TNI-AL Siapkan Personel & Kapal Patroli untuk Coast Guard
SURABAYA - Penanganan keamanan laut saat ini dilakukan oleh banyak institusi sehingga membuat biaya produksi dan distribusi membengkak. Karena itu, diperlukan wadah keamanan untuk mengefisienkan pengamanan laut.
"Saat ini, sudah disiapkan naskah akademik pembentukan coast guard, apakah menggunakan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Rencananya seperti Badan SAR Nasional di bawah Presiden tetapi masuk dalam koordinasi departemen tertentu. Dengan demikian, badan ini bisa berkoordinasi lintas departemen," kata Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, di Surabaya, Selasa (3/2).
Untuk badan ini, lanjut KSAL, TNI AL akan menyiapkan personel dan kapal patroli. Mengenai jumlahnya, Tedjo mengatakan belum menentukannya sebab belum dipastikan pula bentuk organisasi dan area yang akan dijaga.
Badan keamanan laut ini akan menangani keamanan laut dalam keadaan damai selain pertahanan yang menjadi kewenangan TNI AL. Badan itu mencakup semua unsur yang terkait pengamanan laut, seperti TNI AL, Polisi Air, Kesatuan Pengamanan Laut dan Pelabuhan (KPLP), Bea Cukai, dan Departemen Kelautan dan Perikanan.
Sumber : KOMPAS
"Saat ini, sudah disiapkan naskah akademik pembentukan coast guard, apakah menggunakan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Rencananya seperti Badan SAR Nasional di bawah Presiden tetapi masuk dalam koordinasi departemen tertentu. Dengan demikian, badan ini bisa berkoordinasi lintas departemen," kata Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, di Surabaya, Selasa (3/2).
Untuk badan ini, lanjut KSAL, TNI AL akan menyiapkan personel dan kapal patroli. Mengenai jumlahnya, Tedjo mengatakan belum menentukannya sebab belum dipastikan pula bentuk organisasi dan area yang akan dijaga.
Badan keamanan laut ini akan menangani keamanan laut dalam keadaan damai selain pertahanan yang menjadi kewenangan TNI AL. Badan itu mencakup semua unsur yang terkait pengamanan laut, seperti TNI AL, Polisi Air, Kesatuan Pengamanan Laut dan Pelabuhan (KPLP), Bea Cukai, dan Departemen Kelautan dan Perikanan.
Sumber : KOMPAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar