Panser canon yang akan diakuisisi teknologinya dari Doosan, Korea
JAKARTA - Kementerian Pertahanan akan melakukan kerjasama dengan industri pertahanan dunia, terutama industri pertahanan negera-negara maju. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.
Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (3/2).
"Kita berharap industri pertahanan terutama industri penerbangan negara maju untuk bekerjasama dengan industri-industri penerbangan Indonesia. Dalam hal ini PT DI agar dapat kembali menggerakakan roda industri pertahanan Indonesia," tutur Purnomo.
Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang awalnya dilakukan di luar negeri diharapkan pada berikutnya, bisa dilakukan di dalam negeri dengan alih teknologi dari negara-negara maju.
Rencana alih teknologi pertahanan diproyeksikan Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari Revolution in Military Affair (RMA). Hal ini, menurut Purnomo sebagai upaya pemenuhan alutsista dalam negeri.
Kementerian Pertahanan sendiri sudah melakukan pendekatan kepada negara-negara maju untuk mewujudkan kerjasama industri pertahanan dengan Indonesia. "Kita sudah lakukan dan putuskan untuk melaksanakan perjanjian G to G (government to governement," terangnya.
Selain itu, Purnomo mengungkapkan, pihaknya juga mengundang para pengusaha industri pertahanan negara maju, untuk dapat berpartisipasi dalam Indo Defense yang akan digelar akhir tahun ini di Jakarta.
Sumber : OKEZONE.COM
Kamis, 04 Februari 2010
Indonesia Bakal Alih Teknologi Alutsista Asing
Menhan Ajak Inggris Kerjasama Industri Dirgantara
JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat (29/1), mengundang para pengusaha terutama industri pertahanan Inggris untuk berpartisipasi dalam Indo-Defence 2010 yang akan diselenggarakan pada 10 - 13 November 2010.
Demikian dikatakannya saat menerima kunjungan kehormatan British Senior Cabinet Minister Lord Powell, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kunjungannya kali ini didampingi oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia Martin Hatfull dan Country Chairman Jardine, Jonathan Chang. Menhan juga berharap industri pertahanan terutama industri penerbangan Inggris mau bekerjasama dengan PT DI agar dapat kembali menggerakkan roda industri pertahanan Indonesia.
Menurut Menhan, saat ini setelah Revolution in the Military Affair (RMA), Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan perjanjian Goverment To Goverment (antar pemerintahan) dalam upaya pemenuhan alutsista. Pemerintah saat ini sedang berfikir untuk meng-up grade pesawat tempur Hawk 100/200 yang akan bekerjasama dengan BAe.
Menhan berharap, pengadaan alutsista luar negeri, yang awalnya mungkin murni dilakukan di luar negeri, diharapkan untuk pengadaan berikutnya dilakukan di dalam negeri dengan alih teknologi karena Indonesia ingin mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.
Sementara itu, Lord Powell menjelaskan baru saja menghadiri pertemuan dengan para pengusaha Inggris yang ada di Indonesia. Lord Powell kagum atas kemajuan perekonomian dan demokrasi di Indonesia. Lord Powell juga berjanji akan membicarakan dengan pengusaha industri pertahanan Inggris atas keinginan-keinginan Menhan Purnomo dalam kerjasama pengadaan dan overhaul alutsista.
Sumber : DMC
Ribuan Marinir Merayap Di Antara Hujan Peluru
LAMPUNG - Tak ubahnya cuaca pada hari-hari sebelumnya, siang itu, Jumat (29/1), panas di kawasan persawahan yang terletak di Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten pesawaran, Lampung, terasa sangat menyengat. Tetapi hal itu tak sedikitpun mengurangi semangat para prajurit Korps Marinir untuk menjajal medan latihan yang cukup menantang sembari uji nyali dengan cara merayap di antara derasnya renteten peluru tajam yang dihujankan para pelatihnya dari arah belakang dan samping kiri.
Latihan penuh resiko yang diberi nama Dopper itu tidak hanya diikuti oleh para pelaku dari prajurit Korps Marinir pada strata bawah, seluruh unsur pendukung bahkan para pejabat teras Korps marinir pun juga diwajibkan untuk merayap dan ditembaki sebelah kanan dan kiri tubuhnya, sesekali diselingi dengan dentuman bahan peledak yang sudah disiapkan di tanah berlumpur itu.
Kegiatan yang melibatkan ribuan Prajurit Korps Marinir Wilayah Barat itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Latihan Pemantapan Terpadu (Lattapdu) Korps Marinir tahun 2010 yang dihelat mulai 25 Januari hingga Maret mendatang.
Sumber : KORMAR
Master Plan Penggunaan Produk Industri Pertahanan Nasional
Sea Hunter 12m buatan Fasharkan TNI AL
JAKARTA - Agar tercapai kepastian dalam hal pengadaan peralatan pertahanan dari dalam negeri, pihak pemerintah dalam hal ini Kemhan / TNI beserta stake holder lainnya tengah merancang Master Plan tentang Revitalisasi industri pertahanan. Adapun Master Plan ini adalah untuk mengatur segala rencana strategis dalam hal pengadaan alutsista untuk beberapa tahun kedepan.
Demikian disampaikan Dirjen Ranahan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksda TNI Gunadi M.DA, Jumat (29/1) pada konfrensi pers usai membuka Rapat pembahasan penyusunan Master Plan tentang Revitalisasi Industri Pertahanan, di Kantor Ranahan Kemhan, Jakarta.
Dirjen Ranahan mengatakan, pada awalnya industri dalam negeri tidak berkembang dikarenakan beberapa hal, diantaranya, adanya skala prioriatas pengadaan alutsista dari luar negeri yang tinggi dibandingkan produksi dalam negeri, sehingga pada akhirnya pihak industri pertahanan dalam negeri tidak mempunyai kepastian akan arah pemasaran produk.
Dijelaskan Dirjen, sebelumnya pemerintah dan para stake holder banyak mengalami beberapa kendala untuk merealisasikan revitalisasi industri dalam negeri, khususnya terkait masalah kurangnya kemampuan dari pihak produsen untuk mendukung pengadaan alat pertahanan sepenuhnya dan masalah anggaran guna membiayai program pengembangan industri dalam negeri tersebut.
“Pada waktu dulu kita sangat suka membeli produk pertahanan dari luar negeri karena industri dalam negeri belum mampu menyediakan peralatan yang kita butuhkan, dan sementara industri dalam negeri kurang mampu karena pihak pemerintah tidak mencoba memberdayakan, sehingga tidak adanya kepastian dalam hal pembelian dari dalam negeri” ungkap Dirjen
Ditambahkan Dirjen Ranahan, untuk itu Kemhan merancang suatu Master Plan yang secara garis besar akan mengarah kepada rencana pengadaan alat pertahanan selama tiga Renstra kedepan. Dengan demikian nantinya masing-masing perusahaan dan Industri pertahanan akan mendapat pembagian pengadaan alat pertahanan secara jelas dan akuntabel.
“Master plan itu sifatnya memaksa, artinya jika antara PT. Pindad dan TNI AD diadakan rencana pembelian Panser dan mengenai kemampuan produksi, jumlah pesananan sudah jelas maka itu harus dilaksanakan, jangan sampai tidak dan kalau bisa tidak boleh mengadakan dari luar negeri lagi sehingga tidak merugikan industri dalam negeri ,” tegas Dirjen Ranahan.
Sementara itu menyangkut kendala lainnya seperti anggaran, DIrjen Ranahan menilai terdapat suatu signal dari Pemerintah untuk mendukung. Karena semenjak disampaikan oleh Presiden dalam rangka menambah alutsista pemerintah tengah berupaya untuk menambah anggaran di bidang pertahanan setiap tahunnya secara signifikan.
Ditambahkan Dirjen Ranahan, jika sudah terdapat komitmen dari pemerintah bersama jajaran dari perbangkan untuk mendukung pembiayaan produksi alat pertahanan, nantinya pemerintah akan mengurangi pemakaian fasilitas kredit ekspor dari negara-negara produsen.
“ Kemarin Menhan bersama para Dirut Perbankan bertemu Menteri Keuangan, guna membahas upaya untuk menggantikan fasilitas kredit ekspor luar negeri menjadi kredit dalam negeri, sehingga dapat memberdayakan perbankan dan perindustrian dalam negeri sekaligus“ Kata Dirjen.
Dirjen Ranahan menilai, penggunaan Kredit ekspor dari negara lain ini memiliki beberapa faktor yang dapat merugikan pemerintah, diantaranya, adanya keinginan dari penerbit Kredit Ekspor untuk menentukan waktu pengadaan yang panjang dan harga pembiyaan produk yang cukup tinggi.
Dengan demikian Dirjen Ranahan berharap, dengan adanya program Master Plan Revitalisasi Industri Pertahanan, seluruh pihak bisa memberdayakan industri dalam negeri, tingkat deterrence bisa lebih ditingkatkan lagi, dan pemerintah tidak akan mengalami kerugian yang cukup besar dalam hal pembiyaan alat pertahanan ini.
“Mudah-mudahan dengan adanya master plan ini kita punya kepastian untuk membeli produk pertahanan dari dalam negeri, dan pemerintah dapat mengurangi utang luar negeri, sehingga anggaran pemerintah dapat meningkat dan industri dapat berkembang, serta daya deterrence dari TNI kita dapat ditingkatkan,” harap Dirjen Ranahan
Gambaran secara umum program Master Plan industri pertahanan ini merupakan embrio untuk lahirnya Road Map tentang produk industri pertahanan secara komprehensif, berkesinambungan dan terintegrasi sehingga sasaran, tahapan, metode dan penyiapan SDM dapat lebih optimal.
Sumber : DMC
2010, TNI-AL Menyeleksi Pengadaan Kapal Selam
"Sekarang sudah punya dua, akan kita tambah dua lagi," kata Kasal di Batam, Sabtu (30/1).
Ia mengatakan proses seleksi pengadaan dua kapal selam tersebut dilaksanakan pada 2010, dan diharapkan kapal selam mulai diproduksi pada 2011.
Menurut dia, pembuatan kapal selam memakan waktu tiga tahun, sehingga baru bisa didatangkan pada 2014.
Ada beberapa negara yang menjadi pilihan pengadaan seperti Jerman (U-214), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen). Dari ketiganya hanya Korea yang bersedia memberikan alih teknologi pembuatan ke Industri Pertahanan Indonesia.
Mabes TNI AL telah melakukan kajian mendalam untuk spesifikasi kapal selam yang dibutuhkan sesuai tingkat ancaman yang akan dihadapi.
Sumber : ANTARA