Pesawat Patroli Maritim CN-235 buatan PTDI
JAKARTA - Departemen Pertahanan mewakili pemerintah menyatakan komitmen merevitalisasi industri pertahanan lewat pembelian Maritim Patrol Aircraft (MPA) dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Penandatanganan kontrak akan dilaksanakan pada Jumat (11/12) pekan ini. Ini disampaikan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Marsekal Madya Eris Heriyanto kepada wartawan seusai menghadiri seminar revitalisasi industri pertahanan di Jakarta, Rabu (9/12).
"Sementara kami lagi menginventarisir dalam waktu dekat yang bisa diadakan sebagai bentuk komitmen bahwa kami menggunakan industri dalam negeri. Ini salah satu implementasi saja dengan penandatanganan itu," kata Eris.
Pemerintah berencana membeli tiga pesawat patroli maritim tersebut dengan nilai kontrak mencapai US$80 juta. Kemungkinan skema pembiayaan yang akan digunakan dengan menggunakan kredit ekspor. Ancang-ancangnya adalah cabang BNI yang ada di luar negeri. "Habis tanda tangan kontrak, kami perlu loan agreement dari Depkeu untuk uangnya. Jadi, itu masih kemungkinan. Kami besok akan rapat lagi untuk merumuskan," imbuhnya.
Pemerintah mengakui telah memiki rencana untuk membeli produk lainnya dari BUMN Industri Pertahanan yang lain, meski tidak dalam waktu dekat. Tapi, inti dari penandatanganan nota kesepahaman yang akan dibuat oleh pemerintah, TNI, dan BUMN nantinya adalah bahwa TNI akan menggunakan produk dalam negeri, bukan produk luar.
"Begitu ada kebutuhan, ambil dari dalam negeri. Itu kesepakatan yang nanti ditandatangani Jumat," sahutnya.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
Rabu, 09 Desember 2009
Dephan Beli Tiga Pesawat MPA Buatan PTDI
LVT-7 Dipindahkan ke Bumi Marinir, Cilandak
Pict : Indonesia Naval base Open Day - Surabaya
SURABAYA - Minggu (6/12) kemarin Formil Regional Surabaya mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Armatim dalam rangka Hari Armada ke-64, acara yang diberi nama “Naval Base Open Day” ini digelar di Dermaga Koarmatim Ujung dan terbuka untuk umum.
Dalam acara ini hadir beberapa unsur kekuatan Armatim, diantaranya kapal cepat berpeluru kendali KRI Rencong-622, kapal perang Sigma Class KRI Sultan Iskandar Muda-367, kapal LST KRI Teluk Mandar-514 dengan membawa baliho raksasa ukuran 30 meter x 8 meter, kapal jenis Sigma Class KRI Diponegoro-365 serta kapal cepat berpeluru kendali KRI Keris-624. Berikut reportase foto-fotonya....
Foto : AnAn@kaskus.us
Selasa, 01 Desember 2009
Malaysia - Singapura Beli Kapal Cepat (RIB) Dari Indonesia
Kapal RIB X2K produksi PT. Lundin Industry Invest (photo : Lundin)
Denpasar, Kompas - Kapal patroli produksi PT Lundin Industry Invest di Sukowidi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diminati sejumlah negara di Asia Tenggara. Angkatan Laut Singapura dan Malaysia membeli sekitar 24 unit. Kini negosiasi tengah berlangsung dengan Brunei.
Di Indonesia, TNI AL, Badan SAR Nasional (Basarnas), dan Badan Koordinasi Keamanan Laut juga membeli kapal dari PT Lundin.
Pelatihan pengoperasian kapal patroli produksi PT Lundin digelar di perairan sekitar Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (12/11). Ada tiga kapal jenis rigid inflatable boat (RIB) atau sekoci cepat yang digunakan. Pelatihan diikuti, antara lain, oleh tim dari Basarnas, Marinir TNI AL, serta personel Angkatan Laut Malaysia dan Singapura.
Pemilik PT Lundin Industry Invest, Lizza Lundin, menyatakan, pembelian kapal oleh TNI AL dan Angkatan Laut Singapura serta Malaysia adalah bukti kepercayaan institusi itu terhadap kualitas kapal produksinya.
”Sebagai warga asli Banyuwangi jelas kita bangga. Selain mampu memproduksi, hasil karya kita dipakai oleh angkatan laut negara asing. Bagi kami, kehormatan bekerja sama dengan TNI AL,” kata Lizza yang mengembangkan PT Lundin bersama suaminya yang asal Swedia, John Lundin.
Kontrak pembelian dan kerja sama PT Lundin-TNI AL dimulai tahun 2007. Selain membeli 10 kapal RIB dan 12 kapal Catamaran, kedua pihak juga sepakat bekerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan rekayasa kapal patroli cepat, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan pembangunan fasilitas galangan untuk pembangunan kapal patroli. Kerja sama tersebut tertuang dalam piagam kesepakatan bersama yang ditandatangani Kepala Staf Angkatan Laut (waktu itu) Laksamana TNI Slamet Soebijanto dengan Lizza Lundin.
Kapal pengawas
Teknisi PT Lundin Industry Invest menjelaskan pengoperasian kapal jenis sekoci cepat (rigid inflatable boat) di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Kamis (12/11). Kapal yang diproduksi di Banyuwangi, Jawa Timur, itu dibeli TNI AL dan angkatan laut negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
Kepala Komando Pasukan Khusus 69 Angkatan Laut Diraja Malaysia Azizan Abdul Azis puas terhadap kualitas kapal jenis RIB produksi PT Lundin. Selain kecepatan dan kestabilan kapal, kapal PT Lundin juga menggunakan teknologi mutakhir dalam perangkat global positioning system dan radar. Dengan kecepatan mencapai 100 kilometer per jam dan daya jelajah hingga 250 mil laut, kata Azizan, kapal jenis RIB produksi PT Lundin cocok digunakan sebagai kapal pengawas maupun penyergap perompak. Angkatan Laut Malaysia telah memesan 6 kapal jenis RIB.
Selain memproduksi kapal militer, PT Lundin juga memproduksi kapal-kapal untuk keperluan sipil, seperti kapal untuk olahraga air, tamasya, dan menyelam. Jenis kapal RIB dan Catamaran juga termasuk dalam jenis kapal sipil ini.
Menurut Lizza, kapal-kapal jenis ini sudah terjual hingga Dubai (Uni Emirat Arab) dan sejumlah negara di Eropa. Produksi PT Lundin dilakukan sepenuhnya di Banyuwangi. Lizza menyatakan, sebagian besar dari total 150 karyawannya adalah warga negara Indonesia.(Sumber : Kompas)
Panser Buatan Sendiri, Asing Tak Baca Kekuatan
Uji coba suspensi independen panser beroda enam karya BPPT dan PT Pindad.
Berbeda dengan panser impor, penggunaan kendaraan lapis baja untuk angkatan perang buatan bangsa sendiri ini akan sangat menentukan kekuatan yang tidak bisa ”dibaca” negara asing.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan PT Pindad telah mewujudkannya dengan hasil rancangan panser pada 2004. ” Impor teknologi pertahanan dan keamanan (hankam) oleh suatu negara memudahkan bagi negara lain untuk ’membaca’ kekuatannya. Itulah alasan pentingnya membuat sendiri panser maupun teknologi hankam lainnya,” kata Deputi Pusat Teknologi Industri Hankam pada BPPT Joko Purwono, Selasa (20/1) di Jakarta.
Sejak awal Joko terlibat dalam perancangan panser yang masih menggunakan mesin merek Renault dari Perancis. Semula pembuatan panser ini ingin mengandalkan mesin produk PT Texmaco untuk memenuhi kriteria sepenuhnya sebagai produk dalam negeri. Namun, itu gagal akibat perusahaan yang bersangkutan kemudian bermasalah.
Ia bersama tim di BPPT menggarap rancangan produksi panser ini dimulai dari penentuan konfigurasi hingga rasio tenaga yang dihasilkan. Rancangan lalu diserahkan ke PT Pindad untuk dibangun di Bandung, Jawa Barat.
Dari hasil pengerjaan sendiri, kecuali produk mesin, ujung- ujungnya diperoleh penghematan. Joko enggan merumuskan persentase penghematannya, tetapi menuturkan penggunaan produk lokal sudah diupayakan melebihi kapasitas 60 persen.
Keandalan panser lokal dengan poros roda dan suspensi yang independen ini mampu menelusuri berbagai kondisi medan dengan tetap mengoptimalkan kenyamanan 12 penumpang di dalamnya. Ini ditunjang masing-masing roda yang memiliki suspensi. Dengan demikian, kenyamanan akan diperoleh di dalam panser berpendingin udara tersebut.
Jenis panser yang sudah diproduksi PT Pindad hingga saat ini dengan roda ban sebanyak empat dan enam buah. Penggunaan roda ban untuk panser memang memiliki kelemahan. Ketika panser digunakan di medan berlumpur dalam dan licin bisa ”slip”. Namun, bobot panser darat yang mencapai 13 ton dengan rasio tenaga mencapai 20,75 tenaga kuda per ton diharapkan untuk mengatasi kelemahan itu.
Kepala Bidang Teknologi Industri Hankam Matra Darat BPPT Abdul Azis menuturkan, untuk kavaleri TNI Angkatan Darat hingga kini sudah dibuat 20 unit. Jumlah yang ingin dicapai dalam waktu dekat mencapai 150 unit.
Kompetitif
Joko mengakui, kuantitas produksi panser sebagai hasil inovasi dalam negeri itu masih tersendat. Penyebabnya mudah diraba, yaitu minimnya anggaran pemerintah sebagai pengguna. Namun, ia menyatakan, produk panser dengan mesin yang bisa dibeli di pasar bebas itu memiliki daya saing tinggi, kompetitif untuk diekspor ke negara lain.
”Persoalannya, negara pengimpor akan terlebih dahulu menanyakan, sudah berapa banyak yang digunakan sendiri di dalam negeri,” kata Joko.
Pembuatan sekitar 20 unit panser dari 150 unit yang ditargetkan, menurut dia, belum bisa untuk meyakinkan negara lain agar mau mengimpor panser dari Indonesia. Dengan kualifikasi andal maupun harga rendah sekalipun, citra yang diperoleh dari tingkat penggunaan negara produsen sendiri jadi tolok ukur yang sangat penting.
Apalagi, Indonesia jumlah penduduknya mencapai 220 juta jiwa dengan sistem wilayah pemerintahan yang sangat luas. Maka, akan dapat dibaca kebutuhan panser bagi angkatan perangnya tentu berlipat-lipat dari jumlah 150 unit yang ditargetkan itu.
Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam berbagai forum sering menyatakan, panser rancangan BPPT dan PT Pindad ini sangat bisa dibanggakan. Panser ini pun patut disandingkan di Perancis sebagai negara produsen mesin panser tersebut, yakni dengan merek Renault.
Jenis amfibi
Joko beserta anak buahnya sebagai perekayasa panser dalam negeri itu kini sudah merancang versi lainnya. Salah satunya, panser amfibi yang masih dalam tahap penyempurnaan sistem penahan airnya.
Panser amfibi sangat bermanfaat bagi wilayah-wilayah yang dipenuhi dengan perairan darat seperti sungai dan danau. Keandalannya bergerak di darat dan air ini makin menunjang operasional militer di lapangan.
PT Pindad sendiri sebagai badan usaha milik negara (BUMN) bukan hanya berorientasi memproduksi panser, tetapi juga berbagai kelengkapan utama sistem persenjataan angkatan perang lainnya. Apalagi produksi panser amfibi juga tergolong baru bagi PT Pindad sehingga Joko memaklumi penyempurnaan teknologi penahan air panser amfibi terkesan lamban.
Berkenaan dengan konsentrasi para perekayasa BPPT ke Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong, Tangerang, Joko mengatakan, laboratorium kerja untuk mendukung uji tekanan air panser amfibi sedang diusulkan.
Menurut Abdul Azis, teknologi penggerak yang digunakan panser amfibi tidak jauh berbeda dengan panser darat. Bedanya, panser amfibi dilengkapi dengan sistem baling-baling (propeller jet) yang dirancang mampu mendorong dengan kecepatan 9 kilometer per jam.
Kecepatan di air itu memang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kecepatan ketika di darat yang bisa mencapai 110 km per jam. Perbedaan berikutnya adalah mengenai bobot yang harus diturunkan.
Bobot panser darat seberat 13 ton itu harus diturunkan hingga 10,6 ton untuk panser amfibi. Caranya, bahan baja diganti dengan aluminium pada bagian- bagian tertentu tanpa mengurangi aspek keamanannya.
Proses menciptakan dan mengembangkan teknologi panser dalam negeri sejauh ini masih banyak tantangan. Namun, semangat untuk menjadikan kekuatan bangsa tak bisa ”dibaca” negara lain tak boleh padam.
Sumber: Kompas
KRI Banjarmasin Resmi Perkuat TNI AL
Kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) buatan PT PAL yang diberi nama KRI Banjarmasin-592 resmi memperkuat TNI Angkatan Laut, sejak 28 November 2009.
Peresmian dilakukan setelah penyerahan kapal tersebut dari PT PAL ke Departemen Pertahanan untuk selanjutnya diserahkan kepada TNI Angkatan Laut dalam sebuah upacara militer di Surabaya, Sabtu.
Upacara peresmian dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staf Umum Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono.
KRI Banjarmasin salah satu dari dua unit kapal jenis landing platform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul kepada ANTARA News mengatakan, kapal buatan PT PAL tersebut menjadi kapal LPD ketiga yang masuk jajaran TNI AL. Dua kapal LPD pertama dibuat pabrik Korea Selatan, Daewoo International Corporation, dan diserahkan kepada TNI AL tahun silam.
Dibandingkan dengan dua LPD pertama, alat utama sistem persenjataan TNI AL yang dibangun di PT PAL ini mengalami sejumlah penyempurnaan mengikuti keinginan TNI AL.
Penyempurnaan itu antara lain daya angkut helikopter ditambah dari tiga menjadi lima, kecepatan kapal ditingkatkan dari 15 knot menjadi 15,4 knot, dan bentuk bangunan atas mengurangi penampang radar (“radar cross section”) sehingga membuat kapal lebih sulit ditangkap radar musuh.
Selain itu, kapal LPD tersebut juga dirancang untuk bisa dipasangi senjata 100 mm dan dilengkapi ruang khusus untuk sistem kendali senjata (fire control system), yang memungkinkan kapal mampu melaksanakan pertahanan diri.
Kapal yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan kredit ekspor ini berfungsi sebagai pengangkut kapal pendarat pasukan, operasi amfibi, pengangkut tank, pengangkut personel, juga untuk operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta pengangkut helikopter.
PT PAL sejak tahun 1980 telah menyelesaikan lebih dari 150 kapal aneka jenis.
Sumber: Antara
Minggu, 01 November 2009
Pendaratan dan serangan MArinir ke Pantai Banongan
Gelombang penyerbuan amfibi ini dimulai pukul 04.30. Kondisi laut dan pantai saat itu masih gelap. Sehingga iring-iringan tank amfibi dan ranpur Marinir angkut pasukan yang keluar dari perut kapal perang jenis LPD KRI Surabaya-591 ini tidak terlihat dengan jelas. Hanya sayup-sayup terdengar suara gemuruh dari beberapa tank amfibi dan kendaraan tempur lainnya yang mulai merayap mendekati pantai.
Tidak lama kemudian, suara dentuman meriam beberapa tank amfibi menyadarkan kita yang melihat, ternyata tank-tank itu sudah keluar dari air laut dan mulai merayap ke daratan. Kemudian dibelakangnya diikuti puluhan kendaraan tempur mendaratkan untuk Pasrat marinir ke pantai.
Dengan mendaratnya pasukan Marinir, maka suara tembakan dari senjata laras panjang mulai terdengar disepanjang pantai pendaratan. Dalam latihan ini diskenariokan, Pasrat Marinir mendapat perlawanan dari sisa musuh yang saat itu masih menguasai pantai Banongan.
LPD kelas KRI Surabaya-591
Walaupun mendapat perlawanan sengit dari musuh, tidak membuat patah semangat bagi pasukan baret ungu ini. Dengan semangat “Pasukan Hantu laut, mendarat dan menang”, maka tidak membutuhkan waktu terlalu lama, pasukan pendarat Marinir ini dapat merebut dan menguasai tumpuan pantai.
Latihan Armada Jaya ke-28/09 merupakan latihan puncak TNI AL yang mengintegrasikan seluruh komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) guna mengukur hasil pembinaan Tahun Anggaran 2009, dengan tujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kesiapan operasional SSAT dan profesionalisme prajurit MATRA laut dalam menghadapi dan mengantisipasi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.
Selain itu, kapal perang dan kendaraan tempur Marinir yang dilibatkan dalam latihan Armada Jaya kali ini semuanya sudah melalui tahap uji kelaikan dan hasilnya memenuhi syarat untuk digunakan dalam latihan bahkan untuk pertempuran sebenarnya sekalipun.
Dalam manuver lapangan ini melibatkan 1910 personel TNI AL, 13 kapal perang, 2 pesawat udara TNI AL, 2 helikopter serta 18 kendaraan tempur Marinir yang terdiri dari 5 tank amfibi, 2 Kapa dan 11 Pansam berikut 1 kompi pasukan pendarat Marinir.
Sumber : DISPENAL
RI Tambah Pasukan TNI ke Lebanon
Dengan tambahan tersebut, maka jumlah pasukan TNI yang tergabung dalam UNIFIL menjadi 1,000 personel. Ke-850 pasukan TNI telah menjalankan misi perdamaian selama satu tahun," katanya. TNI tengah mempersiapkan pasukan pengganti bagi ke-850 orang terdahulu. "Semua sesuai ketentuan PBB," ujar Didik menegaskan. FOTO : DETIKFOTO.COM
Peningkatan Anggaran Pertahanan tidak Cukup
JAKARTA - Anggaran pertahanan yang meningkat sebesar Rp7,02 triliun dari Rp33,7 triliun pada 2009 dinilai masih tak cukup untuk mengejar ketertinggalan kecanggihan teknologi alutsista.
Itu disampaikan oleh Menko Polkam Djoko Suyanto saat jumpa pers pada National Summit 2009 di Jakarta, Jumat (30/10). "Rp5 triliun untuk mengejar ketertinggalan peremajaan alutsista selama 15 tahun sangat tidak cukup. Jumlah itu tidak bisa mengejar ketertinggalan," kata Djoko.
Maka itu, ia menyatakan, ada usulan-usulan untuk meningkatkan pemberdayaan industri dalam negeri. Peningkatan pemberdayaan tersebut, lanjutnya, perlu ditopang pembiayaan dengan skema khusus. "Pembiayaannya harus ditopang dengan skema khusus. Hal ini muncul dalam diskusi di komisi 5. Selain itu, SDM-nya juga harus ditingkatkan," tukasnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan perlu adanya payung hukum untuk menaungi industri strategis dalam negeri tersebut. Pasalnya, instruksi presiden tentang pengedepanan penggunaan produk BUMN dalam negeri tidak cukup mengikat TNI untuk menggunakan mayoritas anggaran pertahanannya.
Selain itu, payung hukum tersebut dapat melindungi BUMN strategis terjebak dalam aturan keppres tentang pengadaan barang dan jasa. "Ini risiko dari industri negara berkembang. Biasanya, ada ongkos yang lebih tinggi. Kami juga butuh payung hukum supaya Keppres 80/2003 ini bisa diatasi. Kalau tidak, ini akan membebani kami karena ada penunjukan langsung," tandasnya.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
Dephan Pertimbangkan Kembali Hercules Bekas dari AS
Hal itu disampaikan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Marsekal Muda Eris Heriyanto kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10). "Masih ada yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan pesawat tersebut. Ini ada soal kecanggihan teknologi. Pesawat tipe H ini merupakan tipe lama yang dikhawatirkan pengadaan suku cadangnya akan diabaikan oleh pabrik," kata Eris.
Meski pesawat bekas, ia nyatakan hal itu bukan masalah. Alasannya, pesawat yang telah di-refurbish memiliki kemampuan terbang hingga 20 ribu jam. Waktu terbang ini bisa diperpanjang dengan peningkatan perawatan. Namun, pemerintah memikirkan risiko kelangkaan suku cadang jika pabrikan tidak lagi memproduksi.
"Antara tipe H dan tipe J itu jauh berbeda. Hingga saat ini, selain tawaran pengadaan enam pesawat Hercules bekas datang dari Amerika, Norwegia juga menawarkan hal yang sama. "Mereka berjanji akan kembali mengadakan pembicaraan dengan Dephan. Kemungkinan akhir tahun ini akan ada lagi pertemuan dengan mereka," tukasnya.
Minggu, 18 Oktober 2009
Yakhont : Rudal Jelajah Supersonic TNI-AL
Yakhont juga diproduksi secara lisensi oleh India, dengan nama Brahmos
Ada kabar gembira di tengah berita minimnya perkembangan persenjataan Indonesia. Pasalnya TNI-AL kini sudah membeli rudal supersonic terbaru untuk menambah kemampuan (fire power) pada kapal-kapal perang. Rudal tersebut adalah Yakhont buatan Rusia. Rudal di mempunyai kode P-800/SSN-X-26. Beberapa kehandalan Yakhont yang tak dimiliki rudal anti permukaan TNI-AL sebelumnya adalah Yakhont mempunyai kecepatan maksimum hingga 2,5 Mach. Ditambah lagi Yakhont punya jangkauan tembak sangat jauh, tak tanggung-tanggung 300 Km. Dua kemampuan tadi yang hingga kini belum dimiliki jajaran rudal anti kapal TNI-AL. Seperti diketahui TNI-AL mempunyai rudal Exocet MM30/40, Harpoon dan C802. Tapi dibalik itu, Yakhont mempunyai bobot dan dimensi yang terbilang bongsor di kelasnya. Harga satu unit Yakhint ditaksir sekitar US$ 1,2 juta. (Haryo Adjie Nogo Seno)
Ciri khas Yakhont dilengkapi air intake mirip pesawat tempur MIG era masa lalu
Brahmos/Yakhont dalam sebuah parade militer di India
Model truck pengangkut/pelontar Yakhont
Pola Penembakan Yakhont dari kapal perang
Pola penembakan Yakhont dari daratan ke laut
Spesifikasi Yakhont
Negara Pembuat : Rusia
Pabrikan : Beriev
Jangkauan Tembak : 300 Km pada manuver jelajah tinggi
120 Km pada menuver jelajah rendah
Kecepatan : 2 – 2,5 Mach
Ketinggian Terbang : 5 – 15 meter (fase terakhir sebelum mengenai target)
Berat Bahan Peledak : 200 Kg
Pengarah Navigasi : aktif pasif radar seeker head
Jangkauan Tembak Minimum : 50 Km
Propulsi : solid propellant booster stage dan liquid propellant ramjet sustainre motor
Media Peluncuran : dari bawah air, kapal permukaan dan dari daratan
Berat : Rudal 3,000 Kg
Rudal plus kontainer 3,900 Kg
Rabu, 30 September 2009
Scorpène, Kapal Selam Baru Andalan TLDM (IV)
Intrik Dibalik pembelian Scorpene
Pada Oktober 2008, KD Tunku Abdul Rahman (KD TAR) resmi diluncurkan dari dry dock DCNS di Cherbourg oleh istri Wakil Perdana Menteri Tun Najib Razak, yakni Datin Seri Rosmah Mansor.
Saat itu seremoni acara peluncuran dilakukan oleh Datin dengan memecahkan botol ke kapal yang disaksikan Tun Najib Razak, didampingi Kepala Staf AL Tan Sri Ramlan Mohamed Ali, Menhan Prancis Herve Morin, dan para pejabat lain.
Usai peluncuran, kapal selam melakukan uji berlayar (sea trial) untuk mengecek seluruh sistem. Uji coba ini selesai dilakukan pada Desember 2008 termasuk keberhasilan menguji penembakan torpedo ‘Black Shark’ dan rudal permukaan SM-38 Exocet.
KD TAR diserah terimakan kepada RMN di Toulon-Prancis pada akhir Januari 2009 lalu, Serah terima ini menimbulkan protes di Malaysia, hal ini dikarenakan dugaan adanya komisi sebesar 540 juta ringgit (US$149.50 Juta) yang dibayarkan kepada orang dekat Wakil Perdana Menteri Najib Razak yang bertindak sebagai broker pada transaksi ini.
Serah terima Scorpène kepada RMN di Toulon, Prancis
Wakil Perdana Menteri Tun Najib Razak kini telah menjabat sebagai Perdana Mentri menggantikan Abdulah Ahmad Badawi yang mundur Maret 2009 lalu. Najib membantah telah melakukan apapun yang melanggar aturan pada deal pembelian Scorpène saat beliau menjabat Menteri Pertahanan.
Tetapi pemimpin oposisi senior Lim Kit Siang menginginkan Komisi Anti Korupsi Malaysia yang baru untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Program angkatan laut Malaysia (TLDM) ini menghabiskan biaya US$ 2,87 Milyar, menurut Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Najib Tun Razak ketika berbicara kepada Parlemen Malaysia kontrak pembelian tersebut termasuk pelatihan dan logistik kapal.
Alasan Pengadaan
Peningkatan kemampuan armada laut Kerajaan Malaysia dianggap penting karena perairan Laut China Selatan adalah perairan tersibuk kedua di dunia. Jika terjadi konflik, Selat Malaka akan terkena imbasnya. Selain itu, perairan Laut China Selatan banyak mengandung minyak dan gas serta biota laut.
Kru kapal KD TAR bersama para petinggi RMN dan pemerintah
Malaysia menganggap tiga pulau di gugusan Kepulauan Spratly sebagai wilayah kedaulatannya, yakni Terumbu Ubi (Ardasier Reef), Terumbu Mantanani (Maruiveles Reef) dan Terumbu Layang-layang (Swallow Reef). Negara itu juga menduduki dua terumbu lagi yang berada di luar Kepulauan Spratly dan diperkirakan bisa memicu konflik yakni Terumbu Siput (Erica Reef) dan Terumbu Peninjau (Invertigator Reef).
Armada laut yang kuat dirasa perlu supaya pihak lain tidak dengan mudah dan sewenang-wenangnya membuat tuntutan wilayah yang diklaim milik Malaysia. Malahan ada pendapat dua kapal selam tak mencukupi untuk mengawal perairan Malaysia yang begitu panjang.
Pangkalan Kapal Selam TLDM
Rencananya Juli nanti KD Tunku Abdul Rahman tiba di Malaysia dan bakal berpangkalan di Pangkalan kapal selam TLDM di Kota Kinabalu, Teluk Sepanggar-Sabah.
Kapal selam kedua pada pertengahan Februari 2009 lalu juga tengah melakukan uji berlayar (sea trial) di Cartagena-Italia, dan dijadwalkan bisa diserah terimakan pada bulan Oktober tahun ini.
Scorpène yang dibangun untuk Royal Malaysian Navy (RMN) memiliki bobot 1.500 ton dengan panjang total 67.5m. Kapal didukung oleh dua mesin diesel elektrik (menggunakan GM synchronous motor bermagnet permanen) yang mampu menyediakan tenaga lebih dari 2500kW.
Torpedo Black Shark
“Black Shark”, torpedo kelas berat berteknologi canggih (Advanced Heavyweight Torpedo) adalah senjata bawah air multiguna untuk sasaran bawah air dan permukaan (SUT/ Surface and Underwater Torpedo).
Torpedo ‘Black Shark’ dibuat oleh perusahaan asal Italia WASS-Finmeccanica Company, yang telah lama (20 tahun) berkecimpung dalam pembuatan persenjataan bawah laut.
Torpedo berpandu sonar akustrik ASTRA (Advanced Sonar Transmitting and Receiving Architecture), adalah torpedo berpandu sonar aktif dan pasif yang mampu mempresentasikan keberhasilan pengembangan persenjataan mutakhir dari Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS).
Black Shark merupakan torpedo generasi terbaru berdiameter 21 inch (533mm) yang powerful, berdaya jangkau jauh, berpandu kabel serat (wire) dan mandiri (self-homing) dan fully stealth.
Torpedo juga dilengkapi dengan counter-countermeasures system (anti-jamming), serta diperkuat oleh motor penggerak propeler terbaru. Daya penggerak Torpedo didapat dari batere berbahan silver oxide dan alumunium.
Karakteristik utama Torpedo Black Shark :
- Dua target sasaran, kapal selam dan kapal permukaan
- Dapat diadopsi oleh berbagai discharge system, peluncur kapal dan submarine
- Panjang 6.3 meter, memungkinkan diintegrasi kedalam tabung
- Dapat diintegrasikan dengan semua Fire Control
System (FCS), kompatibel dengan FCS modern STANAG 4405
- Tampilan antarmuka yang mudah dengan unit komputer dan sensor kapal
- Tersedia channel Audio
- Kabel serat optik berpemandu communication link
- Sistem pendorong elektris dengan baterai utama berdaya tinggi
- Berkecepatan tinggi dengan pengontrol elektronik tinggi-rendah kecepatan
- Bentuk kepala akustik dirancang mengurangi flow-noise
- Radiasi noise sangat senyap (fully stealth)
- Optimal beroperasi di perairan berkedalaman tinggi dan rendah/ dangkal (coastal)
- Pendeteksian jarak jauh, bahkan pada low TS (sinyal rendah), zero Doppler dan target silence.
- Fully digital untuk beam-forming, sinyal dan pemrosesan data
- Dapat diluncurkan secara bersamaan (simultan) ke beberapa sasaran
- Kemampuan menghindar Acoustic Counter-Counter-Measures (ACCM) tercanggih/ anti-jamming.
Bangkai Pesawat Latih TNI AU yang Jatuh di Sragen
AS-202 Bravo
Drop Tank TNI AD Untuk Kodam Iskandar Muda
Selasa, 01 September 2009
Ekspor Senjata PT Pindad Sesuai Prosedur
Menurut Juwono, Dephan memberi kewenangan kepada PT Pindad untuk mengekspor senjata-senjata buatan mereka ke sejumlah negara, yang sebelumnya terlebih dahulu disetujui oleh Mabes TNI lewat mekanisme pengesahan keamanan yang dibuat Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI.
"Rekomendasi yang diberikan Dephan ke PT Pindad dalam hal izin produksi, ekspor dan impor, serta agen distributor barang dan jasa militer di lingkungan Dephan dan Mabes TNI," ujar Juwono.
Dalam kasus kali ini, rekomendasi, menurut Juwono, diberikan Dephan berdasarkan pengesahan keamanan Mabes TNI, sejak Desember 2008 untuk ekspor 100 pucuk senjata jenis SS1 V1 ke negara Mali dan 10 pucuk pistol jenis P2 ke Filipina untuk perkumpulan olahraga petembak di negara itu.
Setelah itu, tambah Juwono, Asintel Panglima TNI kemudian mengeluarkan pengesahan keamanan pada Januari 2009, yang kemudian diikuti dengan penerbitan rekomendasi izin ekspor bagi PT Pindad pada 20 Januari 2009 dan 12 Juni 2009 untuk masing-masing jenis senjata yang dipesan itu.
Dalam kesempatan sama, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menjelaskan, pihaknya sekadar berwenang memberi pengesahan keamanan untuk setiap rencana ekspor senjata ke negara-negara, yang terlebih dahulu juga dipastikan tidak bermasalah. "Semakin banyak permintaan, semakin banyak orang mau beli kan semakin bagus.
Asal persyaratannya dipenuhi, permintaan dan negara pengguna akhirnya jelas, lalu sesuai prosedur pengecekan. Kalau soal prosedur ekspor, pengiriman, dan apakah setelah di negara pemesan mereka mau jual lagi, semua itu bukan urusan TNI," tambah Djoko.
Pindad Sesuai Prosedur
Sementara itu Direktur Utama PT Pindad Adik Alvianto yang dihubungi via telpon menegaskan, perusahaan pembuat senjata nasional itu selalu melengkapi dokumen penjualan dan ekspor senjata baik langsung kepada negara pemesan maupun penjualan melalui agen.
Aparat Beacukai Filipina tengah memeriksa SS-1.
"Pindad perusahaan besar, tak mungkin gegabah dalam melakukan penjualan atau ekspor senjata. Semuanya selalu dilengkapi dengan dokumen resmi dan legal," kata Adik Alvianto, Minggu (30/8).
Termasuk dalam ekspor senjata yakni senjata api genggam dan senjata serbu SS-1 yang saat ini "tertahan" dan dipermasalahkan di Filipina, menurut Adik sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang biasa ditempuh.
Menurut dia, pengiriman ratusan senjata itu dilakukan dengan perizinan baku dari Departemen Pertahanan RI dan juga melengkapi dokumen ekspor di Imigrasi.
Adik dengan tegas membantah ekspor senjata itu dilakukan ilegal karena pihaknya telah melengkapinya dengan dokumen yang resmi dan sesuai dengan prosedur ekspor senjata.
Ia menyebutkan, ekspor senjata genggam pesanan dari Perbakinnya Filipina dan senjata SS-1 untuk negara di Afrika itu melalui seorang agen yang biasa melakukan perdagangan senjata yang sudah dikenal.
Pengirimannya juga sudah mengikuti prosedur dan dokumen ekspor senjata yang berlaku.
Sumber : KOMPAS
TNI AL Fokus Jaga Pulau Terluar
JAKARTA - Permasalahan soal pulau kembali mencuat. Kasus kali ini tidak terkait dengan negara tetangga melainkan pelelangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Mentawai.
Meski tugas penjagaan kedaulatan ada di tangan TNI, khususnya TNI AL, mereka mengatakan persoalan penjualan pulau bukan tanggung jawab mereka. Apalagi, ketiga pulau yang dilelang bukanlah termasuk dua belas pulau terluar yang menjadi fokus penjagaan marinir.
"Kalau Kepulauan Karimun, itu masuk zona aman karena termasuk pulau dalam, bukan pulau luar. Jadi, kalau ada isu penjualan itu, tanyakan pada pemdanya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Iskandar Sitompul kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (26/8).
Jika terkait pulau terluar, ia tegaskan bahwa TNI AL tentu mengerahkan kapal patroli untuk menjaga kedaulatan kawasan Indonesia. Selain itu, TNI AL menempatkan marinir ke-12 pulau strategis.
"Kapal itu berkeliling terus. Terutama, untuk daerah yang rawan. Misalnya, kita menempatkan enam kapal di wilayah Ambalat atau menempatkan kapal di wilayah barat," sahutnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal KP3K Alex SW Retraubun menyatakan bahwa penjualan pulau dilarang di Indonesia. Namun, jika pulau tersebut disewakan, itu tetap diperbolehkan. "Kalau for hire oke, tapi for sale tidak ada," tandasnya.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
PT PAL Incar Proyek Kapal Pengawal Rudal TNI
JAKARTA - PT PAL Indonesia tengah mengincar proyek pembuatan kapal pengawal rudal milik TNI Angkatan Laut. Nilai kapal tersebut ditaksir mencapai EUR 170 juta.
"Ada rencana TNI AL membutuhkan kapal itu dan kami berharap bisa dibuat di PAL," ujar Direktur Utama PAL Indonesia Harsusanto di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/8).
Menurut Harsusanto, Departemen Pertahanan (Dephan) telah membuat pembelian (procurement) tentang pengadaan kapal tersebut. Kebutuhan pendanaan untuk proyek kapal itu akan diperoleh dari kredit ekspor. "Belum ada perusahaan yang ditunjuk. Diharapkan ada alih teknologi dari perusahaan yang menang," katanya.
Lebih lanjut, Hersusanto mengatakan program restrukturisasi PAL sudah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Saat ini pihaknya tinggal menyelesaikan administrasi antara PAL dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
"Kami akan mengundang PPA ke PAL minggu depan untuk merampungkan administrasinya," katanya.
Harsusanto menambahkan jika masalah administrasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu seminggu, proses pencairan suntikan modal dapat segera dilakukan pada awal September 2009.
LPD diserah Terimakan September
PAL tahun ini menargetkan produksi kapal sebanyak enam unit. Rencananya September, perusahaan akan menyerahkan satu unit kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) dilanjutkan peluncuran kapal tanker pada 3 September 2009.
Selanjutnya pada November-Desember 2009, PAL juga akan menyerahkan tiga unit kapal cepat 28 meter milik Bea Cukai dan dua unit kapal jenis escorttug untuk proyek Tangguh.
PAL sendiri akan memperoleh tambahan modal sekitar US$44 juta yang akan digunakan untuk modal kerja pada divisi pemeliharan, perbaikan, engineering, dan divisi pembangunan kapal.
SUmber : VIVANEWS.COM
TNI AL Inginkan Kapal Selam Kelas Kilo
Keinginan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhi Purdijatno saat berbincang dengan wartawan di kediamannya di Jakarta, Minggu (22/8).
"Kita harus punya kapal selam yang punya deterrent effect. Mereka tahu saja kita punya, sudah membuat mereka takut. Kalau kita beli yang tidak ada deterrent effect-nya, mending dibelikan beras saja," katanya.
Dephan telah menganggarkan US$700 juta untuk pembelian kapal selam. TNI AL berencana membeli dua kapal selam untuk menambah kekuatan kapal selam Indonesia yang sudah usang. KSAL beberapa waktu lalu menyebut ada dua opsi negara yang dipertimbangkan untuk menyediakan kapal selam bagi Indonesia, yakni Rusia dan Korea Selatan.
Menurutnya, kapal selam yang dimiliki oleh Malaysia bisa disaingi oleh kapal selam buatan Rusia kelas kilo dimodifikasi project 636 (improve Kilo). Sedangkan, kapasitas kapal selam buatan Korsel tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki Indonesia sekarang, yakni tipe U-209.
"Kapal selam buatan Rusia itu bisa menembak dari bawah laut ke darat," sahutnya.
Ia tidak menampik jika rencana pembelian itu bisa memancing perlombaan persenjataan. Menurutnya, jika memang ingin membangun kekuatan militer, tentunya bersaing dalam kualitas.
"Jika ingin membangun kekuatan tentara, ya mesti ada persaingan persenjataan," ucapnya.
Pada 2012, pemerintah menjanjikan pengadaan dua kapal selam baru bagi TNI Angkatan Laut. Namun, hingga kini Departemen Pertahanan belum memutuskan jenis dan dari negara mana kapal selam akan diadakan.
KRI Nanggala-402 Overhaul di Korea
Sementara itu ditempat yang sama KSAL Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno juga mengungkapkan, kapal selam KRI Naggala 402 bakal menjalani pemeliharaan berat (overhaul) di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME), Korea Selatan. "Pelaksanannya akan berjalan mulai September 2009 ini, selama 22 bulan" ujarnya.
Ia mengatakan, dengan overhaul, maka kemampuan kapal selam tersebut dapat diperbaharui hingga pada kondisi awal dimana rata-rata kesiapan mencapai 100%.
"Yang penting dari program overhaul itu, selain murah, juga dapat mengembalikan kekuatan kapal selam bersangkutan hingga dapat difungsikan secara maksimal sebagai alutsista strategis TNI AL," kata Tedjo. TNI AL sebelumnya telah melakukan overhaul terhadap KRI Cakra dengan nonor lambung 401 di perusahaan.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
Minggu, 02 Agustus 2009
Latihan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan USAF - TNI AU
PEKANBARU - Latihan gabungan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Lapangan Pasir Putih, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diwarnai kabut asap.
Meski demikian, Kepala Bagian Operasi Korem 031 Wira Bima Letkol Ayi Supriatna di Pekanbaru, Kamis (30/7), menyatakan bahwa kabut asap sisa kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau itu tidak mengganggu jalannya simulasi latihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan antar kedua negara itu.
Ayi menjelaskan, simulasi latihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang diikuti oleh Markas Besar (Mabes) TNI dan United State Pacific Command (US Pacom) atau Komando Pasifik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat itu berjalan dengan baik. "Acara simulasi berlangsung dengan baik sejak pagi tadi hingga pukul 11.00 WIB," katanya.
Militer Amerika Serikat melalui US Pacom yang merupakan gabungan tiga Angkatan Bersenjata Amerika yang bertugas di kawasan Pasifik untuk penanggulangan bencana mengikutsertakan 13 prajuritnya.
Sementara itu, peserta lainnya dari Provinsi Riau ditambah regu pemadam dari instansi terkait di pemerintah daerah berjumlah ratusan orang. Bahkan beberapa perwakilan dari militer Singapura dan Thailand juga ikut serta meninjau acara simulasi tersebut meskipun tidak sebagai peserta.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
Menhan: Kenaikan Anggaran Pertahanan Digunakan Secermat Mungkin
"Departemen Pertahanan komit untuk cermat, hemat dan tepat dalam mengelola anggaran yang dialokasikan pemerintah sehingga dapat memberikan peningkatan layanan publik dalam bidang pertahanan negara," katanya, di Jakarta, Senin (3/8).
Dihubungi sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna Luar Biasa DPR tentang Keterangan Pemerintah Tentang RAPBN 2010, ia mengatakan, kenaikan anggaran itu harus disikapi sebagai tantangan untuk dapat mengelola anggaran seefektif dan seefisien tidak saja untuk menyiapkan kesiapan alutsista tetapi juga personel aparat pertahanan.
Juwono mengatakan, kenaikan anggaran pertahanan pada 2010 masih akan difokuskan pada perawatan dan pemeliharaan alutsista yang telah ada dan pembelian sebagian suku cadang alutsista yang telah lama tidak dapat terbeli pada anggaran sebelumnya.
Pada 2010 pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan dan keamanan masing-masing Departemen Pertahanan sebesar Rp.40,7 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp.25,8 triliun.
Selain itu, pada alokasi anggaran pada 2010 juga direncanakan untuk belanja pegawai, subsidi, pembayaran utang dan belanja barang. Pada pemerintah pada RAPBN 2010 alokasi anggaran belanja pegawai direncanakan mencapai Rp161,7 triliun atau naik sekitar 21 persen dari sebelumnya Rp28 triliun.
Kenaikan anggaran belanja pegawai bertujuan memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan layanan publik seperti kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata lima persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13 serta kenaikan uang lauk/pauk TNI/Polri dari Rp35 ribu per hari menjadi Rp40 ribu per hari dan uang makan PNS dari Rp15 ribu menjadi Rp20 ribu per hari.
Sumber : ANTARA
