Rudal Yakhont Akan di Ujicoba

Rudal Yakhont di atas Fregat Van Speijk class, KRI Oswald Siahaan-354

JAKARTA - Mulai 2011, TNI AL makin percaya diri dengan masuknya rudal anti kapal Yakhont di jajaran persenjataan KRI. Rudal Yakhont, yang dipasang di KRI Oswald Siahaan-354, tidak asing lagi di dunia maritim internasional. Misil antikapal berkecepatan supersonik buatan Rusia ini memiliki daya jelajah hingga 300 kilometer.

Uji coba penembakan Yakhont akan dilakukan tahun ini. "Nanti kita coba. Kini sedang dilakukan persiapan," kata Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana (TNI) Soeparno, di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (25/1). Ia tak menyebut tanggal pastinya. Menurut dia (mengumpamakan), rudal ini bisa menembak sasaran di Yogyakarta dari Surabaya.

Rudal ini memiliki kemampuan yang tak dimiliki misil lain, yakni kecepatan maksimum 2,5 Mach. Menurut Wikipedia, Yakhont digunakan tiga negara: Rusia, Vietnam, dan Indonesia. Rusia juga akan menjual Yakhont ke Suriah.

Soeparno mengatakan sasaran ujicoba Yakhnot nanti adalah kapal tua jenis LST buatan Amerika Serikat. Untuk pemusnahan itu, TNI AL mengaku perlu mendapat izin dari AS. "Sasarannya sudah disetujui oleh AS. Jadi, sasarannya adalah satu kapal yang dihapus," katanya.

Asisten Perencanaan KSAL, Laksamana Muda (TNI) Among Margono, mengatakan Yakhont merupakan misil strategis. "Untuk membeli saja melalui tujuh instansi di Rusia dan harus dengan persetujuan Presiden Rusia," katanya.

AS Mengijinkan

Pemerintah Amerika Serikat telah menyetujui pemusnahan enam kapal perang TNI Angkatan Laut buatan Negeri Paman Sam, yang telah berusia diatas 30 tahun. Di sela-sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut KSAL mengatakan, pemusnahan enam kapal perang angkut buatan AS itu akan dilakukan di Indonesia.

"Terlalu repot jika harus mengembalikan kapal-kapal itu ke produsennya. Meski mereka (AS-red) sangat berat hati, namun mereka setuju kapal-kapal itu dimusnahkan," ujarnya.

Dengan berseloroh, Soeparno mengemukakan, enam kapal LST itu rata-rata usianya 64-70 tahun. Bahkan militer AS jika bertemu kapal itu akan memberikan hormat sebagai bentuk penghormatan kepada `senior`-nya. Jadi kapal-kapal itu sudah saatnya diganti.

Keenam LST itu, KRI Teluk Langsa-501, KRI Teluk Bayur-502, KRI Teluk Kau-504, KRI Teluk Tomini-508, KRI Teluk Ratai-509, KRI Teluk Saleh-510 eks AL Amerika Serikat buatan tahun 1942-1945. Keenam kapal itu dioperasikan Komando Lintas Laut Militer.


KRI Teluk Tomini-508

Tentang recana penggantian keenam kapal itu, Kasal mengatakan, pihaknya telah memprogramkan pengadaan dari PT PAL.

"Itu kan kapal angkut, jadi kita bisa adakan dari PT PAL. Toh saat ini PT PAL telah berhasil membuat satu kapal LPD yakni KRI Banjarmasin-592, dan tengah mengerjakan kapal kedua, KRI Banda Aceh-593," papar Soeparno.

Kasal menegaskan, dalam Rapat Pimpinan TNI AL 2011 pihaknya akan memantapkan program modernisasi alutsista dalam kerangka mewujudkan kekuatan pokok minimum, secara bertahap 2010-2014 hingga 2024. "Kita akan jalankan itu," ujarnya, menegaskan.

Soeparno mengatakan, dalam mordernisasi alutsista ada tiga langkah yang dilakukan yakni memusnahkan yang sudah tidak layak operasional, dan menggantinya dengan yang baru serta meningkatkan kapasitas dan daya mampu alutsista yang masih laik operasional.

Untuk pengadaan baru, dilakukan dengan memprioritaskan produksi dalam negeri. "Jika belum bisa sepenuhnya diproduksi di dalam negeri, kita lakukan produksi bersama dengan persyaratan alih teknologi," ujarnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

TNI Minta Kepastian Penggantian Dana Operasi Misi PBB

JAKARTA - Militer Indonesia meminta kepastian penggantian dana operasional alat utama sistem senjata yang digunakan dalam misi perdamaian PBB dalam forum konsultasi yang digelar Departemen Operasi Perdamaian PBB (UN DPKO).

Di samping itu termasuk Departemen Dukungan Operasional (Departement Field Support/DFS) Departemen Misi Perdamaian PBB di New York, kata Delegasi TNI yang diketuai Penasihat Militer PTRI Laksamana Pertama TNI Antonius Sugiarto dalam siaran persnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (22/1).

Menurtu dia, ada beberapa hal pokok TNI yang akan disampaikan pada forum konsultasi tiga tahunan itu.

"Beberapa kepentingan TNI yang akan diperjuangkan antara lain upaya peningkatan nilai `reimbursement` (penggantian biaya ops), negosiasi dukungan, peralatan dan `self sustainment` untuk Pasukan Perdamaian Indonesia (Kontingen Garuda)," katanya.

Tak hanya itu, TNI juga akan memperjuangkan masalah "troops cost", serta upaya penyelesaian kendala yang dihadapi pada saat Pre Deployment Visit (PDV) dan saat pengiriman KRI ke Lebanon.

"Akan dibahas pula beberapa isu strategis lainnya terkait pengiriman Kontingen Garuda," tuturnya.

Forum konsultasi bertajuk ?Contingent Own Equipment Working Group (COE WG)? itu merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara PBB dengan negara-negara penyumbang Pasukan Perdamaian (Troop Contributing Country/TCC maupun Police Contributing Country/PCC).

Dalam kegiatan itu dibahas isu-isu strategis terkait dukungan peralatan dan "reimbursement" dalam misi-misi Perdamaian PBB.

Topik utama forum konsultasi yang berlangsung hingga Jumat(28/1)menyangkut masalah teknis dan kebijakan PBB tentang mekanisme penyediaan dan "reimbursement" alat peralatan yang dimiliki atau dibawa oleh kontingen pasukan dari negara-negara penyumbang dalam Misi Perdamaian PBB.

Kegiatan diikuti 350 peserta delegasi dari 85 negara donor dan penyumbang Misi Perdamaian PBB.

Hingga sekarang, PBB telah menyelenggarakan 15 misi perdamaian di seluruh dunia dan melibatkan lebih 115 ribu personel, baik militer maupun polisi dan sipil.

Anggaran misi perdamaian PBB yang dialokasikan pada TA 2009/2010 sebesar 7,8 miliar dollar Amerika merupakan yang terbesar sepanjang sejarah misi perdamaian PBB.

Jumlah pasukn TNI yang terlibat dalam pasukan PBB tercatat 1.526 orang yang bertugas di empat wilayah dunia yakni di Eropa, Timur Tengah, Asia dan Afrika.

Sumber : ANTARA

Satu Helikopter Super Puma Perkuat TNI

BOGOR - Dengan rampungnya pengerjaan satu helikopter NAS-332 Super Puma oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI), diharapkan dapat memperkuat alutsista. Helikopter tersebut diserahkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro kepada Skuadron Udara 8 di Lapangan Udara Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (30/12).

"Super Puma ini diselesaikan oleh putra-putri Indonesia. Ini menunjukkan pendanaan alutsista untuk produksi dalam negeri untuk memperkuat industri pertahanan," tuturnya.

Helikopter Super Puma tidak hanya diperuntukan memenuhi kebutuhan militer. "Heli Super Puma ini transportasi serbaguna. Bisa dipakai mengangkut pasukan, logistik, atau kegiatan lain yang sifatnya operasi militer selain perang," imbuhnya.


Dirjen Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksda Susilo (2 kanan) disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), Danlanud Atang Sanjaja Marsekal Muda Sunaryo (2 kiri), Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat (3 kiri) dan Dirut PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso (kanan) menantangani surat serah terima Helicopter NAS-332 Super Puma di Lanud Atang Sandjaya, Bogor, Jabar, Kamis (30/12).

Super Puma yang dirampungkan saat ini merupakan helikopter ketujuh dari target sembilan unit. "Saat ini empat sudah digunakan untuk kegiatan SAR, dua untuk VVIP. Dua sisanya akan diselesaikan dalam waktu dekat," tuturnya.

Seluruh helikopter ini dikerjakan oleh PT DI. Dari dua yang sedang dalam tahap penyelesaian, satu helikopter ditargetkan rampung pada akhir 2011 dan satu lagi pada pertengahan 2012.

Sumber : MEDIA_INDONESIA.COM

Kemhan Dorong Industri Pertahanan Nasional

RI Bakal Kuat Secara Militer

Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk bagi pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional, terutama pengadaan alat utama system persenjataan (alutsista). Saat ini saja Indonesia sudah mampu membuat senapan laras panjang canggih, panser, kapal patroli dan roket. Dengan dukungan besar dari pemerintah, Indonesia akan mampu membuat pesawat tempur hebat dan kapal perang mutakhir.

Demikian rangkuman pendapat dari Direktur Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Universitas Indonesia Iwa Garniwa, pengamat dari Universitas Gadjah Mada Ari Sujito dan ahli ekonomi Revrisond Baswir yang dihubungi secara terpisah, Rabu (22/12) dan Kamis (23/12), di Jakarta. Iwa Garniwa mengemukakan, Indonesia berpotensi untuk menghasilkan produk strategis di bidang pertahanan. Penguasaan teknologi untuk menghasilkan produk tersebut cukup baik dikuasai,
tinggal menunggu dukungan pemerintah yang belum optimal hingga kini.

Sejumlah industri yang dipandang strategis antara lain PT Pindad (Persero) dan PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya. PT Pindad adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam penyediaan produk mesin dan produk militer. Sedangkan PT PAL kegiatan utamanya adalah memproduksi kapal perang dan kapal niaga juga memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal. “Tinggal kita lihat branch market-nya kemana dulu, kalau ke Amerika, Jepang atau Cina sepertinya belum sampai ke sana. Tetapi industri strategis seperti Pindad, PT DI (Dirgantara Indonesia) dan PAL di Surabaya bisa berpotensi sebagai industri strategis dalam rangka penyediaan alutsista,” katanya.

Di samping itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tutur Iwa, juga mampu membuat roket. “Hanya masalahnya benchmarknya ke mana. Tinggal bagaimana kemauan Kementerian Pertahanan untuk menghasilkan pertahanan itu,” imbuhnya. LAPAN, menurut dia, terbukti mampu buat roket meski bukan jarak jauh. Kalau ditanya kepada mereka mengapa tidak mampu sebagus dan sehebat India dan Pakistan, jawabannya sederhana, Indonesia menguasai teknologinya dan bisa memproduksinya, tetapi semuanya dibutuhkan dana.

Pindad yang berpotensi untuk membangun teknologi persenjataan, justru dikembangkan ke arah kelistrikan, yakni membangun pembangkit listrik dan motor listrik. Dia menyerukan pemerintah mengorientasikan kebijakan untuk mendukung penguasaan teknologi dengan dukungan pendanaan untuk menghasilkan produk dari industri strategis itu. “Pendanaan memang menjadi masalah klasik,” tukasnya.

Kondisi serupa juga dialami Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dengan pengembangan dan penguasaan teknologi nuklir yang belum diikuti upaya implementasinya. “Sekarang nuklir untuk pembangkit listrik saja belum terlaksana,” imbuhnya.

Penataan Kekuatan

Sementara itu pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada Ari Sujito mengemukakan, penataan kekuatan alutsista dan profesional TNI sebagai instrumen pertahanan negara memang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 45,2 triliun dalam RAPBN 2011. Prioritas anggaran sebesar itu masih pada modernisasi dan peningkatan alutsista.


Roket R-Han, hasil Litbang Kemhan dan Pindad

Namun, menurut dia, permasalahan pertahanan di Indonesia bukan hanya terletak pada kekuatan persenjataan dan personil keamanan tapi juga posisi tawar Indonesia di kawasan Asean. Satu contoh kasus yang ada di depan mata, tuturnya, konflik perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia harus dijadikan refleksi agar membenahi secara menyeluruh soal kedaulatan. “Indonesia akan dipandang mampu di mata dunia karena hebat secara politik dan ekonomi demokratis dan berdaulat, sehingga negara kecil seperti Malaysia sesungguhnya gampang dilumpuhkan,” katanya.

Dia menilai diplomat RI di luar negeri terlalu lemah dan tidak ulung di kancah internasional. Begitu pula duta besar RI tidak berfungsi efektif. Padahal urusan diplomatic sekarang adalah kemampuan kebijakan yang kuat dalam negeri. Ini akan menjadi daya besar nasionalisme ekonomi untuk memperkokoh kedaulatan politik bangsa, sehingga Indonesia tidak diremehkan. “Perang zaman sekarang adalah perang ekonomi dan politik, yakni soal nasionalisme kita. Bukan soal keberanian angkat senjata, tetapi seberapa mampu ekonomi dan politik kita tidak didikte oleh asing, termasuk Malaysia.

Jalur diplomasi harus tetap punya target yang jelas. Presiden perlu tegas bersikap,” tegas Ari. Ahli ekonomi Revrisond Baswir mengataab, ketertinggalan di bidang alutsita tidak harus membuat Indonesia lemah dalam wawasan nasionalisme. “Persenjataan bukan harga mati untuk mempertahankan bangsa, sebab kekuatan ekonomi rakyat justru yang harusnya menjadi pilar pertahanan bangsa,” tegasnya. Dia tidak setuju jika nilai pertahanan Negara hanya dilihat dari sisi tingginya dana untuk pertahanan dan persenjataan, sementara system perekonomian rakyat diserahkan kepada kapitalis. “Bangsa yang kuat juga harus ditopang dari kekuatan ekonomi rakyatnya. Akan menjadi percuma sebab perang di abad ini bukan perang senjata, tetapi perang ideologis dan ekonomi. Sampai kapanpun bangsa ini masih dijajah, karena pemerintahnya tunduk dengan sistem kapitalis,” ucapnya.

Sedangkan Kepala Bidang Telekomunikasi Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mashury Wahab mengungkapkan, kemampuan Indonesia di dalam industri pertahanan masih sebatas perakit. Industri strategis yang ada belum sepenuhnya mempunyai kemampuan teknologi kunci. Dia memberi contoh, PT Pindad masih mendatangkan komponen suspensi untuk kendaraan militer yang diproduknya dari luar negeri. “Hal ini menuntut perhatian dari pengguna produk itu. Mereka menuntut yang terbaik dan canggih namun tidak memberikan dukungan dan ruang untuk peningkatan potensi di bidang industri pertahanan,” katanya.

Secara umum, sambungnya, teknologi di industri pertahanan yang baru dikuasai Indonesia masih minim. Radar, misalnya, tidak semua jenis dikuasai. Untuk pembuatan roket, teknologinya pun masih diimpor. Penelitian dan pengembangan Kementerian Pertahanan pun belum optimal mendapatkan dukungan dari instansinya. “Pendanaan bagi mereka tidaklah diprioritaskan, dana dialokasikan paling akhir,” tuturnya seraya menambahkan, kemampuan Indonesia menghasilkan produk militer akan meningkatkan pertahanan nasional terhadap berbagai ancaman.

Sumber : SUARA PEMBARUAN

LHD Mistral, Kapal Serang Amfibi Terbaru Rusia Dari Perancis

Akhirnya Pemerintah Rusia memutuskan membeli dua kapal induk helikopter (Landing Helicopter Dock/LHD)buatan Perancis untuk memperkuat kemampuan Angkatan Laut-nya. Ini adalah transaksi terbesar dan kali pertama Moskwa membeli alutsista taktis dari negara anggota NATO.

Dalam pernyataan yang dirilis Jumat (24/12) lalu, Kremlin menyatakan akan membeli dua kapal perang kelas Mistral dari Perancis dengan harga 400-500 juta euro (Rp 4,7-5,9 triliun) per-unit. Meskipun kuat dugaan Rusia sebenarnya membeli total empat unit kapal ini, dengan perjanjian dua unit pertama dibuat di Perancis dan dua unit selanjutnya dibuat di galangan kapal Rusia.

Dalam pernyataan resmi untuk menyambut baik keputusan Rusia ini, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mengatakan, pembuatan dua kapal tersebut akan dikerjakan konsorsium beranggotakan dua perusahaan Perancis, DCNS dan STX, bekerjasama dengan perusahaan galangan kapal OSK dari Rusia. ”Konsorsium ini adalah langkah pertama pembuatan bersama kapal tipe ini, yang akan dilanjutkan dengan pembuatan dua unit tambahan,” demikian bunyi pernyataan Sarkozy.

Bahkan saat kunjungan kenegaraan ke Rusia Oktober 2010 lalu, Sarkozy juga menyatakan, pembuatan kapal pesanan Rusia ini akan memberikan lapangan pekerjaan bagi 1.000 warga Perancis selama empat tahun. Langkah Perancis menjual teknologi militer kepada Rusia ini sempat diprotes negara-negara tetangga Rusia dan Amerika Serikat sebagai anggota NATO.

Dalam sebuah bocoran kawat diplomatik rahasia AS di WikiLeaks, terungkap kekhawatiran Menteri Pertahanan AS Robert Gates, yang menyebut penjualan kapal perang Perancis ke Rusia itu bisa menimbulkan salah paham di kalangan negara-negara sekutu AS di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Sebaliknya, Menteri Pertahanan Perancis Herve Morin mengatakan, negara-negara Barat harus menaruh kepercayaan lebih besar pada Rusia. ”(Penjualan) kapal ini tak akan berpengaruh banyak terhadap kemampuan Rusia karena kemampuan produksi persenjataan AL Rusia sudah sangat ketinggalan,” tutur Morin.


LHD FS Mistral

Kapal kelas Mistral dirancang untuk melakukan misi serangan amfibi, kapal komando, dan pengarah serangan, kapal jenis ini lebih dikenal sebagai kapal induk helikopter karena mampu mengangkut 16 helikopter atau pesawat tempur berkemampuan VTOL beserta empat kapal pendarat pasukan, 40 tank MBT, dan 450 prajurit.

Kepincut Mistral

Setahun lalu, tepatnya Minggu 22 November 2009, menjadi hari paling bersejarah dan membanggakan buat industri pertahanan Perancis. Bagaimana tidak, hari itu untuk pertama kalinya kapal perang amfibi terbaru Perancis dari kelas Mistral berlabuh di pelabuhan St Petersburg, Moskow. Lawatan AL Perancis ini bukan sekedar kunjungan biasa, namun lebih dimaksudkan untuk mem-preview performa dan kapabilitas kapal kepada calon pembeli potensialnya, Rusia.

Selama kunjungan tersebut (22-27 November), tanpa sungkan pejabat AL memberikan kesempatan beberapa helikopter AL Rusia untuk berlatih pendaratan diatas kapal FS Mistral. Latihan lepas landas heli Rusia ini di dampingi oleh beberapa perwira kapal, helikopter Rusia seperti heli anti kapal selam Kamov Ka-27/29 “Helix” dan heli serang Ka-52 “Alligator sukses lepas landas dari atas dek kapal. Heli-heli ini juga melakukan simulasi pengisian bahan bakar dan perawatan di hanggar helikopter.

Sebelumnya pada Agustus 2009 lalu, beberapa media Rusia melansir berita yang menyatakan Moskow akhirnya menyetujui pembelian satu kapal perang amfibi jenis Landing Helicopter Dock (LHD) dari Perancis hingga senilai US$750 juta (7,5 trilyun Rupiah).

Berita ini dikutip dari pernyataan Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Nikolai Makarov, yang mengatakan bahwa: "Kita sedang bernegosiasi dengan Perancis untuk pembelian satu kapal Mistral saat ini, dan berencana untuk melisensi 3-4 kapal yang sama untuk dibangun di Rusia”.


Helikopter serang Rusia, Ka-52 "Alligator" berlatih pendaratan diatas deck FS Mistral

Kepala Staf AL Rusia Laksamana Vladimir Vysotskiy menambahkan, “kapal kelas Mistral ini sangat berguna buat AL Rusia terutama dalam operasi pendaratan amfibi. Kapal ini memungkinkan gugus tempur armada Laut Hitam melakukan misi operasi amfibi hanya dalam waktu 40 menit, tidak seperti sekarang yang memakan waktu hingga 26 jam”.

Mistral pertama kali diluncurkan pada tahun 2006 dan pernah diterjunkan mengevakuasi pengungsi di perang Libanon 2008, kapal ini dibangun di galangan kapal DCNS (Direction des Constructions Navales Services), Perancis.

Kapal induk sekaligus pendarat amfibi ini menjadi yang pertama dibeli Rusia dari negara anggota NATO. Bahkan para pejabat NATO di Brussels, Belgia, enggan berkomentar mengenai kemungkinan pembelian kapal ini. Sebelumnya Rusia juga pernah melakukan pembelian peralatan militer berupa pesawat intai nir awak (UAV) dari Israel.

2011, TNI Fokus Perbaiki Sistem Persenjataan

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, TNI pada tahun 2011 akan memusatkan perhatian pada perbaikan sistem persenjataan. Selama ini, modernisasi alutsista hanya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tempur (combat capability).

"Alutsista masih baik, tapi sistem persenjataannya ketinggalan dengan negara lain," kata Agus dalam keterangan pers refleksi akhir tahun TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jum'at (31/12).

Agus mencontohkan kapal-kapal perang yang didatangkan dari negeri Belanda. Meskipun kondisinya dalam keadaan baik, namun kondisi sistem persenjataannya belum ada. "Tahun 2011 nanti akan kita utamakan persenjataan untuk kapal-kapal tersebut," ungkapnya.

TNI, yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan, memperoleh jatah anggaran cukup besar. Tahun 2010, dari total anggaran sebesar Rp 42,5 triliun untuk Kemenhan, TNI mendapatkan Rp 19,77 triliun.

Tahun 2011, Kemenhan mendapat alokasi anggaran terbesar ketiga setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan Nasional. Kemenhan rencananya akan memperoleh pos anggaran sebesar Rp 47 triliun.

Hibah F-16 Memasuki Tahap Administrasi

Saat ditanyakan mengenai rencana penawaran hibah 24 pesawat tempur F 16 dari Amerika Serikat, Panglima TNI mengatakan saat ini sedang dalam proses usulan ke DPR. "Masih dalam tahapan administrasi. Kalau proses perizinan sudah turun akan dilaksanakan proses upgrading," terangnya.

Jika semuanya selesai maka proses pengiriman F 16 ini akan segera dilakukan ke Indonesia. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini mengakui jika TNI sangat senang menerima rencana pemberian hibah pesawat tempur dari AS ini. Namun realisasinya sangat tergantung dalam proses politik baik internal pertahanan maupun eksternal.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF.COM, TRIBUNNEWS.COM

Marinir TNI AL Akan Dapat Tambahan Hingga 300 Unit Tank BMP

SITUBONDO – Setelah melewati pengujian (uji fungsi) melalui operasi amfibi, uji penembakan dengan berbagai jarak jangkauan serta bermacam jenis amonisi yang dimiliki yang berlangsung di Pusat Latihan Tempur, Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur.

Disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno, Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin, Duta Besar Indonesia di Rusia dan Duta Besar Rusia di Indonesia, sebanyak 17 unit tank modern amfibi tipe BMP-3F buatan Rusia yang dibeli Pemerintah Indonesia resmi dimiliki dan melengkapi alut sista Korps Marinir TNI AL.

Uji fungsi ini diintegrasikan dengan Latihan Kesenjataan Terpadu Korps Marinir Wilayah Timur yang tengah berlangsung di tempat yang sama dengan melibatkan 2 kapal perang jenis LST yakni KRI Teluk Banten-516 dan KRI Teluk Penyu-513, 8 tank amfibi PT 76, BTR 50 dan Kapa (Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri).

Uji fungsi ke-17 unit tank pasukan pendarat amfibi ini untuk memastikan seluruh peralatan dan perlengkapan serta sistem persenjataan tank tersebut beroperasi dengan baik dan sempurna. Usai uji fungsi dilanjutkan dengan serah terima secara resmi BMP-3F dari Rosoboronexport, Rusia kepada Kementerian Pertahanan RI dan TNI serta Korps Marinir TNI AL sebagai pengguna.

Dengan bertambahnya Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Korps Marinir, termasuk kendaraan tempur akan semakin meningkatkan efek daya tempur dan daya tangkal TNI secara keseluruhan.

Hasil Memuaskan

Tank amfibi BMP-3F yang diproduksi Rusia adalah kendaraan tempur lapis baja yang sangat sempurna baik dari segi teknologi dan kebutuhan pertempuran masa kini. Pada uji coba di berbagai medan dan cuaca, tank jenis ini memperlihatkan hasil yang memuaskan. Berbagai amonisi yang digunakan mulai 100 mm, 30 mm, 7,62 mm serta 81 mm granat asap menunjukan akurasi yang sangat tepat dan nyaris sempurna. Jangkauan tembakan sejauh 4000 meter di mana sepuluh sasaran ditempatkan di area Puslatpur berhasil dihancurkan dengan tepat.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang mengenakan kostum doreng khas Korps Marinir ikut mencoba masuk ke dalam kabin tank dan melakukan penembakan berbagai jenis amonisi, juga berhasil menghancurkan sasaran tembak secara akurat dalam jangkauan 4000 meter. ”Saya puas uji fungsi ini berhasil, semoga tank ini menjadi kebanggaan Korps Marinir,” ujarnya.


Kubah tempur tank BMP-3F

Tank amfibi BMP-3F telah mengalami penyempurnaan, khususnya untuk kemampuan manuver di laut dengan penambahan Snorkel (sirkulasi udara saat manuver di laut ruang pasukan tetap normal), perbaikan tameng di kubah untuk menahan ombak dan gelombang air laut agar tank tetap stabil menuju serbuan pantai. Dengan adanya beberapa penyempurnaan, BMP-3F menjadi kendaraan tempur segala medan serta diimbangi dengan manuver dan pertahanan diri yang lebih tangguh.

BMP-3F mengamplikasikan persenjataan baru (artileri, roket dan meriam) dengan sistem kontrol penembakan secara otomatis dan mampu menembak tepat dari segala jenis senjata baik saat manuver/bergerak karena menggunakan pengontrol penembakan otomatis yang berteknologi mutakhir (pola stabilizer sistem teknologi baru). Konstruksi persenjataan BMP-3F merupakan penggabungan dalam satu komponen (single-turet): meriam, peluncur roket berkaliber 100 mm, kanon otomatis berkaliber 30 mm dan mitraliur berkaliber 7,62 mm.

Penggabungan ini memungkinkan prajurit awak tank dapat memilih model keperluan penggunaan senjata yang tersedia dikaitkan dengan situasi, kondisi serta medan tempur, tergantung sasaran yang dipilih untuk dihancurkan baik sasaran di darat, laut maupun udara.

BMP-3F berbobot kurang lebih 18,7 ton, panjang 8 meter, lebar 3,5 meter dan tinggi 2,5 meter, kapasitas 10 prajurit yang terdiri dari 3 awak tank dan 7 awak senjata, kecepatan di medan berlumpur 45 km, 70 km di jalan raya, 10 km di air dan mampu berjalan mundur dengan kecepatan 20 km.

Sedangkan kemampuan jelajah 600 km, di lumpur 12 km dan daya jelajah di air 7 jam. Tank BMP-3F memiliki beberapa fitur khusus antara lain konstruksi (chasis) yang memungkinkan untuk dimodernisasi, selain mudah perawatannya dan efisien pemelihanaannya.

Akan Ditambahan Hingga 95 unit

Menurut Menhan Purnomo Yusgiantoro, Tank BMP-3F adalah tank amfibi yang teknologinya paling modern yang dimiliki TNI dan merupakan generasi terakhir yang diproduksi oleh Rusia. Penyerahan ke-17 unit Tank BMP-3F ini merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang Pembangunan Postur TNI untuk memenuhi Kekuatan Pokok TNI.

”Untuk meningkatkan kemampuan kendaraan tempur Korps Marinir TNI AL, kita masih membutuhkan 95 tank sejenis BMP, yakni 81 unit tipe BMP-3F, 10 unit tipe BMP-3K (komando), dan 4 unit tipe BREM-L (recovery). Kebutuhan tersebut akan kita penuhi secara bertahap di waktu-waktu mendatang,” tegasnya. Rencana jangka panjang secara bertahap Marinir TNI AL bakal menambah jenis tank ini hingga 3 kompi (sekitar 300 unit).

Ditambahkan Menhan Purnomo Yusgiantoro ke-17 Tank BMP-3F ini adalah hasil pengadaan melalui State Credit yakni bentuk dana pinjaman (credit fasility) yang dijamin Pemerintah Rusia. Penggunaan fasilitas pinjaman melalui State Credit didasarkan oleh status Rusia yang bukan anggota OECD countries sehingga tidak dapat memberikan pinjaman dalam bentuk Export Credit seperti yang gunakan pada pengadaan alutsista yang lain.

Sumber : POSKOTA.CO.ID

Wapres Sambut Positif Sekolah Penerbang Tempur RI-Singapura

JAKARTA - Wakil Presiden Boediono menyambut positif pengaktifan kembali sekolah penerbang tempur antara RI dan Singapura.

"Wapres tersenyum dan menyambut positif gagasan pendirian kembali sekolah penerbang tempur antara Indonesia dan Singapura," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai mendampingi Wapres Boediono menerima Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean di Jakarta, Kamis (9/12).

Dalam pertemuan tertutup selama 30 menit itu, kedua wakil pemerintahan itu membahas berbagai hal terkait hubungan kedua negara di berbagai bidang terutama pertahanan dan militer.

"Ibaratnya, sekolah penerbang itu setingkat S-3 di sekolah umum, bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para penerbang tempur kedua negara," katanya.

Pada pembahasan lebih rinci, Purnomo mengatakan, pengaktifan kembali sekolah penerbang tempur itu akan diserahkan sepenuhnya kepada angkatan udara masing-masing negara.

"Apa yang diperlukan, materinya apa saja, bagaimana bentuk latihannya itu kan angkatan udara kedua negara yang tahu," katanya.

Usai melakukan kunjungan kehormatan kepada Wapres Boediono, Wakil PM Hean yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan Singapura mengadakan pertemuan khusus dengan mitranya Menhan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan.

Sekjen Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto mengatakan, sekolah penerbang tempur antara RI-Singapura didirikan pada 1999 dan telah berjalan baik.

"Namun, memang diperlukan dukungan sarana prasarana yang lebih memadai, mengingat latihan menyangkut rangkaian taktik dan teknik tempur. Semisal, kawasan "tactical air weaponary range" atau lokasi simulasi dimana terdapat sejumlah sasaran seperti landasan, perkantoran bahkan pesawat, untuk dibom dan lain-lain," katanya.

Tentang lokasi latihan yang akan digunakan, Eris mengatakan, masih dijajaki kedua negara agar sesuai dengan kebutuhan latihan.

"Yang jelas di Indonesia, mengingat Singapura kan tidak ada lahan," katanya.

Sumber : ANTARA

Kerjasama Teknik Militer RI-Rusia Diharapkan Tingkatkan Alutsista

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (30/11), menerima kunjungan kehormatan Ketua Delegasi Rusia dalam Sidang ke-6 kerjasama teknik-militer RI-Rusia Mr.Vyaheslav Dzirkaln, di kediaman Menhan, Jakarta.

Kedatangannya kali ini menjadi pembicaraan pembuka sebelum dilaksanakannya Sidang ke-6 kerjasama teknik-militer RI-Rusia di kantor Kementerian Pertahanan. Sidang akan berlangsung selama dua hari (1-2 Desember) dimana hari kedua akan digunakan khusus untuk membicarakan kemungkinan kerjasama antar industri pertahanan kedua negara.

Purnomo yang didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda TNI Susilo, mengharapkan sidang yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto dapat berhasil dengan baik.

Mr.Vyaheslav Dzirkaln mengatakan, pemerintahnya menyambut baik pertemuan ini, Karena menurutnya pertemuan ini dapat digunakan untuk membicarakan perkembangan terbaru hubungan teknik militer kedua negara. Dirinya juga setuju harapan Menhan Purnomo dan menyatakan pihaknya juga hasil terbaik dari pertemuan ini.

Rencana Penambahan Pesawat Sukhoi

Sementara itu, saat membuka Sidang, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto mengatakan, sidang ini merupakan pertemuan rutin setiap tahun dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan statuta perjanjian Pemerintah RI-Rusia di bidang kerjasama teknik-militer. Pertemuan sebelumnya pernah dilaksanakan di Rusia.



Banyak hal yang telah dirumuskan dari hasil pertemuan tahunan ini, beberapa isu penting yang akan dibahas dalam pertemuan saat ini adalah tentang rencana penambahan enam pesawat Sukhoi-30 dan Sukhoi-27 serta pembangunan fasilitas service maintainance center untuk beberapa alutsista produk-produk Rusia yang ada di Indonesia seperti pesawat Sukhoi, helicopter, dan peluru kendali.

Hal lain yang ingin dibahas adalah bagaimana sistem atau rantai pengadaan alutsista dari Rusia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga kesiapan-kesiapan alutsista yang dimiliki oleh TNI dapat cepat teratasi. Hal itu dimaksudkan agar tingkat kesiapan operasional alutsista TNI menjadi lebih tinggi.

Sumber : DMC

TNI AL Butuh 151 Kapal Perang

KRI Karel Satsuitubun-356, ex-HNLMS Isaac Sweers, F814 (Van Speijk class)

SURABAYA - Asisten Perencanaan (Asrena) Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muda TNI Mochamad Jurianto menegaskan bahwa TNI AL membutuhkan sedikitnya 151 kapal perang untuk mengamankan seluruh wilayah Nusantara.

"Kami sudah mempunyai sejumlah kapal perang, pesawat udara, dan kendaraan tempur (ranpur), tapi mayoritas sudah berusia 26 tahun lebih," katanya ketika mewakili KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono dalam seminar di ITS Surabaya, Kamis (17/12).

Di depan peserta Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi Kelautan (SENTA) yang digelar rutin setiap tahun itu, ia mengatakan kebutuhan minimal alat sistem utama senjata (alutsista) bagi TNI AL adalah 151 kapal perang, 54 pesawat udara, dan 310 ranpur.

"Karena keterbatasan anggaran negara, maka kami menargetkan kebutuhan itu dalam 10-15 tahun, namun kami akan tetap merencanakan tiga cara dalam jangka pendek yakni penambahan baru sesuai kemampuan anggaran, menghapus alutsista yang tua atau membahayakan, dan memodernisasikan," katanya.

Terkait penambahan alutsista baru itu, katanya, KSAL sudah mencanangkan korvet nasional dalam beberapa tahun ke depan, kemudian melakukan pemodernisasian kapal perang.

"Alutsista tua itu membutuhkan biaya perawatan yang mahal, karena itu pimpinan akan melakukan modernisasi, di antaranya untuk kapal selam yang akan dilakukan di Korea selama 1-2 tahun dengan melakukan kerja sama alih teknologi," katanya.

Menurut dia, alih teknologi itu merupakan hal penting untuk mewujudkan kemandirian persenjataan militer dalam jangka panjang, sekaligus mewujudkan kedaulatan negara.

"Kalau kita beli korvet ke Belanda, maka kita akan sangat tergantung pada suku cadang dari mereka, karena itu indutsri pertahanan nasional kita harus dimandirikan," katanya.

Ia mengaku, industri pertahanan nasional sekarang masih mengalami beberapa hambatan, di antaranya modal, sumberdaya manusia, teknologi yang tertinggal. Karena itu mereka perlu diberdayakan secara bertahap untuk kemandirian bangsa ke depan.


KRI Sanca-815 hasil pengembangan Fasharkan TNI AL

"Kemandirian itu merupakan pertahanan yang sangat strategis, karena pertahanan bagi negara kita merupakan hal yang penting. Sekarang saja, kita kehilangan uang Rp.30 triliun lebih per tahun dari ikan yang dicuri negara lain. Itu masih dari ikan saja," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap Indonesia kelak dapat merancang alutsista secara mandiri melalui sinergi antara TNI, industri pertahanan nasional (inhannas), dan peran perguruan tinggi dalam dukungan sumberdaya manusia serta riset.

Menanggapi tawaran Asrena KSAL itu, Pembantu Rektor (PR) IV ITS, Prof Ir Eko Budi Djatmiko, MSc PhD, mengatakan sumberdaya manusia di perguruan tinggi sangat mampu untuk diajak mewujudkan kemandirian dalam bidang pertahanan.

"Saya kira, kami mampu, tapi hal itu perlu dukungan dari pemerintah, terutama dalam bidang riset dan pengadaan laboratorium terkait bidang pertahanan. Riset kami mungkin ada tapi kurang pengalaman dan hal itu akan teratasi dengan dukungan laborarium," katanya.

RI Mampu Produksi 50 Kapal Perang Per Tahun

Fayakhun Andriadi, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan, jika seluruh industri galangan kapal domestik diberdayakan, RI mampu memproduksi 50 kapal perang per tahun.

"Dengan begitu, kebutuhan 151 kapal perang TNI Angkatan Laut dalam rangka pengamanan kedaulatan NKRI dapat dipenuhi sekitar tiga tahun saja, dengan biaya yang diperlukan Rp7,5 Triliun per tahun," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (19/12), menanggapi pernyataan pihak TNI Angkatan Laut tentang kebutuhan 151 kapal perangnya.

Dalam kaitan ini, Fayakhun Andriadi mengingatkan diperlukan `politicall will` yang sunguh-sungguh dari pihak Pemerintah (melalui Dephan, Depkeu serta Perbankan Nasional) guna merealisasikan penguatan kemampuan TNI kita.

Ia mengatakan, pihak Dewan melalui Komisi I DPR RI sangat menyetujui pemberdayaan dan peningkatan kemampuan industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia, serta mendukung sepenuhnya pengajuan kebutuhan itu oleh pihak TNI Angkatan Laut, demi menjaga kedaulatan wilayah NKRI.


2 LCU didalam well deck LPD KRI Surabaya-591

"Sebagai realisasinya, perlu pemberdayaan industri galangan kapal nasional, jangan lagi terlalu tergantung pada impor, demi memperkuat industri domestik secara keseluruhan," tegasnya.

Mengenai harga perang itu, demikian Fayakhun Andiradi, pihaknya mengacu pada harga yang terangkat saat Menteri Pertahanan (Menhan) meresmikan kapal LPD buatan PT PAL, Surabaya, yakni sekitar Rp150 miliar per unit.

"Apabila diperlukan 151 kapal baru, dengan asumsi rata-rata harga per kapal Rp150 miliar, maka diperlukan biaya sekitar Rp22,6 Triliun untuk memenuhinya," katanya.

Sumber : ANTARA