Pindad Serahkan 20 Unit Panser APS

BANDUNG - Sejumlah anggota pasukan TNI AD berbaris di samping Panser APC 6×6 saat acara serah terima Panser dari kepada Departemen Pertahanan di Pindad, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/2). Sejumlah 20 Panser tahap pertama dari 154 pesanan Panser Departemen Pertahanan senilai Rp1,129 triliun rencananya akan digunakan di sejumlah Batalyon Kavaleri serta Pasukan Perdamaian PBB (Pasukan Garuda). FOTO ANTARA/Rezza Estily/ama/09.

Bandung - PT Pindad menyerahkan 20 panser Angkut Personel Sedang/APS -2 6X6 kepada Departemen Pertahanan (Dephan) yang kemudian diserahkan kepada TNI Angkatan Darat (AD).

Penyerahan ditandai dengan penyerahan berita acara dari Dirut PT Pindad, Adik Avianto Sudarsono kepada Dirjen Sarana Pertahanan Dephan, Marsekal Muda TNI Eris Herriyanto yang selanjutnya diserahkan kepada penggunanya TNI AD.

Adik Avianto Sudarsono mengatakan, ke-20 panser APS itu merupakan bagian dari 150 unit APS yang dipesan pemerintah melalui kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2007.

Sementara itu, Menhan Juwono Sudarsono dalam sambutan tertulis yang dibacakan Marsda Eris Herryanto berharap agar penyelesaian tahap dua tidak terlalu lama hingga bisa dukung tugas-tugas TNI AD.

“Untuk mendukung kebijakan pemerintah yang memprioritaskan produk dalam negeri, maka kami meminta agar PT Pindad meningkatkan kualitasnya dan tumbuh sebagai industri kebanggaan bangsa serta mampu bersaing dengan produk luar negeri,” katanya.

Untuk memproduksi 150 unit panser APS, PT PINDAD mendapat dana talangan dari Bank Mandiri, BNI 46 dan BRI. Satu unit panser memiliki harga Rp5,5 miliar atau lebih rendah dari produksi Perancis seharga Rp10 miliar.

Panser APS-2 6X6 memiliki dimensi 6000×2500×2500, berat 11/14 ton, kecepatan 90 km/jam, dengan radius putar 10 meter, dan daya tanjak 31 derajat. Panser ini juga telah dilengkapi dengan persenjataan senapan 7,62 mm, 12,7 mm (infanteri) dan meriam AGL 40 mm (kavaleri).

Tidak itu saja, panser PT Pindad ini juga dilengkapi peralatan khusus seperti sarana penglihatan malam dan Winch 6 ton. Untuk alat komunikasi terdapat intercom set plus VHF/FM (anti jamming dan hopping) serta GPS.(Sumber)

Menhan Tolak Hibah Pesawat Mirage Qatar Airforce

Qatar Emiri Airforce, Mirage 2000-5

JAKARTA - Indonesia menolak hibah satu skuadron pesawat tempur Mirage dari Qatar. Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, tawaran itu ditolak karena minimnya anggaran yang tersedia untuk perawatan. "Hibahnya sih oke, tapi pemeliharaannya itu mahal," kata Juwono di kantornya, Departemen Pertahanan Jakarta, Kamis (19/3).

Tawaran hibah ini datang enam bulan yang lalu, disampaikan secara lisan oleh Duta Besar RI di Qatar, Rozy Munir. Menurut Juwono, sebenarnya syarat pelaksanaan hibah ini sangat ringan, yaitu cukup Menteri Pertahanan Indonesia mengirim surat kepada Menteri Pertahanan Qatar.

Juwono mengatakan, dilihat sepintas saja sudah bisa dipastikan bahwa hibah pesawat buatan Prancis tahun 2000 ini akan membutuhkan banyak biaya perawatan. Padahal pagu anggaran Departemen Pertahanan dan TNI tak memungkinkan untuk itu. Apalagi fokus pemeliharaan saat ini ditujukan pada pesawat angkut, seperti Hercules. Selain itu, kata Juwono, hibah itu bukan berarti tak ada biaya sama sekali. "Tetap ada. Misalnya, biaya perantara," ujarnya.


Mirage F-1 Qatar, kuat dugaan pesawat jenis ini yang akan dihibahkan

Bagi Departemen Pertahanan, penolakan itu juga karena pertimbangan lain. Menurut Juwono, ada dua beban yang akan muncul jika hibah diterima, yaitu soal dana dan beban pada sistem alat pukul udara. Dari segi sistem, hibah ini akan menambah beban pada anggaran serta mengganggu perencanaan yang telah ada. Saat ini TNI Angkatan Udara memiliki pesawat tempur F-5 dan F-16 buatan Amerika Serikat dan Sukhoi buatan Rusia.

Dalam sistem pemukul udara, Juwono melanjutkan, yang dipentingkan adalah varietas teknologi untuk daya tangkal. Dari segi jumlah, pesawat yang kita miliki memang tidak mencukupi. "Karena itu, kita beli Sukhoi, walaupun mahal," ujarnya. Dengan begitu, sistem penangkalan kita masih setara dengan Singapura kalau tahun depan negara itu membeli 24 pesawat F-15.

Menurut Juwono, awalnya Angkatan Udara tertarik kepada tawaran hibah ini. Namun, dia telah menjelaskan soal pagu anggaran yang tak memungkinkan, serta kekhawatiran tersedianya suku cadang. "Kita harus tahu betul apakah pabrik pembuatnya akan bertahan terus untuk buat atau tidak. Jangan-jangan malah punah," ujarnya.

Sumber : KORAN TEMPO

Panglima TNI Lepas KRI Diponegoro ke Lebanon

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso melepas keberangkatan KRI Diponegoro-365 sebagai Satgas Maritim TNI Kontigen Garuda (Konga) XXVIII-A untuk bergabung dalam Satgas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Maritime Task Force/MTF-UNIFIL), Jumat (20/3).

Upacara pemberangkatan KRI Diponegoro-365 sebagai dilaksanakan dalam upacara militer di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) di Jakarta.

KRI Dipononegoro-365 akan singgah di beberapa pelabuhan di beberapa negara seperti Cochin (India)-Salalah (Oman)-Port Said (Mesir)-Beirut (Lebanon) dengan keseluruhan jarak tempuh mencapai 6.555 mil laut.

Di Lebanon, KRI Diponegoro akan bergabung dalam Satuan Tugas Maritim (Maritime Task Force/MTF) UNIFIL dibawah Comander Task Force (CTF 448) dimana beberapa negara telah mengirimkan kapal perangnya seperti Prancis, Turki, Yunani, Italia, Belgia, Spanyol, dan Jerman.

Persyaratan MTF UNIFIL

Persyaratan minimal untuk kapal perang yang akan bergabung dalam MTF UNIFIL antara lain, mampu mengoperasikan/mengendalikan heli, mampu melaksanakan SAR, mampu melaksanakan RAS (Pengisian BBM di laut), memiliki fasilitas kesehatan kelas satu, dan memiliki "combat management system" secara "real-time".

Selain itu mampu melaksanakan "self protection", memiliki kemampuan mengidentifikasi kawan/lawan (IFF) memiliki berbagai jenis persenjataan serta mampu memberikan bantuan kepada Angkatan Laut Lebanon. KRI Diponegoro-365 juga dilengkapi helikopter NBO-105 No.reg: NV-414.

Satgas Maritim TNI Konga XXVIII dikomandani oleh Kolonel Laut (P) Aan Kurnia dan Komandan KRI Diponegoro-365 adalah Letkol Laut (P) Arsyad Abdullah.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, ini merupakan kali pertama TNI khususnya TNI AL mengirimkan satgas maritimnya dalam misi perdamaian PBB.

Rencananya, KRI Diponegoro akan melaksanakan tugasnya selama enam bulan hingga Oktober 2009 dan jika dianggap berhasil akan dilanjutkan misinya dengan kapal kedua.

Sumber : ANTARA

Sekilas Info Tentang NBO-105 NV-414 :

Menjelang penugasannya helikopter TNI AL NBO-105 dengan nomor lambung NV-414, 13 Januari lalu telah dilakukan pemasangan perangkat radio VHF/UHF AN ARC 182 dan IFF (Indentification Friend and Foe).

Sarana komunikasi ini nantinya digunakan Penerbang untuk berkomunikasi dengan KRI DPN-365 maupun Airbase di daerah penugasan kelak.

Destroyer Rusia dijadwalkan Berkunjung ke Jakarta

VLADIVOSTOK - Gugus tugas dari satuan Armada Pasifik Rusia tengah melakukan perjalanan dari Vladivostok ke Teluk Aden bulan ini untuk ambil bagian dalam operasi anti-pembajakan, demikian ungkap juru bicara armada Pasifik Senin (23/3).

Rencananya kapal perusak 'Admiral Panteleyev', beserta kapal-kapal pendukungnya bertugas menggantikan gugus tugas sebelumnya guna pengamanan dari pembajak Somalia sejak awal Januari lalu. Armada Rusia ini dipimpin oleh Admiral Vinogradov.

Admiral Panteleyev merupakan kapal Destroyer kelas Udaloy bersenjata rudal anti-kapal permukaan, meriam 30 mm dan 100 mm serta diperkuat heli anti-kapal selam Ka-27 Helix.



Destroyer Admiral Vinogradov-572

Kapal yang digantikan Destroyer Admiral Vinogradov dan kapal tanker Boris Butoma sebelumnya bertugas di sekitar Horn-Afrika dan dijadwalkan kembali ke pangkalan AL-Rusia di Vladivostok awal April nanti.

Destroyer Rusia ini juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan resminya ke Jakarta pada 24-28 Maret, dalam rangka perjalanannya kembali ke Vladivostok. Mereka juga akan mengunjungi Zhanjiang-China.

Ada sekitar 20 kapal perang dari belasan negara yang terlibat dalam operasi anti-pembajakan di Somalia. Menurut PBB, pembajak Somalia melakukan setidaknya 120 kali serangan ke kapal-kapal yang melewati telu Aden pada 2008, dan berhasil mengumpulkan uang tebusan sekitar US$ 150 juta.

Sumber : RIA NOVOSTI

Sukhoi Akan Terbang Solo Aerobatik

JAKARTA - Satu unit pesawat tempur Sukhoi TNI AU akan melakukan terbang solo aerobatik pada peringatan HUT ke-63 TNI AU pada 15 April 2009 di Jakarta.

"Karena pada hari jadi TNI AU pada 9 April bertepatan dengan Pemilu Legislatif, maka diundur pada 15 April dan pada saat peringatan kita akan tampilkan solo aerobatik Sukhoi terbaru," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama FH Bambang Soelistyo, di Jakarta, Senin (23/3).

Dijelaskannya, pada peringatan HUT ke-63 TNI AU akan dihadirkan dua dari tiga pesawat jet tempur Sukhoi yang baru tiba pada akhir 2008 dan awal 2009 lalu.


2 dari 3 Sukhoi terbaru TNI AU akan tampil di HUT TNI-AU di Jakarta

Satu unit akan melakukan solo aerobatik dan satu unit akan berada di "static line" sebagai bagian dari "static show". "Keduanya akan diterbangkan langsung dari Makassar, sehari sebelum peringatan dilaksanakan," tutur Bambang.

Pada pertengahan tahun 2009 nanti, hingga tahun 2010 TNI AU dijadwalkan akan mendapat tambahan tiga Sukhoi SU-27SKM. Sehingga secara keseluruhan TNI AU memiliki sepuluh unit pesawat jet tempur Flanker.

Sumber : JURNAS

HUT Pasukan Marinir-1

SURABAYA - Sejumlah anggota Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) Marinir menembakkan meriam Howitzer sebanyak delapankali, sementara dua anggota Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) Marinir melakukan manuver tempur dengan sespan militer (kendaraan tempur roda dua dengan dudukan samping) dilengkapi senjata api laras panjang di Bumi Marinir Karangpilang Surabaya, Selasa (24/3). Manuver tempur tersebut dalam rangka HUT Pasmar-1 ke-8. FOTO ANTARA/Eric Ireng/hp/09

Peremajaan Hercules di Dalam Negeri

JAKARTA - Mulai 2010, peremajaan pesawat angkut Hercules C-130 B yang dimiliki TNI AU akan dilakukan di dalam negeri. Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Subandrio mengatakan, sembilan pesawat asal AS milik TNI AU semuanya akan diremajakan.

Tahap pertama, telah ditandatangani kontrak empat pesawat. Dari jumlah tersebut, dua diremajakan di Singapura. Peningkatan kemampuan pesawat mencakup perbaikan badan pesawat, modifikasi avionic, dan modifikasi mesin.

"Pesawat pertama dimulai April 2009 mendatang," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu (13/2). Saat ini, teknisi matra udara telah berada di Negeri Singa guna meningkatkan kemampuan dalam pemeliharaan dan perbaikan pesawat Hercules. Pasalnya, dua pesawat sisanya akan dilakukan di dalam negeri.

Perbaikan ini tidak lepas dari adanya kesepakatan TNI AU dengan Singapura agar dalam kontrak disyaratkan ketentuan transfer teknologi. "Dalam kontrak memang ada kesepakatan alih teknologi," kata KSAU. Dia memperkirakan, tahap pertama kelar akhir 2009. Peremajaan tahap di kedua dijadwalkan 2010.

"Kelima pesawat akan diperbaiki di dalam negeri," katanya berkomitmen. Depo Pemeliharaan 30, Malang akan meningkatkan kemampuan mesin. Sedangkan peningkatan kemampuan dilakukan di Depo Pemeliharaan 10, Bandung.

Dia menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai langkah menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri. "Selama bisa dilakukan sendiri, tidak perlu dari negara lain," kata Subandrio.

Sumber : JURNAS

Coast Guard Intensif Digodok

JAKARTA - Pemerintah mengintensifkan pembahasan pembentukan coast guard atau penjaga pantai. Alasannya, Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukannya lewat peraturan pemerintah.

"Terus dibahas komprehensif, termasuk struktur organisasinya," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS usai sidang pleno di kantor Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di Jakarta, Kamis (12/2).

Rapat dihadiri petinggi 12 instansi terkait keamanan laut, antara lain Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Kepala Staf Umum TNI Laksdya Didik Heru Purnomo, dan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksdya Budhi Hardjo.

Widodo menjelaskan, agenda pertemuan mengevaluasi kinerja Bakorkamla dan menentukan langkah ke depan, termasuk arah pembentukan penjaga pantai. Banyaknya instansi yang berwenang membuat penjabaran harus dipikirkan secara bersama-sama sejak dini. Mekanisme pengamanan laut harus dilakukan terintegrasi. "Saat ini masih berlangsung mandiri oleh banyak instansi," katanya.

Menurutnya, sebelum adanya badan tunggal keamanaan laut, Bakorkamla yang bertugas mengisi kekosongan daerah operasi dan logistik yang ada. Sepanjang 2008, Bakorkamla mengadakan tiga kali operasi terpadu. Gelaran menggunakan kapal dan pesawat instansi terkait yang tidak digunakan.

Hasilnya, sebesar Rp.401,8 miliar potensi kerugian negara dapat diselamatkan. "Operasi serupa terus digelar," katanya. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan (Dephub), Sunaryo mengatakan, saat ini tim internal Dephub tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembentukan penjaga laut.

"Mei ditargetkan selesai," kata Sunaryo. Dia mengakui, pembahasan pembentukan lembaga tersebut cukup alot. Namun, tidak ada kendala berarti. Budhi Hardjo mengatakan, dukungan dunia internasional terhadap pembentukan penjaga pantai di Indonesia terus mengalir. Selain banyaknya negara donor, tahun ini, Indonesia sudah dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan coast guard se-Asia.

Sumber : JURNAS

Keberangkatan KRI Diponegoro ke Lebanon Diundur

JAKARTA - Keberangkatan KRI Diponegoro-365 ke Lebanon untuk bergabung dalam Gugus Tugas Maritim (Maritime Task Force) PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL), terpaksa diundur mengingat belum lengkapnya proses administrasi.

Kepala Puspen TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (12/2) mengatakan, kelengkapan proses administrasi dimaksud terkait penggantian biaya operasional KRI Diponegoro oleh PBB.

"Misalnya, jika kapal mengalami kerusakan dalam perjalanan Indonesia-Lebanon apakah biaya perbaikannya menjadi tanggungan PBB atau tidak, itu masih dibahas antara TNI dan PBB," ujarnya, mencontohkan.

Sagom mengatakan, pihak TNI saat ini tengah mendata dan menghitung ulang seluruh dukungan yang diperlukan mulai dari kapal diberangkatkan hingga beroperasi di wilayah perairan Lebanon Selatan dan kembali ke Indonesia.

Setelah ada persetujuan terhadap kalkulasi administrasi oleh pejabat PBB yang ditunjuk dan dipastikan ada penggantian dari PBB maka kapal akan segera diberangkatkan ke Lebanon, kata Sagom.

Semula KRI Diponegoro akan diberangkatkan ke Lebanon pada hari Jumat (13/2) ini dari Kolinlamil TNI-AL melalui upacara militer yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Sebelum diberangkatkan, tim inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, KRI Diponegoro TNI AL layak untuk dikirim ke Lebanon Selatan guna bergabung dalam Satgas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL).

Persyaratan minimal untuk kapal perang yang akan bergabung dalam MTF UNIFIL antara lain, mampu mengoperasikan/mengendalikan heli, mampu melaksanakan SAR, mampu melaksanakan RAS (Pengisian BBM di laut), memiliki fasilitas kesehatan kelas satu, dan memiliki "combat management system" secara "real time".

Selain itu mampu melaksanakan "self protection", memiliki kemampuan mengidentifikasi kawan/lawan (IFF), memiliki berbagai jenis persenjataan serta mampu memberikan bantuan kepada Angkatan Laut Lebanon.

Sumber : ANTARA

KSAL: TNI Desak Deplu Selesaikan Sengketa Miangas

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mendesak agar Departemen Luar Negeri segera bertindak melakukan pembicaraan bilateral antara Indonesia dengan Filipina terkait kasus Pulau Miangas.

"Saya berharap Deplu merasa tertantang untuk membicarakan masalah ini (Pulau Miangas). Kita bicarakan bersama, toh di Singapura kita bisa memiliki kesepahaman batas-batas wilayah, seharusnya dengan Filipina juga bisa," ujar KSAL Tedjo kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menyatakan, Pulau Miangas adalah suatu pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina yang memang diakui lebih dekat ke wilayah Filipina. Namun, Tedjo menegaskan, Pulau Miangas secara geografis masih merupakan bagian wilayah Indonesia.

"Filipina mengukur bahwa ada wilayah lautnya yang masuk area Miangas. Tapi itu kan hanya perhitungan mereka, silakan saja mereka punya perhitungan demikian. Tapi tidak bisa mengklaim otomatis bahwa itu adalah wilayah kita. Nanti harus dibicarakan secara diplomatis melalui Deplu," tutur Tedjo.

Ia mengungkapkan, saat ini TNI AL telah melakukan patroli bersama dengan Navi of Philiphine di wilayah perbatasan guna saling menjaga wilayah masing-masing.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mengungkapkan, Filipina telah mengklaim kepemilikan Pulau Miangas ke Persatuan Bangsa-Bangsa berdasarkan traktat Paris.

Terkait hal ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Agustadi Sasongko menyatakan, TNI AD telah memperkuat keberadaannya melalui penambahan jumlah personel tentara di wilayah Miangas. Selain itu, TNI juga sedang melakukan pembangunan landasan udara di Miangas. Hal ini semata-mata untuk menegaskan kedaulatan wilayah RI.

"TNI akan terus mengamati perkembangan yang terjadi, karena ini kan baru sebatas informasi," kata dia.

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga menegaskan, pemerintah harus segera mengambil tindakan pencegahan khususnya pengetatan pengawasan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

"Komisi I mendesak TNI memperkuat kegiatan keamanan di perbatasan dengan cara menambah jumlah personel dan pos-pos di perbatasan," tukas Theo.

Sumber: MEDIA INDONESIA