Bruce Alberts bersama rombongan disambut Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr Marzan Aziz Iskandar dan sebelum melakukan pertemuan dengan puluhan ilmuwan BPPT, ia lebih dulu beramah-tamah.
Ahli biokimia dan biologi molekuler ini melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Marzan antara lain berapa jumlah ilmuwan di BPPT dan bagaimana kerja sama BPPT dengan Amerika Serikat.
Alberts sebelumnya juga melakukan lawatan ke "Cibinong Science Center" Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berkaitan dengan penjajakan kembali kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Bruce Alberts adalah ahli biokimia terkemuka yang saat ini menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah penelitian.
Ia merupakan profesor emeritus di Departemen Biokimia dan Biofisika di University of California, San Francisco, AS.
Ia menjabat selama dua periode enam-tahunan sebagai presiden" National Academy of Sciences" dan berperan penting dalam mengembangkan standar "National Science Education" yang menggalakkan metodologi pengajaran "sains sebagai penyelidikan", yang telah diimplementasikan dalam sistem sekolah nasional AS.
Dari tahun 2000 hingga 2005, Alberts menjabat sebagai salah satu ketua InterAcademy Council, sebuah lembaga penasihat di Amsterdam yang dikendalikan oleh para presiden dari 15 akademi sains dari seluruh dunia.
Ia diakui secara luas atas karyanya di bidang biokimia dan biologi molekular serta dikenal atas komitmennya yang kuat pada perbaikan pendidikan sains.
Alberts juga menjabat di dewan penasihat lebih dari 25 lembaga nirlaba, di antaranya Gordon and Betty Moore Foundation dan Lawrence Berkeley National Laboratory.
Program Utusan Sains AS adalah elemen inti komitmen Pemerintahan Obama untuk terlibat secara global dalam bidang Iptek.
Presiden Obama pertama kali mengumumkan program ini di Kairo pada Juni tahun lalu dan Menlu AS Clinton menunjuk tiga orang utusan, pertama Elias Zerhouni, Ahmed Zewail, dan Bruce Alberts di Marrakesh pada November tahun lalu.
Sumber : ANTARA
Kamis, 13 Mei 2010
Utusan Khusus Obama Berkunjung ke BPPT
Pulau Terdepan yang Terus Merana
Salah satu tugu yang menjadi penanda di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Masyarakat di pulau yang berbatasan dengan wilayah Mindanao, Filipina Selatan, itu mengeluhkan pasokan bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok yang terbatas. Gambar diambil Sabtu (1/5).
Oleh : FERRY SANTOSO
MIANGAS - Jarak ibu kota Sulawesi Utara, Manado, dengan Pulau Miangas, pulau terdepan di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berbatasan dengan wilayah Mindanao, Filipina, mencapai 270 nautical mile atau sekitar 486 kilometer. Sebagai perbandingan, jarak Jakarta-Semarang, Jawa Tengah, sekitar 540 kilometer.
Akan tetapi, ada perbedaan mencolok antara jarak Manado-Miangas dan Jakarta-Semarang. Jakarta-Semarang dapat ditempuh setiap saat dengan berbagai kendaraan, dari motor sampai bus. Namun, jarak Manado-Miangas hanya dapat ditempuh dengan kapal laut selama belasan jam. Itu pun tidak setiap waktu ada kapal melayari rute tersebut. Lapangan terbang belum ada. Dalam keadaan darurat, paling-paling helikopter yang bisa mendarat.
Transportasi yang terbatas menjadi kendala besar dalam pengelolaan pulau-pulau di perbatasan. Dengan keterbatasan transportasi, perdagangan antarpulau dan mobilitas penduduk sulit bergerak. Pasokan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak kurang lancar. Harga kebutuhan pokok dan bahan bakar pun tinggi. Wilayah tersebut terisolasi dan merana.
Sebagian besar masyarakat di Pulau Miangas—berpenduduk sekitar 700 jiwa—mengeluhkan pasokan kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar yang minim serta harganya yang tinggi. Harga minyak tanah mencapai Rp 7.500 per liter dan harga bensin Rp 15.000 per liter. ”Ada juga yang menjual Rp 17.500 per liter,” kata Arfan (32), penduduk Pulau Miangas. Harga gula mencapai Rp 15.000 per kg.
Ironisnya, dengan biaya kebutuhan pokok yang tinggi, mata pencarian penduduk pun tak menentu. Mata pencarian sebagai nelayan atau petani sulit diandalkan. Mencari ikan tidak dapat diandalkan karena keterbatasan pasokan bahan bakar untuk kebutuhan perahu.
Ketua Badan Perwakilan Masyarakat Desa Miangas Pengasihan Ronny Wuon mengatakan, masyarakat yang membawa jeriken-jeriken minyak yang dibeli dari Kabupaten Talaud atau Kabupaten Sangihe, di kapal-kapal perintis, dilarang. Akibatnya, nelayan yang ingin mencari ikan dengan perahu-perahu kecil sekalipun, sulit mendapatkan solar atau bensin.
Mengandalkan sektor pertanian untuk menopang penghidupan juga tidak mudah. Arfan mengungkapkan, harga kopra di Pulau Miangas Rp 2.500 per kg. Jika kopra berhasil dikumpulkan empat karung dengan masing-masing berat 30 kg per karung, jumlah pendapatan sebesar Rp 300.000.
”Namun, biaya transportasi terlalu tinggi sehingga tidak ada untung sama sekali,” kata Arfan. Harga tiket kapal perintis saja sudah mencapai Rp 85.000 sekali jalan. ”Itu belum termasuk biaya makan di perjalanan,” kata Arfan.
KRI Yos Sudarso-353 saat berlabuh di Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara.(*Bo/Basrul Haq/ant)
Oleh karena itu, menurut Arfan, berbagai pekerjaan sambilan harus dilakukan untuk menambah penghasilan. Misalnya, mencari berbagai jenis kerang, baik besar maupun kecil, untuk dijual. ”Kulit kerang dapat dijadikan hiasan,” katanya. Kalau ada pembeli, mereka mendapatkan uang.
Listrik
Hambatan transportasi dan bahan bakar tidak hanya mempersulit penduduk. Hambatan transportasi juga membuat infrastruktur listrik terbatas. Mesin pembangkit tidak dapat digerakkan sepenuhnya sehingga aliran listrik ke rumah-rumah penduduk berkurang.
Penerangan listrik di Miangas hanya berlangsung enam jam per hari. ”Listrik hanya menyala dari pukul 18.00 sampai pukul 24.00,” kata Arfan. Di luar jam itu, listrik mati. Namun, beberapa rumah penduduk mengandalkan listrik dari tenaga surya dengan daya yang rendah pada siang hari.
General Manager PT PLN Sulut Wirabumi mengatakan, kapasitas terpasang listrik di Pulau Miangas sebesar 2 x 40 kilowatt (kW). Namun, utilisasi hanya sebesar 26 kW. Ia mengakui, penerangan listrik hanya enam jam per hari. Hal itu dapat terjadi karena pengadaan listrik saat ini di Pulau Miangas kurang memiliki nilai ekonomis. ”Bayangkan saja, penerimaan uang dari pelanggan di Miangas hanya Rp 3,5 juta per bulan,” katanya.
Padahal, menurut Wirabumi, PLN harus mengeluarkan setidaknya Rp 100 juta untuk bahan bakar solar dan transportasi solar untuk mesin pembangkit di Pulau Miangas, termasuk beberapa pulau lain. Menurut Wirabumi, PLN memasok solar untuk mesin pembangkit di Pulau Miangas per tiga bulan. Pasokan solar di Miangas per bulan sebanyak 13 ton.
Persoalan sosial dan ekonomi, seperti keterbatasan transportasi, pasokan kebutuhan pokok, bahar bakar, listrik, dan telekomunikasi, tidak hanya dialami penduduk di Pulau Miangas, tetapi juga di pulau-pulau terluar lain, seperti Marore, Kabupaten Talaud, bahkan di hampir semua pulau terdepan, seperti di Pulau Laut atau Sekatung, Kepulauan Riau.
Untuk lebih menjawab persoalan sosial dan ekonomi di pulau-pulau terluar itu, pemerintah pun terus-menerus berupaya. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dalam kunjungan ke Pulau Miangas dan Marore, Sulut, Sabtu (1/5), mengatakan, pemerintah segera membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
Badan itu akan mengoordi- nasikan kebijakan antarinstansi untuk pengelolaan wilayah perbatasan. Badan itu berada di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Melalui badan itu, diharapkan pengelolaan wilayah perbatasan dapat dilakukan lebih cepat.
Misalnya, menangani masalah transportasi, pasokan kebutuhan pokok dan bahan bakar, telekomunikasi, serta infrastruktur dasar, seperti listrik, di wilayah perbatasan. Namun, ke depan, perlu dilihat lagi sejauh mana badan itu dapat bekerja efektif untuk pengelolaan wilayah perbatasan.
Terkait penanganan masalah perbatasan, khususnya di Pulau Miangas, Gubernur Sulut Sarundajang mengungkapkan, pemerintah daerah berencana membangun bandara di Pulau Miangas. Dengan tersedianya bandara itu, diharapkan pasokan logistik dan mobilitas penduduk dapat lebih terbuka.
Bandara yang akan dibangun, menurut Sarundajang, berada di atas lahan seluas 14 hektar dengan nilai pembangunan sebesar Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar. Namun, saat ini, masih ada kendala pembebasan lahan dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Jadi, masih lamakah Miangas merana?
Sumber : KOMPAS
TNI AL dan RAN Latihan Bersama "Kasuari Exercise 2010"
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang Laksamana Pertama (Laksma) Amri Husaini di Kupang, Senin (10/5) mengatakan, latihan itu akan berlangsung pada 11-18 Mei guna meningkatkan koordinasi dan mengetahui sistem dan prosedur operasi masing-masing pihak agar ketika mengatasi sebuah masalah, sudah paham prosedur.
Dalam latihan yang akan berlangsung sepekan ini, TNI AL akan mengerahkan dua KRI, demikian pula Australia, tetapi Amri tidak menyebutkan jumlah personel yang dikerahkan dalam latihan bersama ini.
Dia mengatakan, latihan bersama seperti ini merupakan yang ke-4 kali dan pada 2010 ini diarahkan di sekitar perairan pantai selatan Pulau Timor hingga Pulau Rote di wilayah Indonesia dan daerah sekitar Pulau Pasir (Ashmore Reef) di dalam teritori Australia.
Laksma Amri mengatakan, perairan di perbatasan kedua negara kaya akan sumber daya alam sehingga seringkali memancing orang untuk melakukan kejahatan, seperti menangkap ikan secara ilegal dan pelanggaran keamanan.
Khusus pelanggaran keamanan, kata Amri, bisa mengganggu stabilitas sehingga Angkatan Laut kedua negara perlu terus melakukan koordinasi antara lain dengan latihan pengamanan bersama.
"Kita sepakat untuk latihan bersama agar ada koordinasi, memahami prosedur sehingga tidak terjadi benturan," katanya,
Informasi yang dihimpun pers menyebutkan, wilayah perbatasan antara Indonesia dan Australia rawan gangguan keamanan, terutama penangkapan ikan secara ilegal dan menjadi jalan masuk bagi para imigran gelap yang hendak ke Australia dengan menjadikan pulau-pulau kecil di selatan seperti Rote dan Sabu sebagai tempat transit.
Para imigran gelap itu umumnya berasal dari negara yang didera perang saudara di dalam negeri seperti Afganistan dan Irak.
Dalam tahun ini, puluhan imigran gelap ditangkap aparat keamanan di Pulau Sabu dan ditahan di rumah detensi Imigrasi di Kupang hingga kini.
Sumber : ANTARA
AS Komitmen Bantu Pemeliharaan Hercules TNI AU
Demikian Atase Udara Amerika Serikat (AS) di Jakarta Kolonel Chris Stockton usai diterima Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Jakarta, Senin (10/5).
Program pemeliharaan yang dilaksanakan pemerintah AS terhadap pesawat-pesawat Hercules TNI Angkatan Udara itu rutin dilakukan setiap enam tahun sekali, katanya, seperti dikutip juru bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Bambang Samudro.
Pemeliharaan pesawat-pesawat Hercules TNI Angkatan Udara itu terutama menyangkut struktur dan kerangka atau badan pesawat.
Dalam waktu dekat, satu pesawat Hercules yang akan menjalani pemeliharaan di AS adalah pesawat Hercules dengan nomor registrasi A-1323.
Dalam kunjungan kehormatan kepada Kasau Imam, Kolonel Stockton didampingi Kepala ODC (Office of Defence Corporation) Kolonel Robinson.
Selain di AS, pemeliharaan pesawat-pesawat Hercules TNI Angkatan Udara juga dilakukan di depo-depo pemeliharaan TNI Angkatan Udara yakni Depo Pemeliharaan 10 Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung dan Depo Pemeliharaan 30 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang.
Sumber : ANTARA
Wamenhan Tinjau Pembuatan Munisi PT. Pindad di Malang
MALANG - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Divisi Munisi PT. Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/5). Dalam kunjungan tersebut Wamenhan meninjau secara langsung fasilitas fisik pembuatan munisi baik kaliber besar maupun kaliber kecil.
Turut mendampingi Wamenhan dalam kunjungan tersebut Dirjen Ranahan Kemhan Laksda TNI Gunadi, M.D.A. Usai peninjauan, Wamenhan menerima paparan dari Dirut PT. Pindad (Persero) Adik Avianto Soedarsono yang menjelaskan tentang kemampuan PT. Pindad dalam memenuhi kebutuhan TNI.
Wamenhan mengatakan, kunjungan kali ini adalah untuk melihat secara spesifik sejauh mana kesiapan dan kemampuan Divisi Munisi PT.Pindad dalam memenuhi kebutuhan TNI dan rencana dalam rangka menembus pasar regional. “Saya ingin tahu betul sejauh mana quality dan capability dari PT. Pindad di Turen ini untuk bisa kita lihat dihadapkan dengan kebutuhan dan tantangan” ungkap Wamenhan.
Menurut Wamenhan, kunjungan ini juga sekaligus untuk memastikan apakah policy making dalam rangka revitalisasi industri pertahanan berkualitas dan dapat implementatif. Selain itu, melalui kunjungan ini diharapkan akan mendorong PT. Pindad khususnya Divisi Munisi dalam mendukung target yang diinginkan pemerintah bahwa di tahun 2010 ini adalah sebagai line of departure dari industri pertahanan dalam negeri, baik yang Alutsista maupun non Alutsista.
Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, dengan adanya perspektif dari negara-negara jiran khususnya Brunei Darussalam berkaitan dengan keperluan untuk mengadakan interaksi dalam kaitan kebutuhan munisi, hal itu hendaknya tidak dilihat dari seberapa besaran profitnya, tetapi yang terpenting adalah hal itu sebagai terobosan awal dalam rangka menembus pasar regional.
Seperti halnya yang dilakukan beberapa minggu yang lalu di Malaysia yaitu penandatanganan kerjasama antara PT. Pindad dari Indonesia dengan SME Ordnance Sdn. Bhd. dari Malaysia yang telah memberikan suatu makna kebangkitan industri pertahanan dalam negeri.
Sementara itu Dirut PT Pindad mengatakan, PT. Pindad akan terus konsen terhadap masalah kualitas yang menjadi tuntutan user dalam hal ini TNI. Untuk memastikan agar kualitas terus meningkat, PT Pindad telah membeli berbagai peralatan yang cukup mahal guna mendukung proses produksi. “Sejak pemerintah mencanangkan revitalisasi industri pertahanan, PT Pindad sudah membeli beberapa mesin dan peralatan penunjang lainnya untuk meningkatkan fasilitas, kapasitas dan kualitas” ungkap Dirut PT.Pindad.
Sumber : DMC
Kamis, 04 Februari 2010
Indonesia Bakal Alih Teknologi Alutsista Asing
Panser canon yang akan diakuisisi teknologinya dari Doosan, Korea
JAKARTA - Kementerian Pertahanan akan melakukan kerjasama dengan industri pertahanan dunia, terutama industri pertahanan negera-negara maju. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.
Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (3/2).
"Kita berharap industri pertahanan terutama industri penerbangan negara maju untuk bekerjasama dengan industri-industri penerbangan Indonesia. Dalam hal ini PT DI agar dapat kembali menggerakakan roda industri pertahanan Indonesia," tutur Purnomo.
Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang awalnya dilakukan di luar negeri diharapkan pada berikutnya, bisa dilakukan di dalam negeri dengan alih teknologi dari negara-negara maju.
Rencana alih teknologi pertahanan diproyeksikan Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari Revolution in Military Affair (RMA). Hal ini, menurut Purnomo sebagai upaya pemenuhan alutsista dalam negeri.
Kementerian Pertahanan sendiri sudah melakukan pendekatan kepada negara-negara maju untuk mewujudkan kerjasama industri pertahanan dengan Indonesia. "Kita sudah lakukan dan putuskan untuk melaksanakan perjanjian G to G (government to governement," terangnya.
Selain itu, Purnomo mengungkapkan, pihaknya juga mengundang para pengusaha industri pertahanan negara maju, untuk dapat berpartisipasi dalam Indo Defense yang akan digelar akhir tahun ini di Jakarta.
Sumber : OKEZONE.COM
Menhan Ajak Inggris Kerjasama Industri Dirgantara
JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat (29/1), mengundang para pengusaha terutama industri pertahanan Inggris untuk berpartisipasi dalam Indo-Defence 2010 yang akan diselenggarakan pada 10 - 13 November 2010.
Demikian dikatakannya saat menerima kunjungan kehormatan British Senior Cabinet Minister Lord Powell, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kunjungannya kali ini didampingi oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia Martin Hatfull dan Country Chairman Jardine, Jonathan Chang. Menhan juga berharap industri pertahanan terutama industri penerbangan Inggris mau bekerjasama dengan PT DI agar dapat kembali menggerakkan roda industri pertahanan Indonesia.
Menurut Menhan, saat ini setelah Revolution in the Military Affair (RMA), Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan perjanjian Goverment To Goverment (antar pemerintahan) dalam upaya pemenuhan alutsista. Pemerintah saat ini sedang berfikir untuk meng-up grade pesawat tempur Hawk 100/200 yang akan bekerjasama dengan BAe.
Menhan berharap, pengadaan alutsista luar negeri, yang awalnya mungkin murni dilakukan di luar negeri, diharapkan untuk pengadaan berikutnya dilakukan di dalam negeri dengan alih teknologi karena Indonesia ingin mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.
Sementara itu, Lord Powell menjelaskan baru saja menghadiri pertemuan dengan para pengusaha Inggris yang ada di Indonesia. Lord Powell kagum atas kemajuan perekonomian dan demokrasi di Indonesia. Lord Powell juga berjanji akan membicarakan dengan pengusaha industri pertahanan Inggris atas keinginan-keinginan Menhan Purnomo dalam kerjasama pengadaan dan overhaul alutsista.
Sumber : DMC
Ribuan Marinir Merayap Di Antara Hujan Peluru
LAMPUNG - Tak ubahnya cuaca pada hari-hari sebelumnya, siang itu, Jumat (29/1), panas di kawasan persawahan yang terletak di Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten pesawaran, Lampung, terasa sangat menyengat. Tetapi hal itu tak sedikitpun mengurangi semangat para prajurit Korps Marinir untuk menjajal medan latihan yang cukup menantang sembari uji nyali dengan cara merayap di antara derasnya renteten peluru tajam yang dihujankan para pelatihnya dari arah belakang dan samping kiri.
Latihan penuh resiko yang diberi nama Dopper itu tidak hanya diikuti oleh para pelaku dari prajurit Korps Marinir pada strata bawah, seluruh unsur pendukung bahkan para pejabat teras Korps marinir pun juga diwajibkan untuk merayap dan ditembaki sebelah kanan dan kiri tubuhnya, sesekali diselingi dengan dentuman bahan peledak yang sudah disiapkan di tanah berlumpur itu.
Kegiatan yang melibatkan ribuan Prajurit Korps Marinir Wilayah Barat itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Latihan Pemantapan Terpadu (Lattapdu) Korps Marinir tahun 2010 yang dihelat mulai 25 Januari hingga Maret mendatang.
Sumber : KORMAR
Master Plan Penggunaan Produk Industri Pertahanan Nasional
Sea Hunter 12m buatan Fasharkan TNI AL
JAKARTA - Agar tercapai kepastian dalam hal pengadaan peralatan pertahanan dari dalam negeri, pihak pemerintah dalam hal ini Kemhan / TNI beserta stake holder lainnya tengah merancang Master Plan tentang Revitalisasi industri pertahanan. Adapun Master Plan ini adalah untuk mengatur segala rencana strategis dalam hal pengadaan alutsista untuk beberapa tahun kedepan.
Demikian disampaikan Dirjen Ranahan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksda TNI Gunadi M.DA, Jumat (29/1) pada konfrensi pers usai membuka Rapat pembahasan penyusunan Master Plan tentang Revitalisasi Industri Pertahanan, di Kantor Ranahan Kemhan, Jakarta.
Dirjen Ranahan mengatakan, pada awalnya industri dalam negeri tidak berkembang dikarenakan beberapa hal, diantaranya, adanya skala prioriatas pengadaan alutsista dari luar negeri yang tinggi dibandingkan produksi dalam negeri, sehingga pada akhirnya pihak industri pertahanan dalam negeri tidak mempunyai kepastian akan arah pemasaran produk.
Dijelaskan Dirjen, sebelumnya pemerintah dan para stake holder banyak mengalami beberapa kendala untuk merealisasikan revitalisasi industri dalam negeri, khususnya terkait masalah kurangnya kemampuan dari pihak produsen untuk mendukung pengadaan alat pertahanan sepenuhnya dan masalah anggaran guna membiayai program pengembangan industri dalam negeri tersebut.
“Pada waktu dulu kita sangat suka membeli produk pertahanan dari luar negeri karena industri dalam negeri belum mampu menyediakan peralatan yang kita butuhkan, dan sementara industri dalam negeri kurang mampu karena pihak pemerintah tidak mencoba memberdayakan, sehingga tidak adanya kepastian dalam hal pembelian dari dalam negeri” ungkap Dirjen
Ditambahkan Dirjen Ranahan, untuk itu Kemhan merancang suatu Master Plan yang secara garis besar akan mengarah kepada rencana pengadaan alat pertahanan selama tiga Renstra kedepan. Dengan demikian nantinya masing-masing perusahaan dan Industri pertahanan akan mendapat pembagian pengadaan alat pertahanan secara jelas dan akuntabel.
“Master plan itu sifatnya memaksa, artinya jika antara PT. Pindad dan TNI AD diadakan rencana pembelian Panser dan mengenai kemampuan produksi, jumlah pesananan sudah jelas maka itu harus dilaksanakan, jangan sampai tidak dan kalau bisa tidak boleh mengadakan dari luar negeri lagi sehingga tidak merugikan industri dalam negeri ,” tegas Dirjen Ranahan.
Sementara itu menyangkut kendala lainnya seperti anggaran, DIrjen Ranahan menilai terdapat suatu signal dari Pemerintah untuk mendukung. Karena semenjak disampaikan oleh Presiden dalam rangka menambah alutsista pemerintah tengah berupaya untuk menambah anggaran di bidang pertahanan setiap tahunnya secara signifikan.
Ditambahkan Dirjen Ranahan, jika sudah terdapat komitmen dari pemerintah bersama jajaran dari perbangkan untuk mendukung pembiayaan produksi alat pertahanan, nantinya pemerintah akan mengurangi pemakaian fasilitas kredit ekspor dari negara-negara produsen.
“ Kemarin Menhan bersama para Dirut Perbankan bertemu Menteri Keuangan, guna membahas upaya untuk menggantikan fasilitas kredit ekspor luar negeri menjadi kredit dalam negeri, sehingga dapat memberdayakan perbankan dan perindustrian dalam negeri sekaligus“ Kata Dirjen.
Dirjen Ranahan menilai, penggunaan Kredit ekspor dari negara lain ini memiliki beberapa faktor yang dapat merugikan pemerintah, diantaranya, adanya keinginan dari penerbit Kredit Ekspor untuk menentukan waktu pengadaan yang panjang dan harga pembiyaan produk yang cukup tinggi.
Dengan demikian Dirjen Ranahan berharap, dengan adanya program Master Plan Revitalisasi Industri Pertahanan, seluruh pihak bisa memberdayakan industri dalam negeri, tingkat deterrence bisa lebih ditingkatkan lagi, dan pemerintah tidak akan mengalami kerugian yang cukup besar dalam hal pembiyaan alat pertahanan ini.
“Mudah-mudahan dengan adanya master plan ini kita punya kepastian untuk membeli produk pertahanan dari dalam negeri, dan pemerintah dapat mengurangi utang luar negeri, sehingga anggaran pemerintah dapat meningkat dan industri dapat berkembang, serta daya deterrence dari TNI kita dapat ditingkatkan,” harap Dirjen Ranahan
Gambaran secara umum program Master Plan industri pertahanan ini merupakan embrio untuk lahirnya Road Map tentang produk industri pertahanan secara komprehensif, berkesinambungan dan terintegrasi sehingga sasaran, tahapan, metode dan penyiapan SDM dapat lebih optimal.
Sumber : DMC
2010, TNI-AL Menyeleksi Pengadaan Kapal Selam
"Sekarang sudah punya dua, akan kita tambah dua lagi," kata Kasal di Batam, Sabtu (30/1).
Ia mengatakan proses seleksi pengadaan dua kapal selam tersebut dilaksanakan pada 2010, dan diharapkan kapal selam mulai diproduksi pada 2011.
Menurut dia, pembuatan kapal selam memakan waktu tiga tahun, sehingga baru bisa didatangkan pada 2014.
Ada beberapa negara yang menjadi pilihan pengadaan seperti Jerman (U-214), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen). Dari ketiganya hanya Korea yang bersedia memberikan alih teknologi pembuatan ke Industri Pertahanan Indonesia.
Mabes TNI AL telah melakukan kajian mendalam untuk spesifikasi kapal selam yang dibutuhkan sesuai tingkat ancaman yang akan dihadapi.
Sumber : ANTARA