah tersebut, dua diremajakan di Singapura. Peningkatan kemampuan pesawat mencakup perbaikan badan pesawat, modifikasi avionic, dan modifikasi mesin.

"Pesawat pertama dimulai April 2009 mendatang," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu (13/2). Saat ini, teknisi matra udara telah berada di Negeri Singa guna meningkatkan kemampuan dalam pemeliharaan dan perbaikan pesawat Hercules. Pasalnya, dua pesawat sisanya akan dilakukan di dalam negeri.

Perbaikan ini tidak lepas dari adanya kesepakatan TNI AU dengan Singapura agar dalam kontrak disyaratkan ketentuan transfer teknologi. "Dalam kontrak memang ada kesepakatan alih teknologi," kata KSAU. Dia memperkirakan, tahap pertama kelar akhir 2009. Peremajaan tahap di kedua dijadwalkan 2010.

"Kelima pesawat akan diperbaiki di dalam negeri," katanya berkomitmen. Depo Pemeliharaan 30, Malang akan meningkatkan kemampuan mesin. Sedangkan peningkatan kemampuan dilakukan di Depo Pemeliharaan 10, Bandung.

Dia menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai langkah menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri. "Selama bisa dilakukan sendiri, tidak perlu dari negara lain," kata Subandrio.

Sumber : JURNAS

Coast Guard Intensif Digodok



JAKARTA - Pemerintah mengintensifkan pembahasan pembentukan coast guard atau penjaga pantai. Alasannya, Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukannya lewat peraturan pemerintah.

"Terus dibahas komprehensif, termasuk struktur organisasinya," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS usai sidang pleno di kantor Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di Jakarta, Kamis (12/2).

Rapat dihadiri petinggi 12 instansi terkait keamanan laut, antara lain Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Kepala Staf Umum TNI Laksdya Didik Heru Purnomo, dan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksdya Budhi Hardjo.

Widodo menjelaskan, agenda pertemuan mengevaluasi kinerja Bakorkamla dan menentukan langkah ke depan, termasuk arah pembentukan penjaga pantai. Banyaknya instansi yang berwenang membuat penjabaran harus dipikirkan secara bersama-sama sejak dini. Mekanisme pengamanan laut harus dilakukan terintegrasi. "Saat ini masih berlangsung mandiri oleh banyak instansi," katanya.

Menurutnya, sebelum adanya badan tunggal keamanaan laut, Bakorkamla yang bertugas mengisi kekosongan daerah operasi dan logistik yang ada. Sepanjang 2008, Bakorkamla mengadakan tiga kali operasi terpadu. Gelaran menggunakan kapal dan pesawat instansi terkait yang tidak digunakan.

Hasilnya, sebesar Rp.401,8 miliar potensi kerugian negara dapat diselamatkan. "Operasi serupa terus digelar," katanya. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan (Dephub), Sunaryo mengatakan, saat ini tim internal Dephub tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembentukan penjaga laut.

"Mei ditargetkan selesai," kata Sunaryo. Dia mengakui, pembahasan pembentukan lembaga tersebut cukup alot. Namun, tidak ada kendala berarti. Budhi Hardjo mengatakan, dukungan dunia internasional terhadap pembentukan penjaga pantai di Indonesia terus mengalir. Selain banyaknya negara donor, tahun ini, Indonesia sudah dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan coast guard se-Asia.

Sumber : JURNAS

Keberangkatan KRI Diponegoro ke Lebanon Diundur

JAKARTA - Keberangkatan KRI Diponegoro-365 ke Lebanon untuk bergabung dalam Gugus Tugas Maritim (Maritime Task Force) PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL), terpaksa diundur mengingat belum lengkapnya proses administrasi.

Kepala Puspen TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (12/2) mengatakan, kelengkapan proses administrasi dimaksud terkait penggantian biaya operasional KRI Diponegoro oleh PBB.

"Misalnya, jika kapal mengalami kerusakan dalam perjalanan Indonesia-Lebanon apakah biaya perbaikannya menjadi tanggungan PBB atau tidak, itu masih dibahas antara TNI dan PBB," ujarnya, mencontohkan.

Sagom mengatakan, pihak TNI saat ini tengah mendata dan menghitung ulang seluruh dukungan yang diperlukan mulai dari kapal diberangkatkan hingga beroperasi di wilayah perairan Lebanon Selatan dan kembali ke Indonesia.

Setelah ada persetujuan terhadap kalkulasi administrasi oleh pejabat PBB yang ditunjuk dan dipastikan ada penggantian dari PBB maka kapal akan segera diberangkatkan ke Lebanon, kata Sagom.

Semula KRI Diponegoro akan diberangkatkan ke Lebanon pada hari Jumat (13/2) ini dari Kolinlamil TNI-AL melalui upacara militer yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Sebelum diberangkatkan, tim inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, KRI Diponegoro TNI AL layak untuk dikirim ke Lebanon Selatan guna bergabung dalam Satgas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL).

Persyaratan minimal untuk kapal perang yang akan bergabung dalam MTF UNIFIL antara lain, mampu mengoperasikan/mengendalikan heli, mampu melaksanakan SAR, mampu melaksanakan RAS (Pengisian BBM di laut), memiliki fasilitas kesehatan kelas satu, dan memiliki "combat management system" secara "real time".

Selain itu mampu melaksanakan "self protection", memiliki kemampuan mengidentifikasi kawan/lawan (IFF), memiliki berbagai jenis persenjataan serta mampu memberikan bantuan kepada Angkatan Laut Lebanon.

Sumber : ANTARA

Jumat, 13 Februari 2009

KSAL: TNI Desak Deplu Selesaikan Sengketa Miangas



JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mendesak agar Departemen Luar Negeri segera bertindak melakukan pembicaraan bilateral antara Indonesia dengan Filipina terkait kasus Pulau Miangas.

"Saya berharap Deplu merasa tertantang untuk membicarakan masalah ini (Pulau Miangas). Kita bicarakan bersama, toh di Singapura kita bisa memiliki kesepahaman batas-batas wilayah, seharusnya dengan Filipina juga bisa," ujar KSAL Tedjo kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menyatakan, Pulau Miangas adalah suatu pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina yang memang diakui lebih dekat ke wilayah Filipina. Namun, Tedjo menegaskan, Pulau Miangas secara geografis masih merupakan bagian wilayah Indonesia.

"Filipina mengukur bahwa ada wilayah lautnya yang masuk area Miangas. Tapi itu kan hanya perhitungan mereka, silakan saja mereka punya perhitungan demikian. Tapi tidak bisa mengklaim otomatis bahwa itu adalah wilayah kita. Nanti harus dibicarakan secara diplomatis melalui Deplu," tutur Tedjo.

Ia mengungkapkan, saat ini TNI AL telah melakukan patroli bersama dengan Navi of Philiphine di wilayah perbatasan guna saling menjaga wilayah masing-masing.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mengungkapkan, Filipina telah mengklaim kepemilikan Pulau Miangas ke Persatuan Bangsa-Bangsa berdasarkan traktat Paris.

Terkait hal ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Agustadi Sasongko menyatakan, TNI AD telah memperkuat keberadaannya melalui penambahan jumlah personel tentara di wilayah Miangas. Selain itu, TNI juga sedang melakukan pembangunan landasan udara di Miangas. Hal ini semata-mata untuk menegaskan kedaulatan wilayah RI.

"TNI akan terus mengamati perkembangan yang terjadi, karena ini kan baru sebatas informasi," kata dia.

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga menegaskan, pemerintah harus segera mengambil tindakan pencegahan khususnya pengetatan pengawasan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

"Komisi I mendesak TNI memperkuat kegiatan keamanan di perbatasan dengan cara menambah jumlah personel dan pos-pos di perbatasan," tukas Theo.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Rabu, 04 Februari 2009

Korvet Kelas Parchim : KRI Kapitan Patimura (371)




Korvet kelas Parchim dibuat oleh Jerman Timur untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Lautnya diakhir periode 1970-an, galangan kapal yang membangunnya adalah Wolgaster Peenewerf. Pakta warsawa menamakan korvet ini dengan nama Project 133.1.

Kapal ini didesain sebagai kapal perang anti kapal selam perairan dangkal / pantai. Dalam hal ini, kapal digunakan untuk menghadapi invasi Nato di Eropa, terutama kapal selam mini U-206 milik Jerman Barat yang beroperasi diperairan dangkal.

Kapal pertama bersandi "Wismar" diluncurkan pada 9 April 1981 di Rostock, dan produksinya dilanjutkan hingga mencapai 15 kapal sampai dengan 1986. Total ada 16 kapal yang dibuat untuk Volksmarine (AL-Jerman Timur).

Untuk memperoleh nilai ekonomis dari produksinya, Soviet membeli 12 kapal korvet Parchim ini dari Wolgaster Peenewerf.
Pesanan Soviet dibuat antara tahun 1986 dan 1990, dimana korvet kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan AL-Soviet waktu itu (Parchim II).

Setelah penyatuan kembali Jerman, korvet ini tidak dioperasikan kembali dan dibiarkan teronggok di dok kapal milik Volksmarine.


Korvet kelas Parchim eks Jerman Timur milik Schiffsprojekte der Volksmarine

Pembelian Kapal Eks Jerman Timur Oleh Indonesia

Pembelian kapal-kapal perang eks Jerman Timur dilakukan secara tidak terduga, saat itu (1993) secara tidak sengaja delegasi dari Indonesia (salah satunya makelar Cendana, Siti Hardiyati Rukmana/ Tutut) yang berkunjung ke Jerman melihat deretan kapal-kapal perang tersebut di sebuah dok penampungan kapal milik Volksmarine.

Setelah menanyakan keberadaan kapal-kapal tersebut ke pemerintahan Jerman, diketahui bahwa deretan kapal-kapal tersebut adalah armada eks Jerman Timur yang sudah tidak terpakai.

Eureka. Kebetulan saat itu TNI-AL juga berencana membeli kapal perang untuk memperkuat armadanya, dengan tidak mensia-siakan kesempatan ini, para makelar pun mulai bergerilya menawarkan kapal-kapal tersebut ke pemerintahan Soeharto saat itu.

Tak kurang dari 39 kapal eks Jerman Timur yang diborong dengan sistem pembayaran kredit (hutang) yang tak lazim, karena tanpa ada persetujuan DPR. Penanda tanganan pembelian dilakukan pada 7 Agustus 1994.

Besarnya hutang (pokok dan bunganya) yang timbul akibat perjanjian pembelian, perbaikan dan pengiriman 39 Kapal perang bekas Jerman Timur total mencapai 3 Trilyun Rupiah.

Sampai saat ini diidentifikasi hanya 14 Kapal yang masih aktif dalam daftar inventaris Alutsista TNI-AL, selebihnya sudah dinyatakan sebagai besi tua.


KRI Kapitan Pattimura - 371 dalam kamuflase loreng.

KRI Kapitan Patimura (371)

KRI Kapitan Patimura (371) merupakan kapal perang jenis Korvet dari kelas Parchim yang dibeli dari Jerman (eks Jerman Timur). Korvet Parchim TNI-AL diantaranya : KRI Untung Suropati (372), KRI Nuku (373), KRI Lambung Mangkurat (374), KRI Cut Nyak Dien (375), KRI Sultan Thaha Syaifuddin (376), KRI Sutanto (377), KRI Sutedi Senoputra (378), KRI Wiratno (379), KRI Memet Sastrawiria (380), KRI Tjiptadi (381), KRI Hasan Basri (382), KRI Iman Bonjol (383), KRI Pati Unus (384), KRI Teuku Umar (385) dan KRI Silas Papare (386)

Korvet kelas Parchim didesain khusus untuk melakukan misi pengawalan (escort), anti kapal selam, dan SAR. Sangat cocok beroperasi di perairan dangkal/ pantai (green water navy).

Kapal ini mampu menampung 20 hingga 59 orang anak buah kapal. Dimensi kapal KRI Kapitan Patimura berukuran 75.2 meter x 9.78 meter x 2.65 meter. Dengan berat muatan penuh sekitar 900 ton.


KRI Tjiptadi - 381 dan KRI Hasan Basri - 382 (yang mirip bendera AS adalah ular-ular perang KRI, meniru bendera Kerajaan Majapahit di masa lampau)

Radar dan Sonar

Radar kapal ini menggunakan MR-302/Strut Curve yang bisa dipakai untuk pencarian sasaran di permukaan dan di udara yang dipadukan dengan sistem kontrol tembakan MR-123 Vympel/Muff Cob.

Kedua alat itu bekerja secara bersamaan dalam men-scan area diudara maupun dipermukaan. Kapal khusus anti-kapal selam (ASW) ini juga dilengkapi dengan sonar aktif berfrekuensi sederhana di badan kapal dari jenis MG-322T.


KRI Imam Bonjol - 383

Tenaga penggerak

Kapal ini mempunyai tiga mesin diesel yang dihubungkan dengan tiga gandar bagi menghasilkan tenaga sebesar 14,250 bhp, dengan kecepatan beroperasi 24 nm.

Performa mesin diesel KRI Kapitan Patimura telah di tingkatkan (repower) pada 2003, sehingga dengan kecepatan penuh kapal mampu mencapai kecepatan 27 knot.

Yang unik dari kapal korvet ini adalah kemampuannya membelah ombak yang tinggi dari dalam gulungan ombak, bukan melaluinya diatas ombak. Hal ini dimungkinkan karena desain geladak yang kedap air, sehingga air tidak masuk kedalam kabin.

Persenjataan

• Rudal Permukaan-ke-Udara SA-N-5 Grail : 2 peluncur Fasta 4M 4 laras (total 8 pucuk rudal). Jangkauan maksimum 4 km (2,2 mil laut) dengan hulu ledak 1,15 kg, berkemampuan anti pesawat udara, helikopter, berpemandu infra merah.

• Meriam AK-725 57 mm/80 : 1 pucuk laras ganda, kecepatan tembakan 120 rpm, berjangkauan maksimum 6 km (3,2 mil laut) dengan berat amunisi 2,8 kg, dengan pemandu tembakan Muff Cob, anti kapal, pesawat udara, helikopter, rudal balistik, rudal anti kapal. (bukan AK-257 seperti yang tertulis di Angkasa maupun Commando)

• Meriam AK-230 30 mm: 1 pucuk laras ganda, kecepatan tembakan 500 rpm, dengan jangkauan maksimum 5 km (2,7 mil laut) dengan berat amunisi 0,54 kg, anti kapal (terbatas), pesawat udara, helikopter, rudal balistik, rudal anti kapal.

• Torpedo Honeywell Mk 46 : 12 pucuk, berpeluncur tabung Mk 32 (324 mm), jangkauan tembak 11 km (5,9 mil laut) dengan kecepatan 40 knots dan hulu ledak 44 kg, berkemampuan anti kapal selam. (menggantikan torpedo SET-40UE 400 mm)

• Roket Anti Kapal Selam RBU-6000 : 2 pucuk laras dua belas (total 24 roket), berjarak maksimum 6 km, berhulu ledak 31 kg.


KRI Teuku Umar - 385

KRI Silas Papare - 386

General Karakteristik KRI Kapitan Patimura

Bobot : 793 ton standard, 854 ton beban penuh
Panjang : 75.2 m
Lebar : 9.8 m
Draught : 2.73 m
Propulsi : 3 shaft M504 Diesel, 14,250 hp
Kecepatan : 24.7 knot (maks 27 knot)
Jarak : 2100 nm pada 14 knot
Senjata :
• 2 - SA-N-5 SAM
• 2 - 57 mm gun (1x2)
• 2 -30mm gun (1x2) or 1 - AK-630
• 2 - RBU-6000 -peluncur roket anti kapal selam
• 4 - 400 mm tabung torpedo
• 60 - ranjau
Electronika : Radar MR-302/Strut Curve
Radar kontrol tembakan MR-123 Vympel/Muff Cob
Sonar MG-322T
Decoy PK-16 decol RL

Copyright © alutsista.blogspot.com

Kamera Canggih "Misterius" di CASA TNI AU


Secanggih apa kamera udara digital yang baru dimiliki TNI AU itu, tak banyak orang yang tahu hingga musibah itu datang. DMC (Digital Mapping Camera) yang diujicobakan menjadi misteri tersendiri bagi sebagian orang, mengingat korban meninggal dalam ujicoba itu tidak bisa dibilang sedikit.

Kamera Udara Digital atau Digital Mapping Camera/DMC yang diujicoba oleh almarhum Kolonel Sus Supriady dan rekannya, bermerek ZI-Integraph buatan Jerman.

Kamera tersebut merupakan pengadaan 2004/2005 Mabes TNI Angkatan Udara melalui fasilitas Kredit Ekspor (KE). "Namun kamera itu baru bisa didatangkan ke Indonesia pada November 2007," kata Asisten Logistik (Aslog) Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Muda Imam Wahyudi.

Perangkat DMC senilai 5,5 juta dolar AS itu mulai di ujicoba oleh pihak TNI AU yakni Dinas Survei dan Pemotretan Udara (Dissurpotrud) sebanyak dua kali.

"Ujicoba yang berujung maut kemarin, merupakan ujicoba yang ketiga kali," ungkap Imam.

Sebelumnya, DMC juga telah diujicoba oleh Letkol Sus Supriady dan rekan di Jerman pada 15 sampai 24 Maret 2008. Pelatihan di Jerman meliputi perakitan dan "ground test DMC" di Assembling Workshop dan ruang simulasi DMC Z/I Intergraph, Aalen, Jerman.

"Ground test DMC" merupakan penjelasan tentang cara kerja dan pengoperasian DMC untuk memastikan seluruh komponen DMC dapat berfungsi dengan baik sebelum dilaksanakan pemotretan udara.



Selain itu, dilakukan pula "Test Flight DMC" menggunakan pesawat udara jenis Cessna Caravan dengan call sign D-FOTO di Elchingen Airfield, Jerman.

Kepala Dissurpotrud TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Djubaedi mengungkapkan, DMC merupakan sistem kamera udara yang dirancang untuk mendukung pemetaan dengan resolusi dan akurasi tinggi menggantikan kamera pemetaan berbasiskan film.

Layaknya kamera udara digital, DMC Z/I Intergraph terdiri atas lensa atau badan kamera, "Flight Data Storage"/FDS, Mounting (bantalan kamera), GPS dan IMU serta Airbone Sensor Management System/ ASMS.

Dengan menggunakan Large Format Charge Couple Device (CCD) digital aerial camera, kamera baru itu mampu menghasilkan foto udara digital dengan format besar.

Tidak itu saja, kamera DMC memiliki 12 pilihan saluran panjang gelombang (12-bit radiometric resolution) untuk menghasilkan resolusi yang teliti.

Di samping itu, DMC juga memiliki empat lensa pankromatik (warna sesungguhnya) dan empat lensa multispektral (warna semu) atau Pan and 4-band multispectral imagery.

Konsep yang diusung dalam DMC berupa "foward motion-compensation", merupakan keunggulan lain yang ditawarkan, dimana teknik penghilangan blur pada kamera foto udara berbasis digital tanpa keterbatasan dan kegagalan yang diakibatkan pergerakan bagian-bagian kamera.

Kamera udara digital buatan Jerman itu juga dilengkapi dengan "In-Flight Data Storage (FDS)" yakni sarana penyimpanan data hasil pemotretan dengan kemampuan mentransfer data berkecepatan tinggi disertai kapasitas sebesar 1.160 GB.

Dengan fasilitas ASMS, operator dapat mengoperasikan kamera secara otomatis sesuai misi yang telah direncanakan, tambah Djubaedi.

Fasilitas lain yang mendukung kecanggihan kamera udara digital ini adalah Post-Processing Ground Station/PPS dimana proses mendapatkan gambaran area yang dipotret secara cepat mengunakan perangkat lunak DIME hingga menghasilkan gambaran area secara Uncontrolled Mosaic atau tanpa mengacu pada kooordinat area sebenarnya.

"Koordinat area yang sebenarnya dapat dilanjutkan dengan proses fotogrametri, hingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kondisi nyata," katanya menambahkan.

Djubaedi menambahkan, untuk memfungsikan kamera DMC seberat 450 lb atau sekitar 202,5 kilogram dibutuhkan daya 28 volt (DC).

Dengan segala fasilitas canggih itu, Djubaedi menegaskan, DMC ZI/Intergraph itu akan digunakan untuk pemetaan seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi, tidak sebatas di Bogor saja, misal karena di sana ada sesuatu yang ingin dilihat. Bukan, ujicoba itu untuk memastikan semua fungsi dari DMC berjalan optimal untuk segala medan, topografi dan lain-lain. Ujicoba kan boleh dimana saja, di Papua juga bisa," ia menjelaskan.

Dijabarkannnya, dibanding kamera yang selama ini digunakan, DMC ZI/Intergraph ini sangat menghemat waktu proses laboratorium foto, mampu menghasilkan resolusi spasial yang tinggi, yakni tiga inci untuk ketinggian 2.100 kaki.

Dengan begitu, DMC dapat digunakan untuk perencanaan keamanan, analisa vegetasi atau tutupan lahan, pemetaan koridor berupa jalan dan jalur rel, listrik, air, telepon, yang dapat diakuisisi secara cepat dalam format besar.

Selain itu, pengontrolan kualitas gambar pada saat pemotretan dapat dilakukan secara otomatis hingga gambar dapat ditampilkan dalam waktu relatif cepat, tutur Djubaedi.

Konsep modular dengan menghasilkan sistem solusi yang fleksibel serta aplikasi penginderaan jarak jauh menjadi keunggulan tersendiri dari kamera ini, selain FMC motion compensation yang dapat memberikan tampilan area beresolusi tinggi dalam skala foto besar meski kamera dioperasikan dalam kondisi cahaya yang kurang.

"DMC ini juga dilengkapi "image frame" yang dapat memberikan gambar geometri stabil, layaknya menggunakan kamera ukuran sembilan inci plus `central prespective sensor model," katanya.

Fasilitas dan kelebihan yang dimiliki DMC ini, tambah Djubaedi, harus benar-benar dikuasai seluruh personel Dissupotrud TNI AU untuk melaksanakan visi misinya.

"Karena itu ada beberapa ujicoba, tidak saja untuk alat itu sendiri tetapi juga manusia yang mengoperasikan. Lokasi ujicoba bisa di mana saja, karena kamera ini juga akan digunakan untuk mendukung tugas Dissurpotrud di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya Bogor," tuturnya menegaskan.

Kini dengan jatuhnya pesawat Casa N212-200 yang mengangkut DMC itu, maka TNI AU terpaksa memaksimalkan kembali kamera udara lama yang dioperasikan selama ini oleh Skadron Udara 4 Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Malang.

"Kami hanya membeli satu unit DMC, sekarang jatuh ya kita maksimalkan kembali penggunaan kamera udara yang dipakai selama ini," kata Djubaedi.(*)

Sumber : ANTARA

Kamera Canggih "Misterius" di CASA TNI AU


Secanggih apa kamera udara digital yang baru dimiliki TNI AU itu, tak banyak orang yang tahu hingga musibah itu datang. DMC (Digital Mapping Camera) yang diujicobakan menjadi misteri tersendiri bagi sebagian orang, mengingat korban meninggal dalam ujicoba itu tidak bisa dibilang sedikit.

Kamera Udara Digital atau Digital Mapping Camera/DMC yang diujicoba oleh almarhum Kolonel Sus Supriady dan rekannya, bermerek ZI-Integraph buatan Jerman.

Kamera tersebut merupakan pengadaan 2004/2005 Mabes TNI Angkatan Udara melalui fasilitas Kredit Ekspor (KE). "Namun kamera itu baru bisa didatangkan ke Indonesia pada November 2007," kata Asisten Logistik (Aslog) Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Muda Imam Wahyudi.

Perangkat DMC senilai 5,5 juta dolar AS itu mulai di ujicoba oleh pihak TNI AU yakni Dinas Survei dan Pemotretan Udara (Dissurpotrud) sebanyak dua kali.

"Ujicoba yang berujung maut kemarin, merupakan ujicoba yang ketiga kali," ungkap Imam.

Sebelumnya, DMC juga telah diujicoba oleh Letkol Sus Supriady dan rekan di Jerman pada 15 sampai 24 Maret 2008. Pelatihan di Jerman meliputi perakitan dan "ground test DMC" di Assembling Workshop dan ruang simulasi DMC Z/I Intergraph, Aalen, Jerman.

"Ground test DMC" merupakan penjelasan tentang cara kerja dan pengoperasian DMC untuk memastikan seluruh komponen DMC dapat berfungsi dengan baik sebelum dilaksanakan pemotretan udara.



Selain itu, dilakukan pula "Test Flight DMC" menggunakan pesawat udara jenis Cessna Caravan dengan call sign D-FOTO di Elchingen Airfield, Jerman.

Kepala Dissurpotrud TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Djubaedi mengungkapkan, DMC merupakan sistem kamera udara yang dirancang untuk mendukung pemetaan dengan resolusi dan akurasi tinggi menggantikan kamera pemetaan berbasiskan film.

Layaknya kamera udara digital, DMC Z/I Intergraph terdiri atas lensa atau badan kamera, "Flight Data Storage"/FDS, Mounting (bantalan kamera), GPS dan IMU serta Airbone Sensor Management System/ ASMS.

Dengan menggunakan Large Format Charge Couple Device (CCD) digital aerial camera, kamera baru itu mampu menghasilkan foto udara digital dengan format besar.

Tidak itu saja, kamera DMC memiliki 12 pilihan saluran panjang gelombang (12-bit radiometric resolution) untuk menghasilkan resolusi yang teliti.

Di samping itu, DMC juga memiliki empat lensa pankromatik (warna sesungguhnya) dan empat lensa multispektral (warna semu) atau Pan and 4-band multispectral imagery.

Konsep yang diusung dalam DMC berupa "foward motion-compensation", merupakan keunggulan lain yang ditawarkan, dimana teknik penghilangan blur pada kamera foto udara berbasis digital tanpa keterbatasan dan kegagalan yang diakibatkan pergerakan bagian-bagian kamera.

Kamera udara digital buatan Jerman itu juga dilengkapi dengan "In-Flight Data Storage (FDS)" yakni sarana penyimpanan data hasil pemotretan dengan kemampuan mentransfer data berkecepatan tinggi disertai kapasitas sebesar 1.160 GB.

Dengan fasilitas ASMS, operator dapat mengoperasikan kamera secara otomatis sesuai misi yang telah direncanakan, tambah Djubaedi.

Fasilitas lain yang mendukung kecanggihan kamera udara digital ini adalah Post-Processing Ground Station/PPS dimana proses mendapatkan gambaran area yang dipotret secara cepat mengunakan perangkat lunak DIME hingga menghasilkan gambaran area secara Uncontrolled Mosaic atau tanpa mengacu pada kooordinat area sebenarnya.

"Koordinat area yang sebenarnya dapat dilanjutkan dengan proses fotogrametri, hingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kondisi nyata," katanya menambahkan.

Djubaedi menambahkan, untuk memfungsikan kamera DMC seberat 450 lb atau sekitar 202,5 kilogram dibutuhkan daya 28 volt (DC).

Dengan segala fasilitas canggih itu, Djubaedi menegaskan, DMC ZI/Intergraph itu akan digunakan untuk pemetaan seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi, tidak sebatas di Bogor saja, misal karena di sana ada sesuatu yang ingin dilihat. Bukan, ujicoba itu untuk memastikan semua fungsi dari DMC berjalan optimal untuk segala medan, topografi dan lain-lain. Ujicoba kan boleh dimana saja, di Papua juga bisa," ia menjelaskan.

Dijabarkannnya, dibanding kamera yang selama ini digunakan, DMC ZI/Intergraph ini sangat menghemat waktu proses laboratorium foto, mampu menghasilkan resolusi spasial yang tinggi, yakni tiga inci untuk ketinggian 2.100 kaki.

Dengan begitu, DMC dapat digunakan untuk perencanaan keamanan, analisa vegetasi atau tutupan lahan, pemetaan koridor berupa jalan dan jalur rel, listrik, air, telepon, yang dapat diakuisisi secara cepat dalam format besar.

Selain itu, pengontrolan kualitas gambar pada saat pemotretan dapat dilakukan secara otomatis hingga gambar dapat ditampilkan dalam waktu relatif cepat, tutur Djubaedi.

Konsep modular dengan menghasilkan sistem solusi yang fleksibel serta aplikasi penginderaan jarak jauh menjadi keunggulan tersendiri dari kamera ini, selain FMC motion compensation yang dapat memberikan tampilan area beresolusi tinggi dalam skala foto besar meski kamera dioperasikan dalam kondisi cahaya yang kurang.

"DMC ini juga dilengkapi "image frame" yang dapat memberikan gambar geometri stabil, layaknya menggunakan kamera ukuran sembilan inci plus `central prespective sensor model," katanya.

Fasilitas dan kelebihan yang dimiliki DMC ini, tambah Djubaedi, harus benar-benar dikuasai seluruh personel Dissupotrud TNI AU untuk melaksanakan visi misinya.

"Karena itu ada beberapa ujicoba, tidak saja untuk alat itu sendiri tetapi juga manusia yang mengoperasikan. Lokasi ujicoba bisa di mana saja, karena kamera ini juga akan digunakan untuk mendukung tugas Dissurpotrud di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya Bogor," tuturnya menegaskan.

Kini dengan jatuhnya pesawat Casa N212-200 yang mengangkut DMC itu, maka TNI AU terpaksa memaksimalkan kembali kamera udara lama yang dioperasikan selama ini oleh Skadron Udara 4 Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Malang.

"Kami hanya membeli satu unit DMC, sekarang jatuh ya kita maksimalkan kembali penggunaan kamera udara yang dipakai selama ini," kata Djubaedi.(*)

Sumber : ANTARA

PT PAL dan Italia Kerjasama Bangun Korvet TNI AL



The first of class, Commandante Cigala Fulgosi (P490), entered service with the Italian Navy in 2002.

Rl dan Italia sudah dalam tahap finalisasi untuk melengkapi armada TNI AL dengan tambahan dua kapal corvette senila! 400 juta euro (sekitar Rp 5,4 triliun).

Untuk biaya pembuatan kapal itu, Italia setuju untuk memberikan bank guarantee sebesar 85 persen dan sisanya 15 persen oleh RI.

Dua perusahaan Italia akan bekerja sarna dengan PT PAL di Surabaya untuk membangun corvette tersebut. Kedua negara setuju membangun kapal untuk TNI AL itu di Indonesia.

Perusahaan Italia, Orizzonte Sistem Navali, sebagai pembuat kapal fregat yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, termasuk perusahaan Perancis, akan menyumbangkan pengetahuan, pengalarnan, dan alih teknologi kepada PT PAL.

Sebuah industri elektronika di Bandung akan dilibatkan. Perusahaan-perusahaan Italia akan sepenuhnya melakukan alih teknologinya ke PT PAL yang dipimpin oleh Dr. Ir. Adwin Suryohadiprojo.

Desain yang dibuat tim dari Italia bersama PT PAL akan menjadi hak cipta PT PAL. Rencana pembuatan kapal-kapal itu diperkuat, pekan Ialu, ketika Wakil Menteri Pertahanan Italia Giovanni Lorenzo Forcieri berkunjung ke Indonesia. (*/JL)

Sumber : KOMPAS

Berinovasi di Tengah Berbagai Keterbatasan

LPD Pesanan TNI-AL di PT. PAL

KOMPAS/WISNU DEWABRATA / Kompas Images
Inilah salah satu dari dua unit kapal jenis landing platform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur. Rencananya kapal pesanan dari Departemen Pertahanan untuk TNI Angkatan Laut itu selesai Mei 2009.

Kemandirian industri persenjataan? Hal itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal untuk diwujudkan di Indonesia. Bahkan, sebetulnya kemandirian hanya perkara waktu dan pembiayaan belaka.

Dengan dana dan waktu yang memadai, terutama untuk bisa terus memproduksi serta memperbaiki kesalahan dan kekurangan produk sebelumnya, kemandirian peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) adalah suatu keniscayaan di negeri ini.

Cuma masalahnya, kapan kita akan punya cukup biaya dan waktu untuk mewujudkan kemandirian itu? Boleh jadi pertanyaan itu masih pelik untuk bisa dijawab dalam waktu dekat. Apalagi, mengingat alokasi anggaran belanja pertahanan selama ini jauh di bawah 50 persen dari kebutuhan riil minimal.

Akan tetapi, hal itu tidak lantas membuat sejumlah industri strategis nasional berhenti melakukan sesuatu. Bahkan, walau masih banyak menemui berbagai kendala, beberapa industri strategis nasional setidaknya telah menghasilkan sejumlah produk alutsista yang dapat diandalkan.

LPD TNI-AL

Sebut saja PT PAL di Surabaya dan PT Pindad, khususnya Divisi Amunisi, yang berada di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedua industri strategis itu terbukti mampu menghasilkan sejumlah produk persenjataan yang dapat diandalkan.

Dalam paparannya di depan sejumlah wartawan, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT PAL Sewoko Kartanegara menyatakan mendapat kepercayaan sejumlah negara, terutama dalam pembuatan kapal jenis niaga. Paparan itu digelar saat sejumlah wartawan berkunjung ke PT PAL dan PT Pindad atas undangan Departemen Pertahanan, akhir Oktober lalu.

Selama ini, menurut Sewoko, PT PAL sanggup membangun kapal angkut peti kemas berbobot mati 50.000 ton, sejumlah varian kapal tanker, kapal penumpang, dan kapal penangkap ikan. PT PAL juga mampu membangun galangan pengeboran minyak lepas pantai dan pembangkit listrik berkekuatan hingga 600 megawatt. Tidak hanya itu, PT PAL juga bergerak di bidang pemeliharaan dan perbaikan kapal, bahkan kapal perang dan kapal selam milik TNI Angkatan Laut (AL).

Pada divisi kapal perang, PT PAL juga membangun sejumlah kapal patroli cepat (fast patrol boat/FPB), mulai dari kapal dengan panjang 14 meter, 24 meter (lambung kayu), FPB 24 meter (lambung aluminium), FPB 28 meter (lambung kayu), dan FPB 34 meter lambung aluminium.

KRI Todak TNI-AL

Kapal patroli cepat itu dibeli sejumlah instansi pemerintah, mulai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri, BP Migas, hingga BPPT, dan pesanan Departemen Pertahanan untuk keperluan TNI AL.

Untuk kepentingan TNI AL, PT PAL membangun 12 unit kapal FPB jenis 47 meter, baik tipe patroli, SAR, maupun kombatan (dipersenjatai). Dengan pengalaman itu, PT PAL sekarang membangun dua unit kapal jenis landing platform dock (LPD) dengan panjang 125 meter.

Dua unit kapal itu adalah bagian dari total empat unit kapal yang dipesan Pemerintah Indonesia (Departemen Pertahanan) ke galangan pembuatan kapal di Korea Selatan, yang kemudian disubkontrakkan kembali ke PT PAL. Rencananya, Mei 2009, satu unit kapal LPD 125 meter selesai dibangun di PT PAL.

Kapal LPD 125 meter itu dirancang sebagai kapal angkut personel dan juga tiga unit helikopter berukuran kecil. Kecepatan maksimum kapal itu mencapai 15 knot dan memiliki daya tahan (endurance) berlayar selama 30 hari.

Saat ini PT PAL juga tengah mengembangkan sejumlah persenjataan dan beberapa jenis kapal perang lain. Jenis inovasi itu seperti pengembangan pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal 105 meter.

Selain itu, PT PAL juga tengah mengembangkan kapal pengangkut helikopter dari kapal angkut sipil jenis STAR-50 Double Skin Bulk Carrier berbobot mati 50.000 ton (DWT), yang telah dibangunnya.

Panser BTR Korps Marinir

Inovasi lain yang patut dibanggakan, PT PAL saat ini juga tengah memodifikasi kendaraan tempur amfibi BTR-50P menjadi armoured floating vehicle. Jika semua jenis persenjataan itu dapat dibangun, dipastikan akan menghemat penggunaan anggaran pengadaan senjata lumayan besar.

Sayangnya, tambah Sewoko, bisa dibilang seluruh industri strategis dalam negeri yang ada, termasuk PT PAL, mengalami kekurangan modal kerja. Padahal, ketersediaan modal kerja itu sangatlah dibutuhkan untuk bisa berproduksi.

Sebenarnya diyakini masih ada sedikit peluang pengadaan modal kerja itu diperoleh dari alokasi pengadaan lewat mekanisme kredit ekspor. Namun, peluang itu masih terkendala masalah kebijakan keuangan yang ada.

Belum lagi persoalan masih ditambah dengan minimnya daya beli TNI sebagai pengguna akhir (end user) produk mereka, yang juga mengalami keterbatasan anggaran akibat minimnya alokasi belanja pertahanan pemerintah.

Akibatnya tidak heran proyek besar, seperti Korvet Nasional, yang sudah dicanangkan sejak tahun 2004, tidak kunjung terealisasi. Padahal, PT PAL secara teknologi dan sumber daya manusia terbilang punya pengalaman dan kemampuan.

Meski begitu, proyek bergengsi macam itu tetap membutuhkan dukungan dana yang memadai, termasuk komitmen kebijakan yang berkelanjutan dari pemerintah, siapa pun yang terpilih dalam pemilu mendatang.

Dikemas ulang

Panser BTR Korps Marinir

Kondisi kurang lebih serupa juga dialami PT Pindad Divisi Munisi, Turen, Malang, walau produsen amunisi berbagai kaliber dan bahan peledak itu sebenarnya memiliki kemampuan, bahkan untuk membuat bom pesawat tempur F-16.

Bom itu merupakan salah satu hasil kerja sama antara PT Pindad dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara (AU). Namun, sayangnya pemesanan bom itu masih terkendala minimnya anggaran yang dimiliki TNI AU.

Padahal, untuk level Asia Tenggara saja, amunisi buatan PT Pindad (Persero) diakui dan dipesan Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Singapura, walau untuk negara terakhir peluru yang dipesan dikemas ulang untuk dijual kembali.

Pesanan dari negara tetangga itu, menurut Kepala Divisi Amunisi PT Pindad Walujo, berjalan setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Setiap tahun PT Pindad Divisi Amunisi mampu memproduksi sedikitnya 100 juta butir peluru berbagai kaliber dan bahan peledak, termasuk untuk kebutuhan pasukan khusus TNI.

”Namun, sayangnya, bahan baku mesiu dan propelan masih harus diimpor dari China, Korea, dan Belgia. Harapan kami, Indonesia mempunyai pabrik sendiri untuk memproduksi mesiu dan propelan sehingga PT Pindad bisa jauh lebih mandiri,” ujar Walujo.

Senapan Produk Pindad

Selain amunisi dan bahan peledak, PT Pindad juga mampu memenuhi kebutuhan persenjataan personel, mulai dari senjata jenis SS-1 dan SS-2, senjata personel kaliber besar, hingga membangun berbagai kendaraan tempur, termasuk armoured personnel vehicle.

Jika melihat berbagai kendala yang ada dan telah disebutkan tadi, sepertinya lengkap sudah kendala yang masih terus dihadapi hampir semua industri strategis nasional. Mulai dari kendala yang bermuara pada persoalan anggaran hingga kendala teknis macam penyediaan bahan baku.

Meski begitu, diharapkan berbagai kendala itu tidak lantas menyurutkan langkah serta tekad untuk melakukan berbagai inovasi, seperti selama ini telah dibuktikan sejumlah industri strategis yang ada.

Sekarang, tinggal bagaimana komitmen pemerintah untuk menangani sejumlah persoalan itu. Jangan sampai anjuran untuk mencintai produk dalam negeri sekadar menjadi slogan kosong tak terbukti. Toh, dengan kemandirian, berbagai keuntungan dapat diraih.

Selain bisa memproduksi persenjataan sesuai kebutuhan, meningkatkan gengsi dan efek pencegahan (deterrent effect) Indonesia di mata negara lain, produk senjata dalam negeri pasti jauh lebih murah, ketersediaan suku cadang terjamin, dan yang lebih penting, bebas embargo.(Sumber)

PT Dirgantara Indonesia Menang Tender US$ 94,5 Juta

CN-235 TNI-AU

Pesawat NC 235-110 menyisihkan pesaing dari Spanyol, Amerika, dan Israel.

Seoul - PT Dirgantara Indonesia menang dalam tender pengadaan empat pesawat penjaga pantai untuk Korea Selatan senilai US$ 94,5 juta. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan pemerintah Korea Selatan menandatangani kontrak jual-beli tersebut di Seoul kemarin.

Direktur Aircraft Integration PT Dirgantara Budiwuraskito menjelaskan, setelah melewati serangkaian uji unjuk kerja dan komersial, pesawat NC 235-110 keluaran PT Dirgantara berhasil menyisihkan pesaing dari Spanyol, Amerika Serikat, dan Israel. “Indonesia dinilai mampu mengkombinasikan unjuk kerja dan nilai komersial yang pas,” ujar Budi kepada Tempo.

Pesawat NC 235-110, ia memaparkan, memiliki jangkauan jelajah 1.150 mil laut (nautical miles) serta sanggup beroperasi hingga delapan jam dengan membawa delapan orang di dalam kabin yang nyaman. “Spesifikasi teknisnya hanya kalah oleh pesawat EADS-CASA dari Spanyol, yang bisa menjangkau hingga 1.200 mil laut,” kata Budi. Dari segi unjuk kerja, NC 235-110 menempati posisi kedua, disusul Amerika Serikat dan Israel.

Sedangkan dari segi komersial, yang mencakup harga dan dukungan suku cadang, Dirgantara juga berada di posisi kedua dalam tender yang dibuka pada November lalu tersebut. “Yang pertama adalah perusahaan dari Amerika Serikat, ketiga Israel, dan yang keempat Spanyol.”

Soal teknis pembayaran kontrak pesawat ini, kata Budi, pemerintah Korea Selatan akan memenuhinya secara bertahap sebanyak enam kali dalam jangka waktu 29 bulan. Pada saat penandatanganan kontrak, pemerintah Korea Selatan membuka letter of credit senilai US$ 16,4 juta, atau 17,4 persen nilai jual. Dirgantara akan mengirimkan dua pesawat pesanan pada akhir 2010, dan dua lagi pada awal 2011.

Menurut Budi, pemerintah Korea Selatan juga mengisyaratkan niatnya untuk membeli lagi empat pesawat serupa pada tahun anggaran 2010. Tahun ini, selain NC 235-110, Dirgantara berhasil menjual dua helikopter dan satu pesawat lainnya.

Sedangkan tahun depan, Dirgantara akan menjual empat unit pesawat NC 235-220, dengan spesifikasi yang lebih tinggi dibanding NC 235-220. “Tiga ke Angkatan Laut dan satu untuk Angkatan Udara,” ujar Budi. Selain itu, Dirgantara berencana mengikuti tender dua unit pesawat di Kolombia pada Februari mendatang.(Sumber)

KRI Surabaya-591 Kapal Perang Terbaik Satfib Armatim


KRI Makassar-590 (depan) dan KRI Surabaya-591 (belakang)

KRI Surabaya-591 yang dikomandani Letkol Laut (P) Suhartono, terpilih sebagai kapal perang terbaik di lingkungan Satuan Kapal Amfibi (Satfib), Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim).

Komandan Satfib Koarmatim, Kolonel Laut (P) Harjo Susmoro di Surabaya, Rabu (21/1), menyerahkan penghargaan tersebut, termasuk kepada Serda (Mes) Mujianto dan Kelasi Kepala (Bek) Muhammad Seger Supardi yang terpilih sebagai bintara dan tamtama teladan.

KRI Surabaya-591 merupakan kapal Landing Platform Dock (LPD) baru buatan Daesun Shipyard Building Company, Busan, Korea Selatan. Tiba di Surabaya September 2007, meraih predikat sebagai kapal perang terbaik dan terbersih dari sekitar 15 kapal di bawah Satfib Koarmatim.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Asing Tak Akan Baca Kekuatan Panser Buatan Sendiri


Uji coba suspensi independen panser beroda enam karya BPPT dan PT Pindad.

JAKARTA - Berbeda dengan panser impor, penggunaan kendaraan lapis baja untuk angkatan perang buatan bangsa sendiri ini akan sangat menentukan kekuatan yang tidak bisa ”dibaca” negara asing.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan PT Pindad telah mewujudkannya dengan hasil rancangan panser pada 2004. ”Impor teknologi pertahanan dan keamanan (hankam) oleh suatu negara memudahkan bagi negara lain untuk ’membaca’ kekuatannya. Itulah alasan pentingnya membuat sendiri panser maupun teknologi hankam lainnya,” kata Deputi Pusat Teknologi Industri Hankam pada BPPT Joko Purwono, Selasa (20/1) di Jakarta.

Sejak awal Joko terlibat dalam perancangan panser yang masih menggunakan mesin merek Renault dari Perancis. Semula pembuatan panser ini ingin mengandalkan mesin produk PT Texmaco untuk memenuhi kriteria sepenuhnya sebagai produk dalam negeri. Namun, itu gagal akibat perusahaan yang bersangkutan kemudian bermasalah.

Ia bersama tim di BPPT menggarap rancangan produksi panser ini dimulai dari penentuan konfigurasi hingga rasio tenaga yang dihasilkan. Rancangan lalu diserahkan ke PT Pindad untuk dibangun di Bandung, Jawa Barat.

Dari hasil pengerjaan sendiri, kecuali produk mesin, ujung- ujungnya diperoleh penghematan. Joko enggan merumuskan persentase penghematannya, tetapi menuturkan penggunaan produk lokal sudah diupayakan melebihi kapasitas 60 persen.

Keandalan panser lokal dengan poros roda dan suspensi yang independen ini mampu menelusuri berbagai kondisi medan dengan tetap mengoptimalkan kenyamanan 12 penumpang di dalamnya. Ini ditunjang masing-masing roda yang memiliki suspensi. Dengan demikian, kenyamanan akan diperoleh di dalam panser berpendingin udara tersebut.

Jenis panser yang sudah diproduksi PT Pindad hingga saat ini dengan roda ban sebanyak empat dan enam buah. Penggunaan roda ban untuk panser memang memiliki kelemahan. Ketika panser digunakan di medan berlumpur dalam dan licin bisa ”slip”. Namun, bobot panser darat yang mencapai 13 ton dengan rasio tenaga mencapai 20,75 tenaga kuda per ton diharapkan untuk mengatasi kelemahan itu.

Kepala Bidang Teknologi Industri Hankam Matra Darat BPPT Abdul Azis menuturkan, untuk kavaleri TNI Angkatan Darat hingga kini sudah dibuat 20 unit. Jumlah yang ingin dicapai dalam waktu dekat mencapai 150 unit.

Kompetitif

Joko mengakui, kuantitas produksi panser sebagai hasil inovasi dalam negeri itu masih tersendat. Penyebabnya mudah diraba, yaitu minimnya anggaran pemerintah sebagai pengguna. Namun, ia menyatakan, produk panser dengan mesin yang bisa dibeli di pasar bebas itu memiliki daya saing tinggi, kompetitif untuk diekspor ke negara lain.


Defile Panser terbaru saat HUT TNI 2008

”Persoalannya, negara pengimpor akan terlebih dahulu menanyakan, sudah berapa banyak yang digunakan sendiri di dalam negeri,” kata Joko.

Pembuatan sekitar 20 unit panser dari 150 unit yang ditargetkan, menurut dia, belum bisa untuk meyakinkan negara lain agar mau mengimpor panser dari Indonesia. Dengan kualifikasi andal maupun harga rendah sekalipun, citra yang diperoleh dari tingkat penggunaan negara produsen sendiri jadi tolok ukur yang sangat penting.

Apalagi, Indonesia jumlah penduduknya mencapai 220 juta jiwa dengan sistem wilayah pemerintahan yang sangat luas. Maka, akan dapat dibaca kebutuhan panser bagi angkatan perangnya tentu berlipat-lipat dari jumlah 150 unit yang ditargetkan itu.

Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam berbagai forum sering menyatakan, panser rancangan BPPT dan PT Pindad ini sangat bisa dibanggakan. Panser ini pun patut disandingkan di Perancis sebagai negara produsen mesin panser tersebut, yakni dengan merek Renault.

Panser amfibi

Joko beserta anak buahnya sebagai perekayasa panser dalam negeri itu kini sudah merancang versi lainnya. Salah satunya, panser amfibi yang masih dalam tahap penyempurnaan sistem penahan airnya.

Panser amfibi sangat bermanfaat bagi wilayah-wilayah yang dipenuhi dengan perairan darat seperti sungai dan danau. Keandalannya bergerak di darat dan air ini makin menunjang operasional militer di lapangan.

PT Pindad sendiri sebagai badan usaha milik negara (BUMN) bukan hanya berorientasi memproduksi panser, tetapi juga berbagai kelengkapan utama sistem persenjataan angkatan perang lainnya. Apalagi produksi panser amfibi juga tergolong baru bagi PT Pindad sehingga Joko memaklumi penyempurnaan teknologi penahan air panser amfibi terkesan lamban.

Berkenaan dengan konsentrasi para perekayasa BPPT ke Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong, Tangerang, Joko mengatakan, laboratorium kerja untuk mendukung uji tekanan air panser amfibi sedang diusulkan.



Menurut Abdul Azis, teknologi penggerak yang digunakan panser amfibi tidak jauh berbeda dengan panser darat. Bedanya, panser amfibi dilengkapi dengan sistem baling-baling (propeller jet) yang dirancang mampu mendorong dengan kecepatan 9 kilometer per jam.

Kecepatan di air itu memang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kecepatan ketika di darat yang bisa mencapai 110 km per jam. Perbedaan berikutnya adalah mengenai bobot yang harus diturunkan.

Bobot panser darat seberat 13 ton itu harus diturunkan hingga 10,6 ton untuk panser amfibi. Caranya, bahan baja diganti dengan aluminium pada bagian- bagian tertentu tanpa mengurangi aspek keamanannya.

Proses menciptakan dan mengembangkan teknologi panser dalam negeri sejauh ini masih banyak tantangan. Namun, semangat untuk menjadikan kekuatan bangsa tak bisa ”dibaca” negara lain tak boleh padam.

Sumber : KOMPAS

Serah Terima 3 Sukhoi Terbaru

MAKASSAR - Sebanyak 3 pesawat tempur Shukoi SU-30MK2 diserah terimakan oleh pemerintah Rusia kepada pemerintah RI di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, Senin (2/2). Dengan demikian, jumlah pesawat Sukhoi yang dimiliki RI berjumlah 7 unit. Foto : KARBOL & DETIK.COM








Gak ngerti gw kenapa nih dukun seenaknya bisa ky ghini?!?

Pembuatan Kapal Korvet TNI-AL Tungu ACC Dari Menkeu

Korvet Nasinal

Korvet NasinalJakarta - Pengadaan satu unit kapal jenis Korvet yang dipesan TNI AL kepada PT Pal Indonesia senilai 220 juta dolar AS, masih menunggu penetapan kontrak oleh Menteri Keuangan.

“Penetapan kontrak sedang diproses tinggal menunggu keputusan Menkeu,” kata Kepala Staf AL Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, usai bertemu dengan Menneg BUMN Sofyan Djalil di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Senin.

Menurut KSAL, pengadaan kapal tersebut untuk menambah jumlah kapal Korvet yang juga sedang dipesan.

Kata KSAL, kebutuhan TNI AL atas kapal jenis itu masih banyak karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas.

“Dari sisi jumlah sampai kapan pun tidak akan terpenuhi. Harus selalu ada penambahan,” ujarnya.

Namun KSAL mengatakan kebutuhan minimal TNI AL sekitar 150 unit kapal, sementara jumlah yang dimiliki sekarang sekitar 135 kapal.

Kebutuhan ideal kapal TNI AL mencapai 270 unit kapal, karena mempertimbangkan wilayah laut Indonesia yang sangat luas.

Indonesia sebelumnya telah memesan empat Korvet kelas Sigma dari Belanda, satu pesanan terakhir akan sampai di tanah air sekitar Maret 2009.

LPD Pesanan TNI-ALKasal menambahkan, pihaknya juga sedang memesan empat unit kapal jenis “landing plattform dock” (LPD), dua di antaranya dari Korea Selatan, dan dua lagi buatan PT PAL.

“Pesanan dari PAL hampir selesai,” ujarnya.

Pengadaan kapal-kapal tersebut dibiayai dari pemerintah dan sebagian dari fasilitas pembiayaan pihak asing.(Sumber)

Badan Keamanan Laut Segera Dibentuk



TNI-AL Siapkan Personel & Kapal Patroli untuk Coast Guard

SURABAYA - Penanganan keamanan laut saat ini dilakukan oleh banyak institusi sehingga membuat biaya produksi dan distribusi membengkak. Karena itu, diperlukan wadah keamanan untuk mengefisienkan pengamanan laut.

"Saat ini, sudah disiapkan naskah akademik pembentukan coast guard, apakah menggunakan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Rencananya seperti Badan SAR Nasional di bawah Presiden tetapi masuk dalam koordinasi departemen tertentu. Dengan demikian, badan ini bisa berkoordinasi lintas departemen," kata Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, di Surabaya, Selasa (3/2).

Untuk badan ini, lanjut KSAL, TNI AL akan menyiapkan personel dan kapal patroli. Mengenai jumlahnya, Tedjo mengatakan belum menentukannya sebab belum dipastikan pula bentuk organisasi dan area yang akan dijaga.

Badan keamanan laut ini akan menangani keamanan laut dalam keadaan damai selain pertahanan yang menjadi kewenangan TNI AL. Badan itu mencakup semua unsur yang terkait pengamanan laut, seperti TNI AL, Polisi Air, Kesatuan Pengamanan Laut dan Pelabuhan (KPLP), Bea Cukai, dan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Sumber : KOMPAS