Menhan Ajak Inggris Kerjasama Industri Dirgantara

Menhan Ajak Inggris Kerjasama Industri Dirgantara

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat (29/1), mengundang para pengusaha terutama industri pertahanan Inggris untuk berpartisipasi dalam Indo-Defence 2010 yang akan diselenggarakan pada 10 - 13 November 2010.

Demikian dikatakannya saat menerima kunjungan kehormatan British Senior Cabinet Minister Lord Powell, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kunjungannya kali ini didampingi oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia Martin Hatfull dan Country Chairman Jardine, Jonathan Chang. Menhan juga berharap industri pertahanan terutama industri penerbangan Inggris mau bekerjasama dengan PT DI agar dapat kembali menggerakkan roda industri pertahanan Indonesia.

Menurut Menhan, saat ini setelah Revolution in the Military Affair (RMA), Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan perjanjian Goverment To Goverment (antar pemerintahan) dalam upaya pemenuhan alutsista. Pemerintah saat ini sedang berfikir untuk meng-up grade pesawat tempur Hawk 100/200 yang akan bekerjasama dengan BAe.

Menhan berharap, pengadaan alutsista luar negeri, yang awalnya mungkin murni dilakukan di luar negeri, diharapkan untuk pengadaan berikutnya dilakukan di dalam negeri dengan alih teknologi karena Indonesia ingin mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara itu, Lord Powell menjelaskan baru saja menghadiri pertemuan dengan para pengusaha Inggris yang ada di Indonesia. Lord Powell kagum atas kemajuan perekonomian dan demokrasi di Indonesia. Lord Powell juga berjanji akan membicarakan dengan pengusaha industri pertahanan Inggris atas keinginan-keinginan Menhan Purnomo dalam kerjasama pengadaan dan overhaul alutsista.

Sumber : DMC

Ribuan Marinir Merayap Di Antara Hujan Peluru

LAMPUNG - Tak ubahnya cuaca pada hari-hari sebelumnya, siang itu, Jumat (29/1), panas di kawasan persawahan yang terletak di Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten pesawaran, Lampung, terasa sangat menyengat. Tetapi hal itu tak sedikitpun mengurangi semangat para prajurit Korps Marinir untuk menjajal medan latihan yang cukup menantang sembari uji nyali dengan cara merayap di antara derasnya renteten peluru tajam yang dihujankan para pelatihnya dari arah belakang dan samping kiri.

Latihan penuh resiko yang diberi nama Dopper itu tidak hanya diikuti oleh para pelaku dari prajurit Korps Marinir pada strata bawah, seluruh unsur pendukung bahkan para pejabat teras Korps marinir pun juga diwajibkan untuk merayap dan ditembaki sebelah kanan dan kiri tubuhnya, sesekali diselingi dengan dentuman bahan peledak yang sudah disiapkan di tanah berlumpur itu.

Kegiatan yang melibatkan ribuan Prajurit Korps Marinir Wilayah Barat itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Latihan Pemantapan Terpadu (Lattapdu) Korps Marinir tahun 2010 yang dihelat mulai 25 Januari hingga Maret mendatang.

Sumber : KORMAR

Master Plan Penggunaan Produk Industri Pertahanan Nasional

Sea Hunter 12m buatan Fasharkan TNI AL

JAKARTA - Agar tercapai kepastian dalam hal pengadaan peralatan pertahanan dari dalam negeri, pihak pemerintah dalam hal ini Kemhan / TNI beserta stake holder lainnya tengah merancang Master Plan tentang Revitalisasi industri pertahanan. Adapun Master Plan ini adalah untuk mengatur segala rencana strategis dalam hal pengadaan alutsista untuk beberapa tahun kedepan.

Demikian disampaikan Dirjen Ranahan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksda TNI Gunadi M.DA, Jumat (29/1) pada konfrensi pers usai membuka Rapat pembahasan penyusunan Master Plan tentang Revitalisasi Industri Pertahanan, di Kantor Ranahan Kemhan, Jakarta.

Dirjen Ranahan mengatakan, pada awalnya industri dalam negeri tidak berkembang dikarenakan beberapa hal, diantaranya, adanya skala prioriatas pengadaan alutsista dari luar negeri yang tinggi dibandingkan produksi dalam negeri, sehingga pada akhirnya pihak industri pertahanan dalam negeri tidak mempunyai kepastian akan arah pemasaran produk.

Dijelaskan Dirjen, sebelumnya pemerintah dan para stake holder banyak mengalami beberapa kendala untuk merealisasikan revitalisasi industri dalam negeri, khususnya terkait masalah kurangnya kemampuan dari pihak produsen untuk mendukung pengadaan alat pertahanan sepenuhnya dan masalah anggaran guna membiayai program pengembangan industri dalam negeri tersebut.

“Pada waktu dulu kita sangat suka membeli produk pertahanan dari luar negeri karena industri dalam negeri belum mampu menyediakan peralatan yang kita butuhkan, dan sementara industri dalam negeri kurang mampu karena pihak pemerintah tidak mencoba memberdayakan, sehingga tidak adanya kepastian dalam hal pembelian dari dalam negeri” ungkap Dirjen

Ditambahkan Dirjen Ranahan, untuk itu Kemhan merancang suatu Master Plan yang secara garis besar akan mengarah kepada rencana pengadaan alat pertahanan selama tiga Renstra kedepan. Dengan demikian nantinya masing-masing perusahaan dan Industri pertahanan akan mendapat pembagian pengadaan alat pertahanan secara jelas dan akuntabel.

“Master plan itu sifatnya memaksa, artinya jika antara PT. Pindad dan TNI AD diadakan rencana pembelian Panser dan mengenai kemampuan produksi, jumlah pesananan sudah jelas maka itu harus dilaksanakan, jangan sampai tidak dan kalau bisa tidak boleh mengadakan dari luar negeri lagi sehingga tidak merugikan industri dalam negeri ,” tegas Dirjen Ranahan.



Sementara itu menyangkut kendala lainnya seperti anggaran, DIrjen Ranahan menilai terdapat suatu signal dari Pemerintah untuk mendukung. Karena semenjak disampaikan oleh Presiden dalam rangka menambah alutsista pemerintah tengah berupaya untuk menambah anggaran di bidang pertahanan setiap tahunnya secara signifikan.

Ditambahkan Dirjen Ranahan, jika sudah terdapat komitmen dari pemerintah bersama jajaran dari perbangkan untuk mendukung pembiayaan produksi alat pertahanan, nantinya pemerintah akan mengurangi pemakaian fasilitas kredit ekspor dari negara-negara produsen.

“ Kemarin Menhan bersama para Dirut Perbankan bertemu Menteri Keuangan, guna membahas upaya untuk menggantikan fasilitas kredit ekspor luar negeri menjadi kredit dalam negeri, sehingga dapat memberdayakan perbankan dan perindustrian dalam negeri sekaligus“ Kata Dirjen.

Dirjen Ranahan menilai, penggunaan Kredit ekspor dari negara lain ini memiliki beberapa faktor yang dapat merugikan pemerintah, diantaranya, adanya keinginan dari penerbit Kredit Ekspor untuk menentukan waktu pengadaan yang panjang dan harga pembiyaan produk yang cukup tinggi.

Dengan demikian Dirjen Ranahan berharap, dengan adanya program Master Plan Revitalisasi Industri Pertahanan, seluruh pihak bisa memberdayakan industri dalam negeri, tingkat deterrence bisa lebih ditingkatkan lagi, dan pemerintah tidak akan mengalami kerugian yang cukup besar dalam hal pembiyaan alat pertahanan ini.

“Mudah-mudahan dengan adanya master plan ini kita punya kepastian untuk membeli produk pertahanan dari dalam negeri, dan pemerintah dapat mengurangi utang luar negeri, sehingga anggaran pemerintah dapat meningkat dan industri dapat berkembang, serta daya deterrence dari TNI kita dapat ditingkatkan,” harap Dirjen Ranahan

Gambaran secara umum program Master Plan industri pertahanan ini merupakan embrio untuk lahirnya Road Map tentang produk industri pertahanan secara komprehensif, berkesinambungan dan terintegrasi sehingga sasaran, tahapan, metode dan penyiapan SDM dapat lebih optimal.

Sumber : DMC

2010, TNI-AL Menyeleksi Pengadaan Kapal Selam

BATAM - TNI AL berencana menambah dua kapal selam untuk menambah kekuatan unsur bawah lautnya, demikian yang disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono.

"Sekarang sudah punya dua, akan kita tambah dua lagi," kata Kasal di Batam, Sabtu (30/1).

Ia mengatakan proses seleksi pengadaan dua kapal selam tersebut dilaksanakan pada 2010, dan diharapkan kapal selam mulai diproduksi pada 2011.

Menurut dia, pembuatan kapal selam memakan waktu tiga tahun, sehingga baru bisa didatangkan pada 2014.

Ada beberapa negara yang menjadi pilihan pengadaan seperti Jerman (U-214), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen). Dari ketiganya hanya Korea yang bersedia memberikan alih teknologi pembuatan ke Industri Pertahanan Indonesia.

Mabes TNI AL telah melakukan kajian mendalam untuk spesifikasi kapal selam yang dibutuhkan sesuai tingkat ancaman yang akan dihadapi.

Sumber : ANTARA

Dephan Beli Tiga Pesawat MPA Buatan PTDI

Pesawat Patroli Maritim CN-235 buatan PTDI

JAKARTA - Departemen Pertahanan mewakili pemerintah menyatakan komitmen merevitalisasi industri pertahanan lewat pembelian Maritim Patrol Aircraft (MPA) dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Penandatanganan kontrak akan dilaksanakan pada Jumat (11/12) pekan ini. Ini disampaikan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Marsekal Madya Eris Heriyanto kepada wartawan seusai menghadiri seminar revitalisasi industri pertahanan di Jakarta, Rabu (9/12).

"Sementara kami lagi menginventarisir dalam waktu dekat yang bisa diadakan sebagai bentuk komitmen bahwa kami menggunakan industri dalam negeri. Ini salah satu implementasi saja dengan penandatanganan itu," kata Eris.

Pemerintah berencana membeli tiga pesawat patroli maritim tersebut dengan nilai kontrak mencapai US$80 juta. Kemungkinan skema pembiayaan yang akan digunakan dengan menggunakan kredit ekspor. Ancang-ancangnya adalah cabang BNI yang ada di luar negeri. "Habis tanda tangan kontrak, kami perlu loan agreement dari Depkeu untuk uangnya. Jadi, itu masih kemungkinan. Kami besok akan rapat lagi untuk merumuskan," imbuhnya.

Pemerintah mengakui telah memiki rencana untuk membeli produk lainnya dari BUMN Industri Pertahanan yang lain, meski tidak dalam waktu dekat. Tapi, inti dari penandatanganan nota kesepahaman yang akan dibuat oleh pemerintah, TNI, dan BUMN nantinya adalah bahwa TNI akan menggunakan produk dalam negeri, bukan produk luar.

"Begitu ada kebutuhan, ambil dari dalam negeri. Itu kesepakatan yang nanti ditandatangani Jumat," sahutnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

LVT-7 Dipindahkan ke Bumi Marinir, Cilandak

JAKARTA - Selasa (8/12) sore sekitar jam 15.00 iring-iringan 10 ranpur amfibi bergerak menuju Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Foto : ©alutsista

Pict : Indonesia Naval base Open Day - Surabaya

SURABAYA - Minggu (6/12) kemarin Formil Regional Surabaya mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Armatim dalam rangka Hari Armada ke-64, acara yang diberi nama “Naval Base Open Day” ini digelar di Dermaga Koarmatim Ujung dan terbuka untuk umum.

Dalam acara ini hadir beberapa unsur kekuatan Armatim, diantaranya kapal cepat berpeluru kendali KRI Rencong-622, kapal perang Sigma Class KRI Sultan Iskandar Muda-367, kapal LST KRI Teluk Mandar-514 dengan membawa baliho raksasa ukuran 30 meter x 8 meter, kapal jenis Sigma Class KRI Diponegoro-365 serta kapal cepat berpeluru kendali KRI Keris-624. Berikut reportase foto-fotonya....

Foto : AnAn@kaskus.us

Malaysia - Singapura Beli Kapal Cepat (RIB) Dari Indonesia

Kapal RIB X2K produksi PT. Lundin Industry Invest (photo : Lundin)

Denpasar, Kompas - Kapal patroli produksi PT Lundin Industry Invest di Sukowidi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diminati sejumlah negara di Asia Tenggara. Angkatan Laut Singapura dan Malaysia membeli sekitar 24 unit. Kini negosiasi tengah berlangsung dengan Brunei.

Di Indonesia, TNI AL, Badan SAR Nasional (Basarnas), dan Badan Koordinasi Keamanan Laut juga membeli kapal dari PT Lundin.

Pelatihan pengoperasian kapal patroli produksi PT Lundin digelar di perairan sekitar Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (12/11). Ada tiga kapal jenis rigid inflatable boat (RIB) atau sekoci cepat yang digunakan. Pelatihan diikuti, antara lain, oleh tim dari Basarnas, Marinir TNI AL, serta personel Angkatan Laut Malaysia dan Singapura.

Pemilik PT Lundin Industry Invest, Lizza Lundin, menyatakan, pembelian kapal oleh TNI AL dan Angkatan Laut Singapura serta Malaysia adalah bukti kepercayaan institusi itu terhadap kualitas kapal produksinya.

”Sebagai warga asli Banyuwangi jelas kita bangga. Selain mampu memproduksi, hasil karya kita dipakai oleh angkatan laut negara asing. Bagi kami, kehormatan bekerja sama dengan TNI AL,” kata Lizza yang mengembangkan PT Lundin bersama suaminya yang asal Swedia, John Lundin.

Kontrak pembelian dan kerja sama PT Lundin-TNI AL dimulai tahun 2007. Selain membeli 10 kapal RIB dan 12 kapal Catamaran, kedua pihak juga sepakat bekerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan rekayasa kapal patroli cepat, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan pembangunan fasilitas galangan untuk pembangunan kapal patroli. Kerja sama tersebut tertuang dalam piagam kesepakatan bersama yang ditandatangani Kepala Staf Angkatan Laut (waktu itu) Laksamana TNI Slamet Soebijanto dengan Lizza Lundin.

Kapal pengawas

Teknisi PT Lundin Industry Invest menjelaskan pengoperasian kapal jenis sekoci cepat (rigid inflatable boat) di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Kamis (12/11). Kapal yang diproduksi di Banyuwangi, Jawa Timur, itu dibeli TNI AL dan angkatan laut negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

Kepala Komando Pasukan Khusus 69 Angkatan Laut Diraja Malaysia Azizan Abdul Azis puas terhadap kualitas kapal jenis RIB produksi PT Lundin. Selain kecepatan dan kestabilan kapal, kapal PT Lundin juga menggunakan teknologi mutakhir dalam perangkat global positioning system dan radar. Dengan kecepatan mencapai 100 kilometer per jam dan daya jelajah hingga 250 mil laut, kata Azizan, kapal jenis RIB produksi PT Lundin cocok digunakan sebagai kapal pengawas maupun penyergap perompak. Angkatan Laut Malaysia telah memesan 6 kapal jenis RIB.

Selain memproduksi kapal militer, PT Lundin juga memproduksi kapal-kapal untuk keperluan sipil, seperti kapal untuk olahraga air, tamasya, dan menyelam. Jenis kapal RIB dan Catamaran juga termasuk dalam jenis kapal sipil ini.

Menurut Lizza, kapal-kapal jenis ini sudah terjual hingga Dubai (Uni Emirat Arab) dan sejumlah negara di Eropa. Produksi PT Lundin dilakukan sepenuhnya di Banyuwangi. Lizza menyatakan, sebagian besar dari total 150 karyawannya adalah warga negara Indonesia.(Sumber : Kompas)

Panser Buatan Sendiri, Asing Tak Baca Kekuatan

Uji coba suspensi independen panser beroda enam karya BPPT dan PT Pindad.

Berbeda dengan panser impor, penggunaan kendaraan lapis baja untuk angkatan perang buatan bangsa sendiri ini akan sangat menentukan kekuatan yang tidak bisa ”dibaca” negara asing.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan PT Pindad telah mewujudkannya dengan hasil rancangan panser pada 2004. ” Impor teknologi pertahanan dan keamanan (hankam) oleh suatu negara memudahkan bagi negara lain untuk ’membaca’ kekuatannya. Itulah alasan pentingnya membuat sendiri panser maupun teknologi hankam lainnya,” kata Deputi Pusat Teknologi Industri Hankam pada BPPT Joko Purwono, Selasa (20/1) di Jakarta.

Sejak awal Joko terlibat dalam perancangan panser yang masih menggunakan mesin merek Renault dari Perancis. Semula pembuatan panser ini ingin mengandalkan mesin produk PT Texmaco untuk memenuhi kriteria sepenuhnya sebagai produk dalam negeri. Namun, itu gagal akibat perusahaan yang bersangkutan kemudian bermasalah.

Ia bersama tim di BPPT menggarap rancangan produksi panser ini dimulai dari penentuan konfigurasi hingga rasio tenaga yang dihasilkan. Rancangan lalu diserahkan ke PT Pindad untuk dibangun di Bandung, Jawa Barat.

Dari hasil pengerjaan sendiri, kecuali produk mesin, ujung- ujungnya diperoleh penghematan. Joko enggan merumuskan persentase penghematannya, tetapi menuturkan penggunaan produk lokal sudah diupayakan melebihi kapasitas 60 persen.

Keandalan panser lokal dengan poros roda dan suspensi yang independen ini mampu menelusuri berbagai kondisi medan dengan tetap mengoptimalkan kenyamanan 12 penumpang di dalamnya. Ini ditunjang masing-masing roda yang memiliki suspensi. Dengan demikian, kenyamanan akan diperoleh di dalam panser berpendingin udara tersebut.

Jenis panser yang sudah diproduksi PT Pindad hingga saat ini dengan roda ban sebanyak empat dan enam buah. Penggunaan roda ban untuk panser memang memiliki kelemahan. Ketika panser digunakan di medan berlumpur dalam dan licin bisa ”slip”. Namun, bobot panser darat yang mencapai 13 ton dengan rasio tenaga mencapai 20,75 tenaga kuda per ton diharapkan untuk mengatasi kelemahan itu.

Kepala Bidang Teknologi Industri Hankam Matra Darat BPPT Abdul Azis menuturkan, untuk kavaleri TNI Angkatan Darat hingga kini sudah dibuat 20 unit. Jumlah yang ingin dicapai dalam waktu dekat mencapai 150 unit.

Kompetitif

Joko mengakui, kuantitas produksi panser sebagai hasil inovasi dalam negeri itu masih tersendat. Penyebabnya mudah diraba, yaitu minimnya anggaran pemerintah sebagai pengguna. Namun, ia menyatakan, produk panser dengan mesin yang bisa dibeli di pasar bebas itu memiliki daya saing tinggi, kompetitif untuk diekspor ke negara lain.

”Persoalannya, negara pengimpor akan terlebih dahulu menanyakan, sudah berapa banyak yang digunakan sendiri di dalam negeri,” kata Joko.

Pembuatan sekitar 20 unit panser dari 150 unit yang ditargetkan, menurut dia, belum bisa untuk meyakinkan negara lain agar mau mengimpor panser dari Indonesia. Dengan kualifikasi andal maupun harga rendah sekalipun, citra yang diperoleh dari tingkat penggunaan negara produsen sendiri jadi tolok ukur yang sangat penting.

Apalagi, Indonesia jumlah penduduknya mencapai 220 juta jiwa dengan sistem wilayah pemerintahan yang sangat luas. Maka, akan dapat dibaca kebutuhan panser bagi angkatan perangnya tentu berlipat-lipat dari jumlah 150 unit yang ditargetkan itu.

Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam berbagai forum sering menyatakan, panser rancangan BPPT dan PT Pindad ini sangat bisa dibanggakan. Panser ini pun patut disandingkan di Perancis sebagai negara produsen mesin panser tersebut, yakni dengan merek Renault.

Jenis amfibi

Joko beserta anak buahnya sebagai perekayasa panser dalam negeri itu kini sudah merancang versi lainnya. Salah satunya, panser amfibi yang masih dalam tahap penyempurnaan sistem penahan airnya.

Panser amfibi sangat bermanfaat bagi wilayah-wilayah yang dipenuhi dengan perairan darat seperti sungai dan danau. Keandalannya bergerak di darat dan air ini makin menunjang operasional militer di lapangan.

PT Pindad sendiri sebagai badan usaha milik negara (BUMN) bukan hanya berorientasi memproduksi panser, tetapi juga berbagai kelengkapan utama sistem persenjataan angkatan perang lainnya. Apalagi produksi panser amfibi juga tergolong baru bagi PT Pindad sehingga Joko memaklumi penyempurnaan teknologi penahan air panser amfibi terkesan lamban.

Berkenaan dengan konsentrasi para perekayasa BPPT ke Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong, Tangerang, Joko mengatakan, laboratorium kerja untuk mendukung uji tekanan air panser amfibi sedang diusulkan.

Menurut Abdul Azis, teknologi penggerak yang digunakan panser amfibi tidak jauh berbeda dengan panser darat. Bedanya, panser amfibi dilengkapi dengan sistem baling-baling (propeller jet) yang dirancang mampu mendorong dengan kecepatan 9 kilometer per jam.

Kecepatan di air itu memang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kecepatan ketika di darat yang bisa mencapai 110 km per jam. Perbedaan berikutnya adalah mengenai bobot yang harus diturunkan.

Bobot panser darat seberat 13 ton itu harus diturunkan hingga 10,6 ton untuk panser amfibi. Caranya, bahan baja diganti dengan aluminium pada bagian- bagian tertentu tanpa mengurangi aspek keamanannya.

Proses menciptakan dan mengembangkan teknologi panser dalam negeri sejauh ini masih banyak tantangan. Namun, semangat untuk menjadikan kekuatan bangsa tak bisa ”dibaca” negara lain tak boleh padam.

Sumber: Kompas

KRI Banjarmasin Resmi Perkuat TNI AL

Kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) buatan PT PAL yang diberi nama KRI Banjarmasin-592 resmi memperkuat TNI Angkatan Laut, sejak 28 November 2009.

Peresmian dilakukan setelah penyerahan kapal tersebut dari PT PAL ke Departemen Pertahanan untuk selanjutnya diserahkan kepada TNI Angkatan Laut dalam sebuah upacara militer di Surabaya, Sabtu.

Upacara peresmian dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staf Umum Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono.

KRI Banjarmasin salah satu dari dua unit kapal jenis landing platform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul kepada ANTARA News mengatakan, kapal buatan PT PAL tersebut menjadi kapal LPD ketiga yang masuk jajaran TNI AL. Dua kapal LPD pertama dibuat pabrik Korea Selatan, Daewoo International Corporation, dan diserahkan kepada TNI AL tahun silam.

Dibandingkan dengan dua LPD pertama, alat utama sistem persenjataan TNI AL yang dibangun di PT PAL ini mengalami sejumlah penyempurnaan mengikuti keinginan TNI AL.

Penyempurnaan itu antara lain daya angkut helikopter ditambah dari tiga menjadi lima, kecepatan kapal ditingkatkan dari 15 knot menjadi 15,4 knot, dan bentuk bangunan atas mengurangi penampang radar (“radar cross section”) sehingga membuat kapal lebih sulit ditangkap radar musuh.

Selain itu, kapal LPD tersebut juga dirancang untuk bisa dipasangi senjata 100 mm dan dilengkapi ruang khusus untuk sistem kendali senjata (fire control system), yang memungkinkan kapal mampu melaksanakan pertahanan diri.

Kapal yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan kredit ekspor ini berfungsi sebagai pengangkut kapal pendarat pasukan, operasi amfibi, pengangkut tank, pengangkut personel, juga untuk operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta pengangkut helikopter.

PT PAL sejak tahun 1980 telah menyelesaikan lebih dari 150 kapal aneka jenis.

Sumber: Antara