Intrik Dibalik pembelian Scorpene
Pada Oktober 2008, KD Tunku Abdul Rahman (KD TAR) resmi diluncurkan dari dry dock DCNS di Cherbourg oleh istri Wakil Perdana Menteri Tun Najib Razak, yakni Datin Seri Rosmah Mansor.
Saat itu seremoni acara peluncuran dilakukan oleh Datin dengan memecahkan botol ke kapal yang disaksikan Tun Najib Razak, didampingi Kepala Staf AL Tan Sri Ramlan Mohamed Ali, Menhan Prancis Herve Morin, dan para pejabat lain.
Usai peluncuran, kapal selam melakukan uji berlayar (sea trial) untuk mengecek seluruh sistem. Uji coba ini selesai dilakukan pada Desember 2008 termasuk keberhasilan menguji penembakan torpedo ‘Black Shark’ dan rudal permukaan SM-38 Exocet.
KD TAR diserah terimakan kepada RMN di Toulon-Prancis pada akhir Januari 2009 lalu, Serah terima ini menimbulkan protes di Malaysia, hal ini dikarenakan dugaan adanya komisi sebesar 540 juta ringgit (US$149.50 Juta) yang dibayarkan kepada orang dekat Wakil Perdana Menteri Najib Razak yang bertindak sebagai broker pada transaksi ini.
Serah terima Scorpène kepada RMN di Toulon, Prancis
Wakil Perdana Menteri Tun Najib Razak kini telah menjabat sebagai Perdana Mentri menggantikan Abdulah Ahmad Badawi yang mundur Maret 2009 lalu. Najib membantah telah melakukan apapun yang melanggar aturan pada deal pembelian Scorpène saat beliau menjabat Menteri Pertahanan.
Tetapi pemimpin oposisi senior Lim Kit Siang menginginkan Komisi Anti Korupsi Malaysia yang baru untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Program angkatan laut Malaysia (TLDM) ini menghabiskan biaya US$ 2,87 Milyar, menurut Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Najib Tun Razak ketika berbicara kepada Parlemen Malaysia kontrak pembelian tersebut termasuk pelatihan dan logistik kapal.
Alasan Pengadaan
Peningkatan kemampuan armada laut Kerajaan Malaysia dianggap penting karena perairan Laut China Selatan adalah perairan tersibuk kedua di dunia. Jika terjadi konflik, Selat Malaka akan terkena imbasnya. Selain itu, perairan Laut China Selatan banyak mengandung minyak dan gas serta biota laut.
Kru kapal KD TAR bersama para petinggi RMN dan pemerintah
Malaysia menganggap tiga pulau di gugusan Kepulauan Spratly sebagai wilayah kedaulatannya, yakni Terumbu Ubi (Ardasier Reef), Terumbu Mantanani (Maruiveles Reef) dan Terumbu Layang-layang (Swallow Reef). Negara itu juga menduduki dua terumbu lagi yang berada di luar Kepulauan Spratly dan diperkirakan bisa memicu konflik yakni Terumbu Siput (Erica Reef) dan Terumbu Peninjau (Invertigator Reef).
Armada laut yang kuat dirasa perlu supaya pihak lain tidak dengan mudah dan sewenang-wenangnya membuat tuntutan wilayah yang diklaim milik Malaysia. Malahan ada pendapat dua kapal selam tak mencukupi untuk mengawal perairan Malaysia yang begitu panjang.
Pangkalan Kapal Selam TLDM
Rencananya Juli nanti KD Tunku Abdul Rahman tiba di Malaysia dan bakal berpangkalan di Pangkalan kapal selam TLDM di Kota Kinabalu, Teluk Sepanggar-Sabah.
Kapal selam kedua pada pertengahan Februari 2009 lalu juga tengah melakukan uji berlayar (sea trial) di Cartagena-Italia, dan dijadwalkan bisa diserah terimakan pada bulan Oktober tahun ini.
Scorpène yang dibangun untuk Royal Malaysian Navy (RMN) memiliki bobot 1.500 ton dengan panjang total 67.5m. Kapal didukung oleh dua mesin diesel elektrik (menggunakan GM synchronous motor bermagnet permanen) yang mampu menyediakan tenaga lebih dari 2500kW.
Torpedo Black Shark
“Black Shark”, torpedo kelas berat berteknologi canggih (Advanced Heavyweight Torpedo) adalah senjata bawah air multiguna untuk sasaran bawah air dan permukaan (SUT/ Surface and Underwater Torpedo).
Torpedo ‘Black Shark’ dibuat oleh perusahaan asal Italia WASS-Finmeccanica Company, yang telah lama (20 tahun) berkecimpung dalam pembuatan persenjataan bawah laut.
Torpedo berpandu sonar akustrik ASTRA (Advanced Sonar Transmitting and Receiving Architecture), adalah torpedo berpandu sonar aktif dan pasif yang mampu mempresentasikan keberhasilan pengembangan persenjataan mutakhir dari Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS).
Black Shark merupakan torpedo generasi terbaru berdiameter 21 inch (533mm) yang powerful, berdaya jangkau jauh, berpandu kabel serat (wire) dan mandiri (self-homing) dan fully stealth.
Torpedo juga dilengkapi dengan counter-countermeasures system (anti-jamming), serta diperkuat oleh motor penggerak propeler terbaru. Daya penggerak Torpedo didapat dari batere berbahan silver oxide dan alumunium.
Karakteristik utama Torpedo Black Shark :
- Dua target sasaran, kapal selam dan kapal permukaan
- Dapat diadopsi oleh berbagai discharge system, peluncur kapal dan submarine
- Panjang 6.3 meter, memungkinkan diintegrasi kedalam tabung
- Dapat diintegrasikan dengan semua Fire Control
System (FCS), kompatibel dengan FCS modern STANAG 4405
- Tampilan antarmuka yang mudah dengan unit komputer dan sensor kapal
- Tersedia channel Audio
- Kabel serat optik berpemandu communication link
- Sistem pendorong elektris dengan baterai utama berdaya tinggi
- Berkecepatan tinggi dengan pengontrol elektronik tinggi-rendah kecepatan
- Bentuk kepala akustik dirancang mengurangi flow-noise
- Radiasi noise sangat senyap (fully stealth)
- Optimal beroperasi di perairan berkedalaman tinggi dan rendah/ dangkal (coastal)
- Pendeteksian jarak jauh, bahkan pada low TS (sinyal rendah), zero Doppler dan target silence.
- Fully digital untuk beam-forming, sinyal dan pemrosesan data
- Dapat diluncurkan secara bersamaan (simultan) ke beberapa sasaran
- Kemampuan menghindar Acoustic Counter-Counter-Measures (ACCM) tercanggih/ anti-jamming.
Rabu, 30 September 2009
Scorpène, Kapal Selam Baru Andalan TLDM (IV)
Bangkai Pesawat Latih TNI AU yang Jatuh di Sragen
AS-202 Bravo
Drop Tank TNI AD Untuk Kodam Iskandar Muda
Selasa, 01 September 2009
Ekspor Senjata PT Pindad Sesuai Prosedur
Menurut Juwono, Dephan memberi kewenangan kepada PT Pindad untuk mengekspor senjata-senjata buatan mereka ke sejumlah negara, yang sebelumnya terlebih dahulu disetujui oleh Mabes TNI lewat mekanisme pengesahan keamanan yang dibuat Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI.
"Rekomendasi yang diberikan Dephan ke PT Pindad dalam hal izin produksi, ekspor dan impor, serta agen distributor barang dan jasa militer di lingkungan Dephan dan Mabes TNI," ujar Juwono.
Dalam kasus kali ini, rekomendasi, menurut Juwono, diberikan Dephan berdasarkan pengesahan keamanan Mabes TNI, sejak Desember 2008 untuk ekspor 100 pucuk senjata jenis SS1 V1 ke negara Mali dan 10 pucuk pistol jenis P2 ke Filipina untuk perkumpulan olahraga petembak di negara itu.
Setelah itu, tambah Juwono, Asintel Panglima TNI kemudian mengeluarkan pengesahan keamanan pada Januari 2009, yang kemudian diikuti dengan penerbitan rekomendasi izin ekspor bagi PT Pindad pada 20 Januari 2009 dan 12 Juni 2009 untuk masing-masing jenis senjata yang dipesan itu.
Dalam kesempatan sama, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menjelaskan, pihaknya sekadar berwenang memberi pengesahan keamanan untuk setiap rencana ekspor senjata ke negara-negara, yang terlebih dahulu juga dipastikan tidak bermasalah. "Semakin banyak permintaan, semakin banyak orang mau beli kan semakin bagus.
Asal persyaratannya dipenuhi, permintaan dan negara pengguna akhirnya jelas, lalu sesuai prosedur pengecekan. Kalau soal prosedur ekspor, pengiriman, dan apakah setelah di negara pemesan mereka mau jual lagi, semua itu bukan urusan TNI," tambah Djoko.
Pindad Sesuai Prosedur
Sementara itu Direktur Utama PT Pindad Adik Alvianto yang dihubungi via telpon menegaskan, perusahaan pembuat senjata nasional itu selalu melengkapi dokumen penjualan dan ekspor senjata baik langsung kepada negara pemesan maupun penjualan melalui agen.
Aparat Beacukai Filipina tengah memeriksa SS-1.
"Pindad perusahaan besar, tak mungkin gegabah dalam melakukan penjualan atau ekspor senjata. Semuanya selalu dilengkapi dengan dokumen resmi dan legal," kata Adik Alvianto, Minggu (30/8).
Termasuk dalam ekspor senjata yakni senjata api genggam dan senjata serbu SS-1 yang saat ini "tertahan" dan dipermasalahkan di Filipina, menurut Adik sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang biasa ditempuh.
Menurut dia, pengiriman ratusan senjata itu dilakukan dengan perizinan baku dari Departemen Pertahanan RI dan juga melengkapi dokumen ekspor di Imigrasi.
Adik dengan tegas membantah ekspor senjata itu dilakukan ilegal karena pihaknya telah melengkapinya dengan dokumen yang resmi dan sesuai dengan prosedur ekspor senjata.
Ia menyebutkan, ekspor senjata genggam pesanan dari Perbakinnya Filipina dan senjata SS-1 untuk negara di Afrika itu melalui seorang agen yang biasa melakukan perdagangan senjata yang sudah dikenal.
Pengirimannya juga sudah mengikuti prosedur dan dokumen ekspor senjata yang berlaku.
Sumber : KOMPAS
TNI AL Fokus Jaga Pulau Terluar
JAKARTA - Permasalahan soal pulau kembali mencuat. Kasus kali ini tidak terkait dengan negara tetangga melainkan pelelangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Mentawai.
Meski tugas penjagaan kedaulatan ada di tangan TNI, khususnya TNI AL, mereka mengatakan persoalan penjualan pulau bukan tanggung jawab mereka. Apalagi, ketiga pulau yang dilelang bukanlah termasuk dua belas pulau terluar yang menjadi fokus penjagaan marinir.
"Kalau Kepulauan Karimun, itu masuk zona aman karena termasuk pulau dalam, bukan pulau luar. Jadi, kalau ada isu penjualan itu, tanyakan pada pemdanya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Iskandar Sitompul kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (26/8).
Jika terkait pulau terluar, ia tegaskan bahwa TNI AL tentu mengerahkan kapal patroli untuk menjaga kedaulatan kawasan Indonesia. Selain itu, TNI AL menempatkan marinir ke-12 pulau strategis.
"Kapal itu berkeliling terus. Terutama, untuk daerah yang rawan. Misalnya, kita menempatkan enam kapal di wilayah Ambalat atau menempatkan kapal di wilayah barat," sahutnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal KP3K Alex SW Retraubun menyatakan bahwa penjualan pulau dilarang di Indonesia. Namun, jika pulau tersebut disewakan, itu tetap diperbolehkan. "Kalau for hire oke, tapi for sale tidak ada," tandasnya.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
PT PAL Incar Proyek Kapal Pengawal Rudal TNI
JAKARTA - PT PAL Indonesia tengah mengincar proyek pembuatan kapal pengawal rudal milik TNI Angkatan Laut. Nilai kapal tersebut ditaksir mencapai EUR 170 juta.
"Ada rencana TNI AL membutuhkan kapal itu dan kami berharap bisa dibuat di PAL," ujar Direktur Utama PAL Indonesia Harsusanto di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/8).
Menurut Harsusanto, Departemen Pertahanan (Dephan) telah membuat pembelian (procurement) tentang pengadaan kapal tersebut. Kebutuhan pendanaan untuk proyek kapal itu akan diperoleh dari kredit ekspor. "Belum ada perusahaan yang ditunjuk. Diharapkan ada alih teknologi dari perusahaan yang menang," katanya.
Lebih lanjut, Hersusanto mengatakan program restrukturisasi PAL sudah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Saat ini pihaknya tinggal menyelesaikan administrasi antara PAL dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
"Kami akan mengundang PPA ke PAL minggu depan untuk merampungkan administrasinya," katanya.
Harsusanto menambahkan jika masalah administrasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu seminggu, proses pencairan suntikan modal dapat segera dilakukan pada awal September 2009.
LPD diserah Terimakan September
PAL tahun ini menargetkan produksi kapal sebanyak enam unit. Rencananya September, perusahaan akan menyerahkan satu unit kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) dilanjutkan peluncuran kapal tanker pada 3 September 2009.
Selanjutnya pada November-Desember 2009, PAL juga akan menyerahkan tiga unit kapal cepat 28 meter milik Bea Cukai dan dua unit kapal jenis escorttug untuk proyek Tangguh.
PAL sendiri akan memperoleh tambahan modal sekitar US$44 juta yang akan digunakan untuk modal kerja pada divisi pemeliharan, perbaikan, engineering, dan divisi pembangunan kapal.
SUmber : VIVANEWS.COM
TNI AL Inginkan Kapal Selam Kelas Kilo
Keinginan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhi Purdijatno saat berbincang dengan wartawan di kediamannya di Jakarta, Minggu (22/8).
"Kita harus punya kapal selam yang punya deterrent effect. Mereka tahu saja kita punya, sudah membuat mereka takut. Kalau kita beli yang tidak ada deterrent effect-nya, mending dibelikan beras saja," katanya.
Dephan telah menganggarkan US$700 juta untuk pembelian kapal selam. TNI AL berencana membeli dua kapal selam untuk menambah kekuatan kapal selam Indonesia yang sudah usang. KSAL beberapa waktu lalu menyebut ada dua opsi negara yang dipertimbangkan untuk menyediakan kapal selam bagi Indonesia, yakni Rusia dan Korea Selatan.
Menurutnya, kapal selam yang dimiliki oleh Malaysia bisa disaingi oleh kapal selam buatan Rusia kelas kilo dimodifikasi project 636 (improve Kilo). Sedangkan, kapasitas kapal selam buatan Korsel tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki Indonesia sekarang, yakni tipe U-209.
"Kapal selam buatan Rusia itu bisa menembak dari bawah laut ke darat," sahutnya.
Ia tidak menampik jika rencana pembelian itu bisa memancing perlombaan persenjataan. Menurutnya, jika memang ingin membangun kekuatan militer, tentunya bersaing dalam kualitas.
"Jika ingin membangun kekuatan tentara, ya mesti ada persaingan persenjataan," ucapnya.
Pada 2012, pemerintah menjanjikan pengadaan dua kapal selam baru bagi TNI Angkatan Laut. Namun, hingga kini Departemen Pertahanan belum memutuskan jenis dan dari negara mana kapal selam akan diadakan.
KRI Nanggala-402 Overhaul di Korea
Sementara itu ditempat yang sama KSAL Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno juga mengungkapkan, kapal selam KRI Naggala 402 bakal menjalani pemeliharaan berat (overhaul) di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME), Korea Selatan. "Pelaksanannya akan berjalan mulai September 2009 ini, selama 22 bulan" ujarnya.
Ia mengatakan, dengan overhaul, maka kemampuan kapal selam tersebut dapat diperbaharui hingga pada kondisi awal dimana rata-rata kesiapan mencapai 100%.
"Yang penting dari program overhaul itu, selain murah, juga dapat mengembalikan kekuatan kapal selam bersangkutan hingga dapat difungsikan secara maksimal sebagai alutsista strategis TNI AL," kata Tedjo. TNI AL sebelumnya telah melakukan overhaul terhadap KRI Cakra dengan nonor lambung 401 di perusahaan.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM